Tolak revisi UU TNI

KN. 14 hingga 16 Maret 2025, Komisi I DPR RI bersama dengan Pemerintah dan Panja melakukan rapat pembahasan Revisi UU TNI. Koalisi Masyarakat Sipil memandang pembahasan serta rencana revisi terhadap UU TNI ini tidaklah memiliki urgensi. Dilain sisi, revisi UU TNI ini justru semakin menjauhkan TNI dari instansi yang ideal dan profesional.

Hingga sampai hari ini, elemen-elemen masyarakat telah banyak menyuarakan penolakannya terhadap wacana revisi UU TNI tersebut mulai dari akademisi, mahasiswa, korban tindak kekerasan TNI, serta tidak terkecuali dari kelompok masyarakat sipil dan kelompok pro demokrasi.

  • Related Posts

    Pemagangan ala Menko Perekonomian “Menghina Lulusan Sarjana”, Upah Lulusan Sarjana Dibayar UMP atau Setara Rp9 Ribu per Jam di Luar Jakarta

    KN. Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) yang terdiri dari 73 elemen gerakan buruh yang berasal dari PB, 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 59 federasi serikat pekerja di tingkat…

    PROGRAM MAGANG NASIONAL WAJIB MEMILIKI SYARAT PENGAWASAN KETAT DAN PERLINDUNGAN HAK PESERTA

    KN. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( ASPIRASI) menyampaikan pandangan resmi terkait rencana pemerintah meluncurkan Program Magang Nasional pada 20 Oktober 2025 yang akan melibatkan 20.000 peserta dengan pemberian gaji…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *