MERAWAT KEBERAGAMAN DAN MEMPERKUAT PERSATUAN : REFLEKSI DARI DOKTRIN PERJUANGAN PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NKRI

1. Pembukaan : Keberagaman Itu Bukan Beban, Itu Amunisi.

Banyak negara, keberagaman itu dianggap masalah. Harus diseragamkan.

Indonesia, terbalik. Sejak 1945, founding fathers kita sudah sadar : kita tidak bisa jadi negara yang seragam. Kita terlalu besar. 17.000 pulau, 1.340 suku, 715 bahasa. Kalau dipaksa seragam, pecah.

Maka doktrin kita, bukan keseragaman, tapi persatuan dalam keberagaman : Bhinneka Tunggal Ika.

2. Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta : Inilah Wujud Nyata ke Bhinnekaan Itu.

Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta, atau Sishankamrata, lahir bukan di ruang ber-AC, tapi di hutan-hutan perang gerilya 1948.

Inti doktrinnya, yang Saya SBP hafal :

“Perang kemerdekaan kita adalah perang rakyat semesta . TNI sebagai inti, rakyat sebagai kekuatan utama, dan seluruh sumber daya nasional sebagai pendukung.”

Artinya :

– Rakyat itu bukan objek yang dilindungi, tapi subjek yang melindungi.

– TNI tidak bisa perang sendiri, tanpa petani yang kasih beras, tanpa nelayan yang kasih info pantai, tanpa santri dan pendeta yang jaga moral kampung.

Itu, merawat keberagaman. Doktrin ini tidak pernah tanya : kamu suku apa? Agama apa?Yang ditanya : kamu mau bela tanah air ini atau tidak ?

3. Kenapa Doktrin Ini Relevan Hari Ini ?

Musuh kita hari ini, bukan lagi tank Belanda, tapi 3 hal :

a. Perang Informasi yang Memecah Keberagaman.
Dulu, Belanda pakai politik devide et impera, pecah Jawa vs luar Jawa, Islam vs Kristen. Hari ini, buzzer dan algoritma pakai politik yang sama, pecah di kolom komentar. Sunda vs Jawa, KDM vs Gibran diadu, padahal identik sebangun seperti yang pernah Saya SBP bilang.

b. Krisis Kepercayaan yang bilang tadi.
Rakyat tidak percaya MK, tidak percaya penegak hukum. Padahal di doktrin Sishankamrata, kepercayaan rakyat adalah peluru utama. Kalau rakyat tidak percaya, tidak ada yang mau jadi komponen cadangan, tidak ada yang mau bela negara.

c. Ancaman Kedaulatan Non-Militer.
Ijazah palsu, tambang ilegal, judol, itu semua juga ancaman kedaulatan. Karena bikin rakyat miskin dan bodoh, dan rakyat yang miskin dan bodoh, tidak bisa ikut bela negara.

4. Refleksi dan Solusi : Bagaimana Merawat Keberagaman Lewat Doktrin Ini ?

Saya Sbp usulkan 3 langkah yaitu :

Pertama : Kembalikan Lumbung Rakyat.
Di doktrin gerilya, tiap desa punya lumbung pangan untuk sembunyikan tentara. Hari ini, lumbungnya harus lumbung kepercayaan. Kantor desa, masjid, gereja, pura, harus jadi tempat rakyat lapor dan didengar, bukan tempat yang ditakut-takuti.

Kedua : TNI dan Rakyat Harus Rame Ing Gawe Bareng.
Jangan hanya upacara. TNI bantu bangun jalan tol seperti dulu, rakyat bantu jaga. TNI bantu tanam padi, petani bantu jaga kedaulatan pangan. Itu Sishankamrata yang hidup, bukan yang di buku.

Ketiga : Rawat Aslinya.
Seperti yang Saya SBP bilang : Asli Sunda, Asli Jawa. Jangan paksa semua jadi sama. Biarkan KDM dengan budaya Sundanya, biarkan Gibran dengan budaya Jawanya. Justru karena mereka asli, mereka dicintai rakyatnya. Dan rakyat yang dicintai pemimpinnya, akan mati-matian bela negaranya.

Penutup :

Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta itu bukan doktrin militer, itu doktrin persatuan.

Maknanya : Kedaulatan NKRI tidak akan pernah bisa dijaga oleh 400 ribu TNI saja, tapi hanya bisa dijaga oleh 280 juta rakyat yang merasa memiliki negara ini, karena keberagamannya dirawat, bukan diseragamkan.

Itulah kebenaran yang bisa disalahkan, tapi tidak bisa dikalahkan, karena milik Tuhan dan milik rakyat.

  • Related Posts

    Sepekan Pasca-Sidak Presiden Prabowo, Nelayan Teluk Kelabat Dalam Gugat Menteri ESDM ke PTUN Jakarta

    KN-JAKARTA — Koalisi masyarakat sipil bersama para nelayan yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Senin (12/10/2026). Langkah hukum…

    Survei Celios dan Kabinet Bayangan: 75 Persen Masyarakat Stres Hadapi Kebijakan Prabowo

    KN. Mayoritas masyarakat Indonesia merasakan tekanan mental akibat arah kebijakan dan tata kelola di bawah pemerintahan Presiden PrabowoSubianto selama dua tahun terakhir. Temuan survei Center of Economic and Law Studies…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *