Oleh: Amril Jambak
KN-Jakarta, Pergantian seorang Wakil Presiden bukan perkara pergantian jabatan politik biasa. Di dalamnya terdapat kepentingan keberlanjutan pemerintahan, stabilitas nasional, legitimasi politik, sekaligus penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Karena itu, sebelum berbicara mengenai siapa yang pantas menjadi Wakil Presiden pengganti, pertanyaan yang lebih mendasar harus dijawab terlebih dahulu: apakah jabatan Wakil Presiden memang telah mengalami kekosongan secara sah menurut konstitusi?
Pertanyaan ini penting agar diskursus politik tidak bergerak lebih cepat daripada hukum.
UUD 1945 telah memberikan mekanisme yang cukup jelas. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Artinya, apabila suatu ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden secara konstitusional, proses pengisian jabatan tersebut bukan dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat seperti pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Mekanismenya berbeda.
Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memilih salah satunya. Di sinilah pentingnya membedakan antara pergantian Wakil Presiden secara konstitusional dengan sekadar wacana politik mengenai siapa yang dianggap layak menggantikan seseorang.
Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 memang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ketentuan tersebut berlaku pada proses pemilihan umum.
Namun, konstitusi juga secara khusus mengatur keadaan ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan. Pasal 8 ayat (2) menjadi dasar hukumnya.
Dengan demikian, jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, tidak tepat apabila mekanisme penggantiannya diperlakukan seolah-olah harus melalui pemilu ulang.
Konstitusi telah menyediakan jalan keluar. Persoalannya kemudian bukan sekadar siapa tokohnya, tetapi siapa yang memenuhi syarat, memiliki kapasitas kenegaraan, dapat diterima secara politik, dan mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan sampai berakhirnya masa jabatan. Di titik inilah pembicaraan mengenai calon pengganti menjadi relevan.
Menakar calon Wakil Presiden pengganti Gibran seharusnya tidak dilakukan berdasarkan popularitas semata.
Indonesia membutuhkan figur yang mampu menjadi penyeimbang kekuasaan, bukan sekadar pelengkap kekuasaan.
Setidaknya ada beberapa ukuran yang patut dipertimbangkan. Pertama, integritas. Wakil Presiden adalah bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Karena itu, calon pengganti harus memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan. Bebas dari persoalan hukum yang serius, tidak memiliki konflik kepentingan yang mengganggu tugas kenegaraan, serta memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Kedua, kapasitas kenegaraan. Wakil Presiden bukan sekadar jabatan simbolik. Dalam praktik pemerintahan, Wakil Presiden dapat diberikan tugas strategis oleh Presiden dan harus mampu menjalankan fungsi koordinasi lintas kementerian maupun lembaga.
Ketiga, pengalaman pemerintahan dan politik. Dalam situasi politik yang kompleks, pengalaman menjadi modal penting. Seorang Wakil Presiden harus memahami bagaimana negara bekerja, bagaimana hubungan Presiden dengan DPR, bagaimana mengelola kepentingan daerah, serta bagaimana menjaga stabilitas pemerintahan tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.
Keempat, kemampuan membangun jembatan politik. Presiden membutuhkan Wakil Presiden yang mampu menjadi penghubung, bukan sumber konflik baru. Indonesia merupakan negara besar dengan keragaman kepentingan politik, daerah, ekonomi, sosial dan budaya.
Karena itu, figur yang mampu meredakan ketegangan dan membangun komunikasi lintas kelompok memiliki nilai strategis.
Kelima, penerimaan publik. Walaupun mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong dilakukan melalui MPR berdasarkan Pasal 8 ayat (2), legitimasi moral dan politik tetap penting.
Jabatan setinggi Wakil Presiden membutuhkan kepercayaan masyarakat. Ada satu hal yang harus dihindari jika wacana ini benar-benar berkembang: menjadikan pengisian jabatan Wakil Presiden sebagai transaksi politik antarelite.
Konstitusi memang memberikan peran kepada Presiden dan MPR. Namun, kewenangan konstitusional tersebut tidak boleh diterjemahkan menjadi pembagian kekuasaan semata.
Wakil Presiden adalah pejabat negara yang bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, apabila kekosongan jabatan benar-benar terjadi, Presiden seharusnya tidak hanya mempertimbangkan konfigurasi koalisi politik. Dua nama yang diajukan kepada MPR idealnya merupakan figur terbaik yang memenuhi syarat konstitusional dan memiliki kapasitas membantu pemerintahan.
MPR kemudian menjalankan kewenangannya sesuai dengan konstitusi.
Proses tersebut harus transparan, bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Stabilitas Negara Lebih Penting daripada Kepentingan Kelompok
Pergantian Wakil Presiden, apabila benar-benar terjadi, tentu akan menimbulkan gejolak politik.
Tetapi gejolak politik tidak boleh berubah menjadi krisis ketatanegaraan.
Presiden tetap harus menjalankan pemerintahan. Program pembangunan harus tetap berjalan. Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
Karena itu, siapa pun figur yang kelak dipertimbangkan harus mampu memberikan jaminan terhadap kesinambungan pemerintahan.
Indonesia tidak membutuhkan Wakil Presiden yang hanya kuat secara politik, tetapi lemah dalam kemampuan mengelola pemerintahan.
Indonesia juga tidak membutuhkan figur yang hanya populer, tetapi tidak memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan. Yang dibutuhkan adalah negarawan yang mampu bekerja.
Dalam konteks Gibran Rakabuming Raka, penting pula menegaskan bahwa setiap pembicaraan mengenai pergantian harus tunduk pada prinsip negara hukum.
UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. MPR pun hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan UUD 1945.
Pasal 7A dan Pasal 7B juga mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses tersebut memiliki mekanisme yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR.
Karena itu, pergantian tidak boleh dibangun hanya dari tekanan opini publik, desakan kelompok politik, atau perdebatan di media sosial.
Hukum harus menjadi panglima. Jika ada alasan konstitusional, tempuh jalurnya. Jika tidak ada dasar konstitusional, jangan memaksakan pergantian hanya karena kepentingan politik.
Jika pada akhirnya terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka perdebatan mengenai calon pengganti harus diarahkan pada pertanyaan yang lebih substansial.
Apakah calon tersebut memiliki integritas? Apakah memiliki pengalaman pemerintahan? Apakah memahami konstitusi? Apakah mampu menjaga hubungan Presiden dengan DPR dan MPR? Apakah mampu menjadi representasi kepentingan daerah? Apakah dapat diterima masyarakat luas? Dan yang tidak kalah penting: apakah kehadirannya akan memperkuat pemerintahan atau justru memperbesar konflik politik?
Dari pertanyaan-pertanyaan itulah kualitas seorang calon dapat diukur. Bukan dari seberapa besar kelompok politik yang berada di belakangnya. Bukan pula dari seberapa ramai namanya dibicarakan.
Wacana pergantian Wakil Presiden merupakan isu serius. Karena menyangkut struktur kekuasaan negara, pembahasannya tidak boleh dilakukan dengan pendekatan emosional.
Kita harus membedakan antara kritik politik, evaluasi kinerja, tuntutan moral, dan proses pemberhentian secara konstitusional.
Keempatnya bukan perkara yang sama. Jika persoalannya adalah ketidakpuasan terhadap kinerja, ruang kritik publik tersedia.
Jika persoalannya adalah dugaan pelanggaran hukum, terdapat mekanisme hukum.
Jika persoalannya adalah kekosongan jabatan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah memberikan mekanisme pengisian.
Dan jika persoalannya hanya perbedaan pandangan politik, maka jawabannya harus tetap berada di dalam demokrasi
Pada akhirnya, persoalan siapa pengganti Gibran, seharusnya tidak berhenti pada pertarungan nama. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu menjadi simbol persatuan dan kesinambungan pemerintahan.
Figur itu idealnya tidak hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga kedalaman pengalaman, integritas pribadi, pemahaman konstitusi dan keberanian mengambil keputusan demi kepentingan negara.
Sebab jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik. Ia adalah amanah konstitusional.
Maka, apabila suatu hari kursi Wakil Presiden benar-benar kosong, Presiden wajib mengajukan dua nama terbaik kepada MPR. MPR wajib memilih sesuai kewenangannya. Dan seluruh proses harus dilakukan dengan menjunjung tinggi konstitusi.
Pada akhirnya, ukuran paling sederhana dalam memilih seorang Wakil Presiden adalah satu pertanyaan:
Apakah figur tersebut mampu membantu Presiden menjaga negara, melindungi kepentingan rakyat, dan menjalankan amanah konstitusi sampai akhir masa jabatan?
Jika jawabannya ya, maka di situlah calon pengganti layak dipertimbangkan. Bukan karena ia paling dekat dengan kekuasaan. Bukan karena ia paling kuat secara politik. Tetapi karena ia paling siap mengabdi kepada negara. ***
*) Penulis Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)
Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.






