Stramed, Mereka (Orang Papua Barat) dikecewakan dan pada dasarnya mereka tidak mempercayai orang Indonesia, ketidakpercayaan mereka terhadap orang Indonesia sangatlah besar. Otonomi khusus di Papua Barat tidak diberikan secara paksa kepada Orang Papua Barat karena dua minggu sebelum otonomi khusus diberlakukan pemimpin papua barat pada saat itu dibunuh. Jadi dasar dari otonomi khusus itu palsu karena tidak ada self-determination pada otonomi khusus yang palsu. Implementasi otonomi khusus di Papua Barat merupakan sebuah alat untuk menutupi adanya kolonialisme di Papua Barat oleh Indonesia karena dalam forum internasional terdapat beberapa orang Indonesia yang mengatakan bahwa Orang Papua Barat sudah memiliki self-determination dan mereka menikmati otonomi khusus yang telah diberikan, pemimpin, Gubernur semua daerah di Papua merupakan Orang Papua Barat Asli jadi mereka bisa mengharapkan hasil yang lebih memuaskan, tetapi pada kenyataannya semua keputusan harus ada persetujuan akhir dari pemerintah pusat, jadi mereka (Orang Papua Barat) tidak mempunyai otonomi khusus sama sekali, demikian dikatakan oleh penggacara HAM Veronica Koman dalam webinar yang mengangkat tema Self Determination : Indonesian and Global Solidarity for West Papua yang diadakan oleh Wamalali Africa Show melalui akun YouTube 2nacheki.tv beberapa waktu lalu.
Berdasarkan UNDP (United Nations Development Programme) Human Development Index yang terendah di dunia adalah Nigeria tetapi salah satu kabupaten di Papua Barat yaitu kabupaten Nduga yang berada dibawah operasi militer sejak akhir 2018 memiliki Human Development Index yang lebih rendah daripada Nigeria. Masalah terbesar yang dihadapi oleh Papua Barat yang mempunyai otonomi khusus adalah terdapatnya operasi militer, sebuah wilayah tidak bisa dikatakan memiliki otonomi jika masih terdapat serangan dari luar, ujar Koman.
Masalah yang dihadapi Papua Barat bukan hanya masalah militerisasi saja tetapi juga perubahan kondisi dan rasisme. Sejak 5 tahun yang lalu Papua Barat telah menjadi sebuah negara karena itu kita sebagai orang Indonesia seharusnya memberikan dukungan terhadap permintaan mereka dan tidak mengharapkan mereka bersama-sama berjuang dengan kita (Orang Indonesia) demi Indonesia yang lebih baik karena mereka harus memiliki jalannya sendiri untuk membentuk Negaranya guna mendapatkan kehidupan dan kondisi yang lebih baik tanpa operasi dan kolonisasi dari Militer Indonesia, kata jubir FRI West Papua Surya Anta.
Sejak tanggal 25 November 2016 kami mempunyai organisasi dengan mayoritas mahasiswa yang tersebar hampir di 20 kota yang ada di Indonesia, organisasi tersebut melakukan segala hal demi memperbaiki kondisi di Papua Barat seperti berdemonstrasi mengeluhkan tentang militerisasi, ruang demokrasi di Papua Barat serta hal yang sebenarnya terjadi di Papua Barat dari prespektif Orang Papua Barat, karena banyak orang Indonesia yang berfikir Papua Barat sudah menjadi bagian dari Indonesia sebelum tahun 1963, terang Surya Anta.
Walaupun Indonesia adalah sebuah negara dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam tetapi masyarakat di Papua Barat mayoritas beragama kristen karena itu peran tokoh-tokoh agama juga diperlukan tidak hanya kenyataan bahwa banyak Orang Papua Barat yang disiksa, diacuhkan dan dibunuh tetapi juga kenyataan bahwa mereka ingin hak mereka untuk self-determination dihormati. Kejadian tersebut hampir terjadi setiap hari karena alasan historis, ekonomi, sosial maupun politik dan semua ini terjadi sejak tahun 60-an hingga saat ini, ujar Leonie Tanggahma anggota OPM di Netherland
Sebelum Indonesia datang, kami hidup dengan damai selama ratusan tahun dengan keberagaman agama yang dianut, jadi tidak ada masalah pada agama tetapi orang-orang yang melakukan pengeboman dan menggunakan agama sebagai alasannya itulah yang menjadi masalah, karena itu semua orang yang percaya pada keadilan dan martabat manusia harus bekerja sama mengatasi masalah tersebut, terang Leonie Tanggahma (Red)