Foto: Nahdlatul Ulama, sumber foto: Wikipedia
(Bagian 1)
Stramed, Setelah kecewa tidak mendapatkan jatah Menteri, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Ketua Umumnya Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, kembali melancarkan kritik tajam kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan yang digawangi Sri Mulyani karena dianggap ingkar janji terkait Mou kucuran dana 1,5 trilyun yang rencananya digulirkan untuk mengembangkan UMKM berbentuk kredit murah. Kiai Said memang ceplas-ceplos dan tegas. Berani bicara dan melancarkan kritik tajam kepada siapapun tanpa tedeng aling-aling.
Terkait dengan persoalan ini, saya sebagai salah seorang Nahdliyin tentu saja apapun yang menjadi kebijakan PBNU adalah hak Kiai Said sebagai Ketua Umumnya. Dalam hal ini, saya hanya ingin memberikan opsi lain untuk bagaimana NU bisa mampu mandiri dalam dakwah pemberdayaan, sekurang-kurangnya: pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Sebab saya selalu yakin bahwa NU jauh lebih besar daripada Pemerintah sekalipun. Ini tidak lain karena NU melalui para kiai dan santrinya merupakan pendiri bangsa ini. NU dan Nahdliyin tidak boleh berkecil hati, kecewa dan apalagi merasa “dimanfaatkan” oleh kepentingan politik praktis.
NU harus mandiri dan percaya diri. NU harus semakin kuat dan memberdayakan jemaahnya. NU harus semakin serius menggarap dakwah pemberdayaan. Tidak perlu bergantung dan mengandalkan Pemerintah. NU itu kaya: kaya ilmu dan spiritualitas. Mari kita memupuk jiwa kemandirian dan kewirausahaan dengan segenap kekuatan. Dengan berbagai cara dan strategi yang konkrit dan memberdayakan. NU harus mampu membangun pasar-pasar, mini market-mini market, UMKM-UMKM, koperasi-koperasi, BMT-BMT, dan segala macam produk ekonomi agar jemaah NU di akar rumput dapat bangkit dan mandiri ekonominya.
Sudah saatnya NU menjadi pemain, tidak boleh “membebek” kepada siapapun. Saya yakin NU pasti mampu, asalkan serius dan mau terus turun tangan dari atas ke bawah. Sudah saatnya, NU bisa menginventarisir aset-aset ekonominya mulai dari Pengurus Besar sampai Pengurus Ranting. Jangan sampai lembaga-lembaga ekonomi NU dimiliki oleh pribadi-pribadi. Semua aset-aset NU yang berafiliasi oleh harus diambil alih dan diinventarisir secara administratif. Kita harus bisa membedakan mana lembaga ekonomi NU milik pribadi dengan lembaga ekonomi NU yang diwakafkan atas nama PBNU.
Wallahu a’lam
Mamang M Haerudin (Aa)
Rumah Al-Maghfurlah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 28 Desember 2019, 21.33 WIB