![](https://kongkownews.com/wp-content/uploads/2024/05/prabowo-unggah-foto-bareng-gibran-di-hari-lebaran-dokinstagram-prabowo_169.jpeg)
KN. Eks calon presiden Ganjar Pranowo menganggap ada potensi pelanggaran undang-undang jika pemerintahan mendatang menambah jumlah kementerian tanpa melakukan revisi Undang-undang (UU) Kementerian Negara. Hal tersebut disampaikan Ganjar merespons adanya isu pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menambah jumlah kementerian. Ganjar mengatakan, jumlah kementerian sudah dikunci melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa batasan jumlah kementerian di sebuah kabinet yaitu 34. Prabowo disebut-sebut ingin kementeriannya kelak berjumlah 40.
“Kalau tidak salah, saya lupa persis, pasalnya itu kan sudah ditentukan jumlahnya, sehingga kita tidak bisa mengubah, kecuali peraturannya diubah. Kalau orang mengikuti itu, maka, atau membuat sendiri aturan, maka melanggar Undang-undang, enggak boleh,” tegas Ganjar ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat. Ganjar mengatakan, wajar jika gagasan menambah jumlah kementerian dicurigai publik sebagai bentuk transaksi politik. “Wong sudah ada UU-nya kok, mau apa lagi? Tapi saya paham karena saya politisi, saya sangat paham. Pasti, politik akomodasi pasti dilakukan,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Untuk itu, dia mengingatkan jika pemerintahan Prabowo-Gibran akan menambah jumlah kementerian, maka UU Kementerian Negara harus diubah terlebih dulu.
Hal tersebut, jelas Ganjar, diperlukan agar pemerintahan kelak berjalan sesuai aturan yang ada. “Tugas eksekutif pemerintah setelah disumpah, menjalankan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya. Sebagai informasi, belakangan muncul isu jumlah kementerian negara akan ditambah pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa Indonesia memerlukan banyak kementerian karena merupakan sebuah negara yang besar.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) buka suara usai eks capres Ganjar Pranowo menyatakan keinginannya berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan Ganjar hanya ingin menegaskan tidak akan menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia juga memastikan partai menghormati pilihan itu.
“Yang dimaksud oleh Pak Ganjar bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri dalam jajaran yang akan datang. Tentu sikapnya kita hormati,” kata Hasto usai menghadiri acara halalbihalal Barikade ’98 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Hasto menambahkan arah PDIP secara kepartaian baru akan dibahas dalam Rakernas V. Acara itu dijadwalkan digelar pada bulan ini. Di sisi lain, arah PDIP untuk berada di dalam maupun di luar pemerintahan mendatang juga sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
![](https://kongkownews.com/wp-content/uploads/2024/05/Prabowo-Megawati-300x164.jpg)
“Sikap politik PDIP apakah di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas dalam rakernas. Tapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP,” katanya.
Sementara itu, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai pernyataan Ganjar tidak mewakili sikap partai secara keseluruhan. Ia meyakini sikap Ganjar itu hanya mewakili dirinya sendiri, sementara arah PDIP bakal dinyatakan oleh pimpinan partai.
Namun, Hendrawan percaya keputusan Ganjar yang masih aktif sebagai kader PDIP itu tak diambil secara sembarangan. Ia pun menganggap Ganjar memahami suasana partai yang menaunginya.
Mantan calon presiden nomor urut 3 dari PDIP Ganjar Pranowo mengumumkan tak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan hal itu saat acara halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat.
Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku akan tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan dengan cara yang benar melalui parlemen.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, Ganjar Pranowo dapat membangun organisasi masyarakat demi menjaga karir politiknya dan tetap eksis di dunia politik. Menurut Jamiluddin, opsi tersebut bisa diambil Ganjar karena ia tidak mungkin berkiprah di sektor legislatif maupun eksekutif untuk lima tahun ke depan. “Karena itu, Ganjar kemungkinan akan berpolitik di partainya atau bisa saja ia mendìrikan ormas yang berorientasi politik,” kata Jamiluddin kepada Kompas.com. Jamiluddin berpandangan, Ganjar berada di posisi dilematis jika berpolitik di PDI-P karena tidak memiliki posisi struktural di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P. “Aktivitasnya di partai akan tertutup oleh sepak terjang elite PDI-P. Hal itu dapat menenggelamkan karir politiknya,” kata Jamiluddin.
Menurut dia, nasib Ganjar akan berbeda jika Ketua Umum PD-P Megawati Soekarnoputri memberi posisi strategis kepada Ganjar di partai banteng demi menjaga popularitas dan elektabilitasnya. Namun, Jamiluddin menilai mantan gubernur Jawa Tengah itu akan kesulitan untuk mendapat posisi strategis di partai. “Sebab, kepengurusan DPP sudah berjalan dan karenanya tidak terlalu mudah untuk memasukkan Ganjar ke posisi strategis di partainya,” katanya. Oleh karena itu, Jamiluddin menilai peluang Ganjar untuk tetap eksis di dunia politik akan lebih terbuka bila mendirikan ormas.
Ia mengatakan, Ganjar dapat menggunakan ormas bentukannya itu untuk menghasilkan hal-hal strategis di bidang politik. “Apalagi ormas bentukannya itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka kiprah politik Ganjar di lingkup nasional akan tetap bersinar. Hal itu dapat menjadi modalnya untuk kembali berlaga pada Pilpres 2029,” kata Jamiluddin.
Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu pemerintahannya kelak. Prabowo menegaskan dirinya hanya ingin bekerja dan mengamankan kekayaan bangsa. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam acara bimtek dan rakornas pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan. “Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik,” ujar Prabowo.
![](https://kongkownews.com/wp-content/uploads/2024/05/Prabowo-Wikipedia.jpg)
Prabowo menjelaskan, dirinya tidak ingin ada lagi orang Indonesia yang menangis karena lapar. Dia menekankan rakyat Indonesia tidak boleh tidak bisa makan. “Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar,” jelas Prabowo. Menurut Prabowo, semua partai di Indonesia pasti punya orang-orang baik.
Gagasan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian sebaiknya tidak menjadi pembagian konsesi politik buat para kelompok pendukungnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 atau hanya ajang mencari keuntungan ekonomi. Menurut Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam, sebaiknya Prabowo mengutamakan kandidat menteri dari kalangan ahli yang kompeten dan dipercaya publik buat memimpin kementerian, supaya terbentuk kabinet ahli (zaken kabinet). Jika jumlah kementerian ditambah tanpa mempertimbangkan hal itu, Umam khawatir hanya menjadi ajang perebutan proyek pemerintah. “Bukan sekadar kemudian menjadi semacam alat ‘sapi perah’ bagi kekuatan tertentu untuk memanfaatkan pos-pos kementerian yang strategis itu,” kata Umam dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV.
Umam juga menekankan pemerintahan mendatang harus bisa memastikan garis komando dan koordinasi jika memang setuju menambah jumlah kementerian. Menurut Umam, penambahan jumlah kementerian jangan malah menambah persoalan ego sektoral dan problem koordinasi antarkementerian.
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah maksimal kementerian yang ada adalah 34 kementerian. Akan tetapi, peluang revisi UU Kementerian Negara terbuka karena masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar apabila jumlah kementerian diperbanyak karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak. Menurut Habiburokhman, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut bahwa peluang Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka memilih masuk ke Partai Golkar lebih terbuka dibanding partai lainnya. Ujang mengatakan, Golkar lebih berpeluang dipilih karena ada dua alasan. Pertama, pertimbangan soal kenyamanan. Kedua, posisi yang bakal ditempati di partai tersebut. Menurut Ujang, sebagai Wapres RI terpilih, Gibran punya kans menduduki jabatan penting di Golkar. Terkait posisi, Gibran disebut lebih pas menempati jabatan anggota dewan pembina atau anggota dewan penasihat, bahkan mungkin anggota dewan pakar di Partai Golkar. Namun, Ujang menegaskan bahwa Gibran tidak bisa menduduki posisi ketua umum Golkar karena tidak memenuhi syarat sesuai aturan partai. Di antaranya, sudah lima tahun menjadi pengurus dan lima tahun aktif dalam partai. Ditambah lagi, menurut Ujang, ada istilah PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela) jika ingin menjadi ketua umum di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Lebih lanjut, Ujang berpendapat bahwa Gibran akan menerima resistensi dari kader dan senior di Partai Golkar apabila tiba-tiba menduduki kursi ketua umum. Mengingat, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bukan kader binaan karena sebelumnya berpolitik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). “Kalau (jadi) ketua umum enggak bisa, tidak memenuhi syarat. Ini akan mendapatkan perlawanan dari senior-senior dan kader-kader Golkar di seluruh Indonesia karena tidak memenuhi syarat. Golkar partai besar, partai yang sudah establish, tidak bisa diacak-acak, digoyang-goyang, diobok-obok Gibran yang tidak memenuhi syarat,” ujar Ujang. Oleh karena itu, Ujang kembali berpandangan bahwa Gibran hanya akan menduduki posisi antara anggota dewan pembina, anggota dewan penasihat, dan anggota dewan pakar di Partai Golkar.
Ketua Harian Gerindra Dasco mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto belum membahas secara resmi terkait kabinet. Jika ada nama-nama beredar, Dasco menganggap itu sebagai aspirasi.
“Ya kalau dilihat dari media sosial itu sudah banyak memang beredar-beredar ya kami anggap itu sebagai sebuah aspirasi, dinamika dan mungkin usulan-usulan dari luar,” kata Dasco ditemui di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat.
Dasco menekankan sampai saat ini belum ada pembahasan resmi terkait nama-nama yang akan berada di kabinet. “Tetapi sampai saat ini di internal belum ada Dasco lantas ditanya soal beredar nama-nama artis masuk dalam kabinet Prabowo. Menurutnya siapapun yang memiliki hak politik ataupun mereka yang berjuang dalam pilpres bisa saja dipertimbangkan masuk kabinet.