Foto: Neta S Pane, sumber foto: Wikipedia
Stramed, Ketua Presidium Indonsia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Presiden Jokowi mendorong Kapolri Idham Azis segera mengarahkan kepolisian Indonesia menuju Polri 4.0.
Dengan Polri 4.0 maka Polri tidak asyik sendiri melebarkan organisasinya dengan euforia penambahan jenderal di sana-sini, sampai jumlah jenderal Polri membludak seperti sekarang ini.
“Kami menilai, sangat ironis jika Presiden akan menghapus sejumlah eselon di departemen, sementara Polri asyik melebarkan organisasinya.
“Seperti menjadikan Brimob dan Humas dipimpin jenderal bintang tiga dan penambahan Kapolresta dipimpin Kombes,” kata Neta, kepada Warta Kota, Minggu (22/12/2019).
Di era milenial sekarang ini kata Neta, Polri perlu segera menata organisasi dan personilnya, dengan mengedepankan IT.
Sehingga secara bertahap kepolisian menuju Polri 4.0.
“Saat ini konsep lama Polri sudah sangat ketinggalan zaman dan menjadi beban berkepanjangan bagi organisasi.
“Rasio 1:750 milik Polri yang mengacu pada rasio PBB sudah tidak rasional lagi,” katanya.
Sebab kata Neta, negara negara maju dan modern tidak lagi memakai rasio tersebut Justru jumlah polisi dikurangi secara signifikan dan kekurangan personil ditutupi dengan IT, sehingga cctv menjadi mata kepolisian dimana mana.
“Dengan CCTV dimana mana, polisi modern bisa bereaksi cepat dan 15 menit tiba di TKP.
“Teknologi menjadi andalan kepolisian dalam melindungi masyarakat,” katanya.
Dengan berkembangnya konsep Polisi 4.0, tambah Neta, maka kepolisian di negara negara maju tidak lagi menggeber rekruitmen polisi secara besar besaran.
“Tapi rekrutmen secara terbatas. Sementara Polri setiap tahunnya merekrut 9.500 anggota baru, yang 300 di antaranya untuk Akpol.
“Akibatnya, terjadi penumpukan personil kepolisian. Jumlah Kombes yang menganggur kian banyak.
“Belum lagi jumlah AKBP yg menganggur lebih dari tiga kali lipat,” katanya.
Akibat hal ini saat lengser sebagai Kapolri, kata Neta, Tito Karnavian meminta maaf akibat banyaknya jumlah Kombes menganggur saat ini.
“Semua itu terjadi akibat Polri belum mengubah konsepnya sebagai polisi modern.
“Kata kata modern hanya dijadikan retorika dan belum dilaksanakan secara benar dan serius,” katanya.
Menurut Neta, kesadaran untuk mengembangkan Polri 4.0 belum tercipta.
Akibatnya, organisasi Polri kian tambun dan sulit bergerak serta tidak lincah dalam melindungi masyarakat.
“Dalam kondisi ini, jalan pintas pun diambil para elit Polri.
“Banyaknya jumlah Kombes disikapi dengan penambahan sejumlah struktur baru, dengan pangkat Brigjen, Irjen hingga Komjen.
“Selain itu, para jenderal Polri didorong bertugas ke luar institusi kepolisian,” katanya.
Sehingga menurut Neta, jenderal polisi kian banyak dan ada dimana mana..
“Indonesia pun seakan menjadi negara polisi. Di sisi lain anggaran Polri yang terus bertambah setiap tahun tersedot untuk tunjangan dan fasilitas para jenderal yang terus bertambah jumlahnya,” kata dia.
Situasi buruk di Polri ini, katanya harus disudahi.
Reformasi Polri harus dikembalikan ke khittahnya agar melahirkan Polri yang efisien, efektif, profesional, modern, dan terpercaya.
“Bukan Reformasi Polri yang melahirkan jenderal dimana mana,” katanya.
Sebab itu kata Neta, Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi Polri harus segera mendorong Kapolri Idham Azis melahirkan Polri 4.0.
Selain itu untuk menyikapi kelebihan Kombes dan AKBP, penerimaan Akpol perlu dimoratorium dua atau tiga tahun ke depan.
Lalu ditawarkan pensiun dini kepada para Kombes yang sudah “mentok”.
“Setelah itu organisasi Polri dirampingkan dan kinerja kepolisian ditata ulang menuju polisi yang efisien, efektif, Profesional, Modern dan Terpercaya, dengan IT dan cctv dimana mana sebagai pengganti polisi manusia,” katanya.
Sebab, menurut Neta, makin banyaknya polisi manusia di lapangan maka persoalan bukannya cepat selesai tapi makin banyak persoalan baru dan rumit.
“Yang akhirnya membuat konsep profesional, modern dan terpercaya Polri diragukan banyak pihak,” kata dia.
Untuk itu di tahun 2020, Neta berharap, Polri perlu serius menata organisasinya, mengevaluasi SDM dan alutsistanya untuk kemudian dibuat grand desain menuju polisi modern yang Polri 4.0.
“Sehingga Polri Promoter benar adanya dan bukan sekadar Promoter yang diplesetkan menjadi Promosi Orang orang Tertentu,” kata Neta.(bum)
Kapolri Angkat Irjen Gatot Eddy Pramono sebagai Wakapolri
Sebelumnya Wartakotalive melaporkan Kapolri Jenderal Idham Azis akhirnya mengangkat Irjen Gatot Eddy Pramono yang menjabat Kapolda Metro Jaya menjadi Wakapolri.
Irjen Gatot Eddy Pramono menggantikan Komjen Ari Dono Sukmanto yang dimutasi menjadi Perwita Tinggi (Pati) Mabes Polri dalam rangka pensiun, Jumat (20/12/2019).
Sementara jabatan Kapolda Metro Jaya akan diisi oleh Irjen Nana Sujana, yang sebelumnya menjabat Kapolda NTB.
Kepastian itu tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/3330/XII/Kep/2019 dan ST/3331/XII/Kep/2019, tertanggal 20 Desember 2019 dan ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Azis.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono membenarkan diangkatkan Irjen Gatot Eddy Pramono sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Ari Dono dan diangkatnya Irjen Nana Sujana sebagai Kapolda Metro Jaya.
“Ini adalah hal biasa sebagai penyegaran dalam organisasi Polri,” kata Argo, Jumat malam.
Menurutnya, dengan sejumlah mutasi dan pergesetan Pati Polri ini maka Polri akan semakin baik dalam melayani masyarakat dan melakukan tugas-tugas pengamanan ke depannya.
Kapolri Jenderal Idham Azis menunjuk Irjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim Polri.
Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/3229/XII/2019, tertanggal 6 Desember 2019.
Irjen Listyo sebelumnya menjabat Kadivpropam Polri.
Dengan menjabat sebagai Kabareskrim, maka jabatan Kadivpropam yang ditinggalkan Irjen Listyo, diisi Brigjen Ignatius Sigit Widiatmono.
Dalam surat telegram itu, Kapolri juga kembali memutasi Komjen Firli Bahuri, dari Kabaharkam sebagai Analias Kebijakan Utama Kabaharkam Polri.
Komjen Firli Bahuri merupakan Ketua KPK terpilih yang akan dilantik pada pertengahan Desember ini.
Sementara, Irjen Martuani Sormin yang sebelumnya menjabat Asops Kapolri, dimutasikan menjadi Kapolda Sumut.
Sedangkan jabatan Asops Kapolri diisi oleh Brigjen Herry Rudolf yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat.
Jabatan Kabareskrim Polri kosong sejak lebih dari sebulan lalu. Hal itu karena Idham Azis yang sebelumnya menjabat Kabareskrim, dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.
Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal membenarkan surat telegram yang menyatakan Irjen Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kabareskrim Polri.
“Ya benar, ini adalah hal biasa, dalam rangka penyegaran, agar Polri tetap optimal menjalankan tugasnya melayani dan melindungi masyarakat,” papar Iqbal.
Sebelumnya, jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri masih kosong sejak 1 November 2019.
Kekosongan ini terjadi setelah Kabareskrim sebelumnya, Idham Azis, diangkat sebagai Kapolri.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, penunjukan Kabareskrim menunggu pertimbangan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan Kapolri.
“Tentunya nanti ada Wanjakti yang akan memutuskan siapa yang akan ditunjuk.”
“Tentunya nanti ini Pak Kapolri yang akan menunjuk siapa nanti sebagai seorang Kabareskrim-nya,” tutur Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).
Argo Yuwono lantas menjelaskan alasan penunjukan Kabareskrim yang memakan waktu lama.
Menurutnya, penunjukan Kabareskrim terkait rotasi pejabat lain di Polri.
“Tentunya ini kan rotasi berkaitan dengan yang lain. Jadi tidak hanya satu saja, tapi berkaitan dengan pejabat-pejabat yang lain,” terang Argo Yuwono.
Sumber: Warta Kota