adminStramed, Dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan nama Andreas Rentanubun pada saat menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara menjadi barumeter yang sudah seharusnya di selesaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sampai hari ini KPK belum pernah turun gunung di Kabupaten Maluku Tenggara untuk memeriksa Andreas Rentanubun terkait dengan setiap anggaran dalam program pembangunan yang di lakukan oleh Andreas Rentanubun pada saat ia menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara, Jembatan holay 1 dan holay 2, Kantor Camat, Kantor Bupati, Jalan samawai warwut, dan pasar langgur yang sampai hari ini belum di audit anggaranya secara transparan dan akuntebel menjadi dugaan kuat adanya indikasi Korupsi yang di lakukan oleh Anreas Rentanubun pada saat ia menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara
KPK sebagai salah satu lembaga anti rasua yang mempunyai taring keadilan yang kuat untuk menuntaskan persoalan persoalan korupsi yang ada di daerah daerah lebih khususnya derah maluku tenggara adalah tujuan utama kami dalam hal menintaskan serta menyikapi pimpinan yang pada masa kejayanya yang hanya mampu menyelegunakan jabatan untuk kepentungan pribadi.
KPK harus turun gunung untuk bebaskan maluku tenggara dari mantan pimpinan dan kolega kolega yang korup dari hasil pungutan setiap proyek yang di tangani.
Sumber; M.Rizal.
