KN. Muncul isu terkait beredarnya Koalisi 4+1. Koalisi tersebut berisikan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat.
Namun, ‘plus satu’ yang dimaksud bukan partai, melainkan Presiden Joko Widodo. Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebutkan, bahwa Presiden Jokowi memang bagian dari KIM yang program pemerintahannya akan dilanjutkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) Zulhendri mengatakan calon kepala daerah petahana (incumbent) yang kembali maju di Pilkada 2024 wajib mengajukan cuti kampanye selama 60 hari.
Zulhendri menyebut hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.
Sementara untuk mengisi jabatan calon kepala daerah incumbent selama menjalani cuti kampanye, kata dia, maka akan ditunjuk penjabat sementara atau Pjs.
Khusus Pjs bupati/wali kota akan diusulkan oleh Gubernur Kepri kepada Kemendagri. Sedangkan Pjs gubernur, akan diusulkan ke Presiden RI melalui Kemendagri.
Zulhendri menyebut tahapan pengusulan Pjs tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di Kepri akan disesuaikan dengan jadwal Pilkada 2024.
Ia turut mengingatkan calon kepala daerah incumbent tidak boleh menggunakan fasilitas negara selama cuti kampanye di luar tanggungan negara, seperti mobil dinas.
Partai Golkar tengah di ambang dilema memajukan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.
Penyebabnya, elektabilitas Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, disebut mengalami penurunan setelah munculnya dua nama eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Meski Ridwan Kamil mendapat dukungan dari sejumlah partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, partai berlambang beringin ini tetap tak ingin gegabah.
Hingga kini Golkar masih melakukan kalkulasi politik sebelum memutuskan Ridwan Kamil terjun dalam gelanggang Pilkada Jakarta 2024, sekalipun masih tersedia opsi bertarung pada Pilkada Jawa Barat di tahun yang sama.
Golkar mengakui bahwa elektabilitas Ridwan Kamil mengalami kemerosotan setelah kemunculan nama Anies dan Ahok yang digadang-gadang akan kembali terjun dalam Pilkada Jakarta 2024.
Padahal, elektabilitas Ridwan Kamil sempat menanjak. Tepatnya ketika Golkar mulai “tes ombak” lewat pemasangan billboard “On The Way Jakarta”.
Tebaran billboard tersebut bahkan diklaim tak ubahnya daya kejut bagi Ridwan Kamil untuk menjadi modal positif menuju Pilkada Jakarta 2024.
Akan tetapi, dinamika mulai berubah ketika Anies dan Ahok dikabarkan akan maju di Pilkada Jakarta 2024.
Berangkat dari temuan tersebut, Golkar akhirnya perlu waktu yang lebih lama untuk memutuskan pengusungan Ridwan Kamil di Jakarta atau Jawa Barat. Mengingat, pendaftaran resmi bakal calon masih ada waktu cukup panjang, yakni sekitar dua bulan lagi.
Di sisi lain, Golkar sejauh ini belum menyiapkan opsi nama lain apabila Ridwan Kamil pada akhirnya diputuskan tak maju di Pilkada Jakarta 2024.
Di sisi lain, Golkar juga tetap menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya secara terang-terangan mendukung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024.
Komunikasi ini penting dibangun supaya dua parpol tersebut memahami bahwa Golkar memerlukan waktu untuk memutuskan Ridwan Kamil di Jakarta.
Di sisi lain, Ridwan Kamil disebut masih diinginkan masyarakat Jawa Barat untuk kembali memimpin satu periode ke depan.
Doli menyebut kepemimpinan Ridwan Kamil sudah teruji sebagai Gubernur Jawa Barat. Elektabilitasnya di Jawa Barat pun tidak ada yang bisa menandingi.
Menurut Doli, masyarakat Jawa Barat senang dengan kepemimpinan Ridwan Kamil yang sukses memimpin di Jawa Barat pada periode sebelumnya.
Warga Jawa Barat juga disebut masih ingin Ridwan Kamil menuntaskan janji-janji kampanyenya di masa lalu.
Dari hasil survei juga menunjukkan Ridwan Kamil lebih baik maju di Jawa Barat ketimbang Jakarta.
Doli menyebut peluang Ridwan Kamil maju di Jawa Barat lebih besar peluang menangnya.
Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya masih menunggu survei terakhir untuk melihat elektabilitas Ridwan Kamil, sebelum menentukan apakah akan mengusungnya di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat.
Airlangga menegaskan keputusan mengenai Ridwan Kamil maju di provinsi mana akan diputuskan secara bersama Gerindra dan PAN.
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) DKI Jakarta, Ilyas Abdullah, dengan tegas mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberlakukan sanksi berat terhadap anggota yang tidak mendukung Anies Baswedan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta yang digadang-gadang akan kembali maju, mendapat dukungan dari berbagai partai politik serta organisasi kemasyarakatan, termasuk Pemuda Pancasila.
Sementara itu, Arif Rahman, Sekretaris Jenderal Pemuda Pancasila, menyatakan bahwa organisasinya akan mendukung penuh Anies Baswedan jika beliau memutuskan untuk maju dalam Pilkada.
Sebelumnya, Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan mengunjungi Sekretariat MPW Pemuda Pancasila Jakarta untuk mengumumkan niatnya untuk kembali bertugas di ibu kota.
Menurutnya, Jakarta harus menjadi kota yang adil dan nyaman bagi semua warganya. Anies berharap bisa bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan visi tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi, soal tudingan PDIP yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali melakukan cawe-cawe di Pilkada serentak 2024.
Habiburokhman mengingatkan, kepada pihak-pihak yang menggunakan narasi cawe-cawe justru mengalami kekalahan. Hal tersebut tercemin saat Pilpres 2024.
Dia menyebut, rakyat pun tak terima jika Presiden Jokowi selalu dituding melakukan cawe-cawe. Sehingga, memberikan hukuman kepada pihak yang selaku memfitnah hal tersebut.
Oleh sebab itu, dia pun memberikan wanti-wanti kepada seluruh pihak agar tidak menggunakan narasi cawe-cawe dalam kontestasi Pilkada mendatang.
Habiburokhman menyebut, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang terbukti melakukan cawe-cawe.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai adanya indikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali melakukan cawe-cawe pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal tersebut merespons terkait niatan Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember 2024.
Djarot menegaskan distribusi bansos yang mungkin akan berlanjut hingga Desember termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, PDIP meminta indikasi tersebut disorot oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Djarot berharap apa yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2024 yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi tidak terulang kembali pada pilkada.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa partainya terbuka membangun kerja sama dengan partai politik mana pun di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini merespons klaim PKS yang mengaku ditawari kursi bakal calon wakil gubernur (bacawagub) Jakarta jika bergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur. Ia menegaskan, upaya merangkul semua pihak, termasuk PKS, tidak dimaksudkan untuk menjegal rival Prabowo di Pilpres lalu, Anies Baswedan, untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.
Adapun Anies Baswedan menjadi salah satu nama yang direkomendasikan Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta untuk diusung sebagai cagub Jakarta.
Riefky menegaskan, Demokrat tidak takut jika Anies yang merupakan mantan Gubernur Jakarta itu memang menjadi lawan politiknya pada Pilkada Jakarta. “Ya tentu kita mempunyai strategi masing-masing dalam pemenangan pilkada,” imbuhnya. Riefky juga menegaskan bahwa pada dasarnya KIM di bawah Prabowo membuka pintu seluas-luasnya bagi partai di luar koalisi yang hendak bekerja sama di Pilkada.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan PKS mendapat tawaran untuk posisi cawagub di Pilkada DKI Jakarta 2024 oleh KIM. Adapun KIM disebut-sebut akan mengusung Ridwan Kamil sebagai cagub di Jakarta. Sementara, sejauh ini, PKS disebut-sebut akan mendukung mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Jakarta. “Ada (tawaran dari koalisi Prabowo) itu,” ujar Syaikhu saat ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024). Syaikhu menjelaskan, pihaknya masih menganalisis terkait tawaran dari KIM itu. Menurutnya, PKS akan mengkaji opsi-opsi yang ada untuk Pilkada Jakarta 2024.