Glembert
KN. Muhammadiyah menjadi salah satu korban serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang mengakibatkan gangguan layanan hingga tersanderanya data kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengatakan lembaganya mempunyai ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga memiliki ribuan dosen serta guru besar yang datanya tersimpan di PDN.
Pegiat media sosial pendiri Drone Emprit itu mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Apalagi, kata dia, pemerintah sejauh ini belum memiliki back up atau cadangan data dari beberapa kementerian/lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan pemulihan.
Ismail pun menyoroti kesalahan atau kekurangan pada perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN. Ismail mengatakan Muhammadiyah berharap Pemerintah mampu bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Dia ingin pemerintah juga segara mengambil langkah-langkah pemulihan.
PDNS lumpuh karena diserang peretas. Imbasnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.
Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware sejak 20 Juni lalu. Hingga saat ini, pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDNS.
Di sisi lain, peretas meminta tebusan hingga Rp131 miliar.
Anggota Komisi I Mayjen Purn TB Hasanuddin mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dinilai abai hingga PDNS bisa diretas. Dia menilai peretasan PDNS sebagai kebodohan nasional. Sebab, peretasan dan kebocoran data sering terjadi selama bertahun-tahun.
Sementara itu, warga Depok, Jawa Barat kepada Redaksi menilai ada dua pejabat yang harus bertanggung jawab atas peretasan PDN sehingga harus dicopot Jokowi yaitu Budie Arie, Menkominfo dan Kepala BSSN. “Namun diperkirakan Jokowi tidak berani mencopot Budie Arie yang notabene Ketua Umum Projo,” ujarnya seraya menambahkan kematian jemaah haji tahun ini yang mencapai 348 jemaah seharusnya Jokowi mencopot Menteri Agama RI. “Jokowi tidak berani ganti Yaqut Cholil Qoumas, karena Ybs adalah petinggi Ormas NU,” ujarnya sambil tersenyum sinis.
admin
