Said Iqbal: Kenaikan Parliamentary Threshold di Atas 4% Adalah Ketidakadilan Intolerable

​KN-JAKARTA, Isu ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) kembali memanas. Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang dimotori oleh delapan partai politik non-parlemen, termasuk Partai Buruh, secara tegas menolak wacana kenaikan angka PT.

​Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyoroti tiga faktor krusial yang dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kedaulatan rakyat dan konstitusi jika angka PT tetap dipertahankan atau bahkan dinaikkan.

​1. Mandat Putusan MK: Turunkan, Bukan Naikkan

​Said Iqbal merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah besaran angka PT agar selaras dengan rasionalitas dan hak politik warga negara.

​”Semangat Putusan MK itu adalah menurunkan angka PT. Jika aturan diubah dengan menaikkan angka di atas 4%, itu melanggar moralitas dan rasionalitas. Partai Buruh pasti akan menggat aturan tersebut ke MK,” tegas Said Iqbal.

​2. Puluhan Juta Suara Terbuang Percuma

​Faktor kedua yang menjadi perhatian serius adalah fenomena “suara mubazir”. Partai Buruh memaparkan data statistik yang mengkhawatirkan akibat penerapan PT 4%:

  • ​Pemilu 2019: Lebih dari 57,1 juta suara sah terbuang.
  • ​Pemilu 2024: Angka suara terbuang melonjak melampaui 60,6 juta suara.

​”Demokrasi macam apa yang kita bangun jika rata-rata lebih dari 40% suara pemilih terbuang percuma akibat aturan PT? Ini harus dihentikan,” tambahnya.

​3. Basis Perhitungan Harus Merujuk pada Dapil

​Said Iqbal menilai metode perhitungan PT nasional saat ini bertentangan dengan berbagai putusan MK (seperti Putusan No. 28/PUU-XXII/2024). Menurutnya, MK telah berulang kali menegaskan bahwa Daerah Pemilihan (Dapil) adalah elemen fundamental dalam aturan Pemilu.

​”Basis perhitungan PT seharusnya merujuk pada perolehan suara sah di tiap Dapil, bukan akumulasi nasional yang mengaburkan representasi lokal,” jelasnya.

​Tiga Opsi Solusi dari Partai Buruh & GKSR

​Sebagai langkah konkret, Said Iqbal menawarkan tiga opsi format ambang batas yang lebih adil dan demokratis:

Opsi

Deskripsi Mekanisme

Opsi 1

PT tetap ada, namun basis perhitungannya diubah dari Nasional menjadi per Dapil.

Opsi 2

Tetap menggunakan basis Nasional, namun angka PT wajib diturunkan menjadi 1%.

Opsi 3

Penghapusan PT, diganti dengan sistem pemisahan fraksi di DPR (Fraksi Pendukung vs Fraksi Pengimbang).

Terkait opsi ketiga, Said Iqbal mengusulkan agar partai-partai di DPR dikelompokkan dalam dua barisan besar untuk memastikan fungsi check and balances tetap berjalan efektif tanpa harus membuang suara rakyat di bilik suara.

​”Kedaulatan suara rakyat tidak boleh dikalahkan oleh syahwat politik untuk membatasi kompetisi secara tidak sehat,” pungkasnya.

Related Posts

BAGAIMANA PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PADA AKHIR TH 2026

KN-Jakarta, MARI KITA BAHAS BERSAMA…SBP. ​A. DATA TERBARU 2026 : ​Menurut SAYA SBP, ekonomi kita MASIH TAHAN, TAPI DI BAWAH TARGET PEMERINTAH : ​Ini prakiraan resmi akhir 2026 : ​REALISASI…

Buruh: Pengusaha Wajib Mengiur Dana Cadangan Pesangon Kepada Lembaga Penyelenggara Pemerintah. Buruh Mempunyai Kepastian Mendapatkan Pesangon

Jakarta, 16 November 2026 – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *