admin
KN-Jakarta, Puluhan mahasiswa dari Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta, dipimpin oleh Dandi selaku koordinator lapangan, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (13/05/2026). Aksi ini menuntut KPK segera mengusut tuntas dugaan mega korupsi senilai Rp112 triliun dalam proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, serta menolak keras pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam urusan ekonomi sipil.
Dalam orasinya, massa menyatakan bahwa proyek KDMP yang diklaim sebagai “koperasi untuk rakyat Marhaen” justru telah menjadi ladang penjarahan kapitalis birokrat. massa menyebut adanya ketidaksesuaian antara pagu anggaran dengan realisasi fisik di setiap unit koperasi desa.
“Pagu anggaran per unit adalah Rp3 miliar, tapi fisik hanya mencapai Rp1,6 miliar. Ke mana larinya Rp1,4 miliar? Jika dikalikan 80.000 unit, maka total kerugian negara mencapai Rp112 triliun!
Massa juga menyoroti dominasi PT Agrinas Pangan Nusantara — yang diduga kuat dikendalikan oleh oknum-oknum aktif maupun purnawirawan TNI — dalam penyediaan material dan logistik proyek KDMP. Kami tolak dwifungsi gaya baru! TNI harus kembali ke barak, bukan jadi vendor material koperasi. Koperasi harus dikelola rakyat, bukan dimonopoli korporasi berseragam!” tambahnya.
Tuntutan Utama Aliansi:
1. Usut Tuntas Kerugian Negara Rp112 Triliun, Mendesak KPK dan BPK melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan proyek KDMP. Jika lembaga-lembaga tersebut diam, maka mereka dianggap bagian dari masalah.
2. Hentikan Pengadaan Unit Impor, Gunakan Produk Dalam Negeri. Menolak penggunaan mobil pick-up impor dalam program koperasi, karena bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi nasional sesuai Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.
3. Cabut Pelibatan TNI dalam Urusan Agraria & Logistik Desa. Menuntut penghentian segera keterlibatan TNI dalam pengadaan material, manajemen koperasi, dan pengelolaan tanah desa. TNI harus fokus pada tugas pertahanan, bukan bisnis.
4. Kembalikan Hak Pengelolaan Koperasi kepada Rakyat Desa Secara Mandiri. Menolak monopoli PT Agrinas dan menuntut penerapan asas kekeluargaan sesuai Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, serta penegakan UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
Massa juga meminta agar KPK tidak boleh takut menghadapi kekuasaan militer jika ingin tetap kredibel sebagai alat negara pemberantas korupsi.
