admin
KN-BANDAR LAMPUNG — Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa kembali bergejolak di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026). Massa yang menyuarakan rapor merah bagi pemerintah daerah dan pusat ini memadati halaman kantor legislatif tersebut sejak pukul 10.00 WIB.
Massa aksi tidak hanya datang dari Universitas Lampung (Unila) dan UIN Raden Intan Lampung, melainkan juga gabungan dari sejumlah kampus lain serta berbagai elemen masyarakat sipil. Hingga sore hari, ratusan demonstran dilaporkan masih bertahan di lokasi.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai DPRD Provinsi Lampung telah gagal dan tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kelemahan pengawasan ini dinilai berdampak langsung pada maraknya kebocoran anggaran daerah di bumi Lampung.
Salah satu isu lokal yang disorot tajam adalah kasus dugaan korupsi PT Lampung Energi Berjaya yang saat ini tengah bergulir di meja hijau, serta banyaknya proyek pembangunan infrastruktur jalan yang dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai aturan.
Soroti Anggaran Pendidikan dan Kritik Program Pusat
Selain isu lokal, massa juga mengkritisi kebijakan nasional, khususnya sektor pendidikan yang dinilai semakin komersil dan tidak berpihak pada jalur kerakyatan.
“Pendidikan bukan lagi prioritas pemerintah. Pendidikan kita telah tertindas!” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.
Tidak hanya itu, sejumlah program strategis nasional komando pusat turut dihujani kritik. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mahasiswa menyedot porsi APBN terlalu besar namun justru mempersempit ruang gerak pertumbuhan UMKM lokal.
“Hentikan program MBG yang tidak masuk akal. Program ini hanya untuk memperkaya para elit,” tegas sang orator di hadapan massa yang riuh.
Sebagai simbol matinya fungsi pengawasan legislatif, mahasiswa sempat menggelar aksi teatrikal tabur bunga yang dilanjutkan dengan pembakaran ban bekas di halaman Kantor DPRD Lampung. Asap hitam tebal tampak membumbung tinggi di tengah kepungan massa.
Guna mengantisipasi situasi, aparat gabungan dari Polresta Bandar Lampung melakukan pengamanan ekstra ketat. Seluruh pintu masuk menuju gedung parlemen tersebut dipasangi blokade kawat berduri yang berlapis.
Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay, mengimbau ratusan mahasiswa agar tetap menjaga kondusivitas selama menyampaikan aspirasi di muka umum.
“Kami minta seluruh rekan-rekan mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak bertindak anarkis,” ujar Kombes Pol. Alfret Jacob.
6 Tuntutan Utama Aksi “Lampung Tarik Mandat”
Dalam manifesto politiknya, aliansi mahasiswa membawa enam poin tuntutan mendesak yang mencakup persoalan sosial, ekonomi, hingga penegakan HAM:
|
Sektor |
Poin Tuntutan Mahasiswa |
|---|---|
|
Pendidikan |
Menjadikan pendidikan sebagai prioritas dengan mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. |
|
Harga Pokok |
Menurunkan harga bahan pokok serta Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membebani rakyat. |
|
Program Pemerintah |
Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). |
|
Reformasi Polri |
Merevisi Undang-Undang Kepolisian RI serta menghentikan praktik militerisme di ranah sipil. |
|
Pajak |
Menerapkan regulasi pajak kekayaan demi menciptakan keadilan ekonomi yang substansial. |
|
HAM |
Mewujudkan penegakan hak asasi manusia yang konkret dan berpihak kepada masyarakat kecil. |
Aksi “Lampung Tarik Mandat” ini menjadi alarm keras bagi para pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk segera mengevaluasi kinerja dan arah kebijakan yang dinilai kian menjauh dari kemaslahatan rakyat.
Glembert