ASAL MUASAL BUMN STRANAS PERTAHANAN

ASAL MUASAL BUMN STRANAS PERTAHANAN :

1. PT PINDAD : → Dari TNI AD..

2. PT PAL : → Dari TNI AL

3. PT DI : → Dari TNI AU / LIPNUR.

Tapi hari ini kenyataannya seperti yang Saya Sbp sampaikan diatas.

KENAPA BISA BEDA NASIB ?
Bukan soal “PIMPINAN” saja. Industri dirgantara itu paling berat dibanding darat & laut. Ini 5 penyebab utamanya :

I. TINGKAT KESULITAN TEKNOLOGI :

– Darat & Laut : Produk bisa dijual ke pasar umum, polisi, swasta. Siklus R&D 2-5 tahun.

– Dirgantara : Sertifikasi 10-15 tahun. 1 cacat = nyawa. Pasar terbatas & dikuasai 2 raksasa : Boeing – Airbus. Modalnya puluhan triliun.

II. KEBIJAKAN & KONTINUITAS PEMERINTAH :

– Pindad & PAL : Dapat order rutin dari TNI, Polri, proyek kapal niaga, ekspor.

– PT DI : Setelah N-250 dihentikan 1998, order pemerintah putus. Proyek R- 80, N-219 jalannya tersendat. Tidak ada “jaminan pasar” negara.

III. MODAL & DUKUNGAN FINANSIAL :
Bikin kapal & panser bisa dicicil. Bikin pesawat harus “all in” dulu baru sertifikasi. Kalau APBN tidak back-up penuh = mandeg.

IV. SDM & EKOSISTEM : Pindad & PAL punya rantai pasok lokal kuat. Dirgantara 70% komponen masih impor. Ekosistemnya belum sekuat dulu era Habibie.

V. KEPEMIMPINAN & AMANAH : Nah ini poin ke-5 dan ke-6 dari 7 Pilar Amanah yang saya Sbp tulis kemarin : Kompetensi + Keberanian Kebijakan. Pemimpin harus berani : “Order negara harus ke PT DI dulu” + “Kawal sampai sertifikasi”. Kalau tidak, ya stuck.

“HIDUP SEGAN MATI TAK MAU” : Kalimat ini sangat dalem. Artinya PT DI masih punya :
Aset SDM, Fasilitas, Nama Besar, dan Sejarah CN-235 yang laku di 32 negara.
Tinggal butuh KEPUTUSAN POLITIK & KEBERANIAN dari pemegang amanah.

RUMUSNYA :
PT DI MAJU = AMANAH AGAMA + AMANAH UANG RAKYAT + AMANAH KEBIJAKAN + AMANAH KOMPETENSI : Sama seperti rumus 7 pilar yang pernah Saya Sbp sampaikan.

  • Related Posts

    Surat Laporan Subandi Parto Atas Dugaan Pelanggaran Etik Terhadap Hakim Konstitusi

    PENGADUAN KE MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MKMK) : ​Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 : ​Kepada Yth. Ketua Majelis KehormatanMahkamah Konstitusi…

    Buruh Menuntut Kenaikan Upah Minimum 7,5 hingga 9,5 Persen yang Diputuskan 1 November 2026 dan Revisi Permenaker No 07 Tahun 2026 tentang Pekerja Alih Daya Sesuai Undang-Undang yang Baru. Aksi di Nerbagai Daerah akan Digelar oleh KSPI

    KN-JAKARTA, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menyoroti tiga persoalan utama dalam konferensi pers, Selasa (13/10/2026): kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5–9,5 persen, pelaksanaan pembatasan pekerja alih daya…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *