ASAL MUASAL BUMN STRANAS PERTAHANAN

ASAL MUASAL BUMN STRANAS PERTAHANAN :

1. PT PINDAD : → Dari TNI AD..

2. PT PAL : → Dari TNI AL

3. PT DI : → Dari TNI AU / LIPNUR.

Tapi hari ini kenyataannya seperti yang Saya Sbp sampaikan diatas.

KENAPA BISA BEDA NASIB ?
Bukan soal “PIMPINAN” saja. Industri dirgantara itu paling berat dibanding darat & laut. Ini 5 penyebab utamanya :

I. TINGKAT KESULITAN TEKNOLOGI :

– Darat & Laut : Produk bisa dijual ke pasar umum, polisi, swasta. Siklus R&D 2-5 tahun.

– Dirgantara : Sertifikasi 10-15 tahun. 1 cacat = nyawa. Pasar terbatas & dikuasai 2 raksasa : Boeing – Airbus. Modalnya puluhan triliun.

II. KEBIJAKAN & KONTINUITAS PEMERINTAH :

– Pindad & PAL : Dapat order rutin dari TNI, Polri, proyek kapal niaga, ekspor.

– PT DI : Setelah N-250 dihentikan 1998, order pemerintah putus. Proyek R- 80, N-219 jalannya tersendat. Tidak ada “jaminan pasar” negara.

III. MODAL & DUKUNGAN FINANSIAL :
Bikin kapal & panser bisa dicicil. Bikin pesawat harus “all in” dulu baru sertifikasi. Kalau APBN tidak back-up penuh = mandeg.

IV. SDM & EKOSISTEM : Pindad & PAL punya rantai pasok lokal kuat. Dirgantara 70% komponen masih impor. Ekosistemnya belum sekuat dulu era Habibie.

V. KEPEMIMPINAN & AMANAH : Nah ini poin ke-5 dan ke-6 dari 7 Pilar Amanah yang saya Sbp tulis kemarin : Kompetensi + Keberanian Kebijakan. Pemimpin harus berani : “Order negara harus ke PT DI dulu” + “Kawal sampai sertifikasi”. Kalau tidak, ya stuck.

“HIDUP SEGAN MATI TAK MAU” : Kalimat ini sangat dalem. Artinya PT DI masih punya :
Aset SDM, Fasilitas, Nama Besar, dan Sejarah CN-235 yang laku di 32 negara.
Tinggal butuh KEPUTUSAN POLITIK & KEBERANIAN dari pemegang amanah.

RUMUSNYA :
PT DI MAJU = AMANAH AGAMA + AMANAH UANG RAKYAT + AMANAH KEBIJAKAN + AMANAH KOMPETENSI : Sama seperti rumus 7 pilar yang pernah Saya Sbp sampaikan.

  • Related Posts

    Communications Ministry Presses Meta over Child Safety

    KN. The Communications and Digital Affairs Ministry is pushing Meta to fully comply with the country’s Child Protection in Digital Space Regulation, known as PP TUNAS, following a landmark ruling…

    Creative Economy Exports to United States Reach $3.31 Billion

    KN. Creative Economy Minister and Creative Economy Agency Chief Teuku Riefky Harsya met with Indonesian Ambassador to the United States Dwisuryo Indroyono Soesilo at the Ministry of Creative Economy office…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *