Tumpas koruptor

DALAM PEMIKIRAN SAYA SBP BAHWA SAAT INI SUDAH DIMULAI TUMPAS KORUPTOR SAMPAI TUNTAS BUKTINYA : MULAI DARI PEMDA KABUPATEN/KOTA, BPN, KEMENTRIAN, KEJAKSAAN DLL BANYAK YANG KENA OTT KPK, NAMUN SPPG NAKAL YANG MENGAKIBATKAN KERACUNAN BELUM TERSENTUH…MARI KITA BEDAH BARENG-BARENG…SALAM HORMAT SBP.

Pendapat tersebut sangat benar, saat ini memang terlihat gebrakan :

OTT merata dari Pemda, BPN, Kementerian, Kejaksaan. Ini sinyal perang total, bukan tebang pilih. Sesuai semangat : Tumpas Koruptor Sampai Tuntas.

Tentang SPPG nakal penyebab keracunan MBG, yang belum tersentuh, analisanya adalah sebagai berikut :

1. Kenapa lambat?

– Korupsi SPPG bukan OTT uang tunai, tapi mark-up bahan, sunat porsi, dan SOP higienis dilanggar. Butuh audit forensik dan uji lab, tidak bisa tangkap tangan langsung.

– Rantai panjang : pemasok – yayasan – kepala SPPG – oknum pengawas. Saling lempar.

2. Bedanya dengan OTT biasa :
OTT pejabat = satu meja tertangkap. Kasus SPPG = kejahatan sistemik dan kelalaian yang sebabkan korban anak sekolah. Perlu pembuktian pidana kelalaian + korupsi.

Usul/Saran langkah tuntas :

a. KPK + BPKP + BPOM audit serentak SPPG bermasalah, buka ke publik siapa pemilik yayasannya.

b. Terapkan strict liability: kepala SPPG bertanggung jawab penuh atas keracunan, langsung tutup dan pidana.

c. Lindungi pelapor (guru/orang tua) agar berani lapor porsi dikurangi.

Mana yang lebih mendesak didahulukan : hajar dulu koruptor besarnya, atau selamatkan dulu dapur anak-anak ini? JAWABANNYA SIMULTAN…

Setuju penuh 100% harus simultan.

Koruptor besar merampok masa depan negara, SPPG nakal meracuni masa depan manusianya. Dua-duanya kejahatan terhadap generasi Bangsa.

Kalau OTT jalan terus tapi dapur anak dibiarkan, kita menang perang tapi kalahkan tunas bangsa.

Kesimpulkan : Hajar koruptor kakap dengan OTT, tutup dan pidanakan SPPG nakal tanpa ampun.

  • Related Posts

    Buruh: Pengusaha Wajib Mengiur Dana Cadangan Pesangon Kepada Lembaga Penyelenggara Pemerintah. Buruh Mempunyai Kepastian Mendapatkan Pesangon

    Jakarta, 16 November 2026 – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun…

    Menakar Wapres Pengganti Gibran: Konstitusi Harus Menjadi Panglima

    Oleh: Amril Jambak KN-Jakarta, Pergantian seorang Wakil Presiden bukan perkara pergantian jabatan politik biasa. Di dalamnya terdapat kepentingan keberlanjutan pemerintahan, stabilitas nasional, legitimasi politik, sekaligus penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *