DEKLARASI GERAKAN NASIONAL BERSIH DIRI (GNBD)

KN-Jakarta, Senin, 28 September 2026
​Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami TNI-POLRI dan ASN, baik yang masih Aktif maupun Purnawirawan/Purnabhakti, menyatakan :
​TEKAD SUCI :
Mulai hari ini, kami bertekad tidak berbohong, tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dan tidak melakukan korupsi.
(Dasar: QS. Al-Baqarah : 188 – Larangan memakan harta dengan cara batil.)
​KEMBALIKAN HAK NEGARA : Kami yang Purnawirawan/Purnabhakti dan masih menempati rumah dinas, segera mengembalikan untuk yang berhak yang masih aktif berdinas.
(Dasar: QS. An-Nisa: 58 – Sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya.)
​TOBAT HARTA : Kami yang memiliki harta lebih dari Rp 2 Miliar dan merasa ada yang tidak halal di dalamnya, dengan ikhlas mengembalikan kelebihannya ke Kas Negara melalui KPK/BPK/Kementerian Keuangan.
(Dasar : QS. Ali ‘Imran : 161 – Barangsiapa berkhianat akan datang membawa apa yang dikhianatkannya di hari Kiamat.)
​KESADARAN AKHIRAT : Kami sadar, semua yang bukan hak kami akan menjadi bahan bakar di akhirat.
(Dasar: QS. At-Taubah: 35 – “…emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka…”)
​Demikian deklarasi ini kami buat dengan jujur dan penuh tanggung jawab, dunia dan akhirat.
​Jakarta, 28 September 2026
​Atas nama Gerakan Nasional Bersih Diri
​TUMPAS KORUPTOR SAMPAI TUNTAS = HARGA MATI

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

 

  • Related Posts

    Buruh: Pengusaha Wajib Mengiur Dana Cadangan Pesangon Kepada Lembaga Penyelenggara Pemerintah. Buruh Mempunyai Kepastian Mendapatkan Pesangon

    Jakarta, 16 November 2026 – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun…

    Menakar Wapres Pengganti Gibran: Konstitusi Harus Menjadi Panglima

    Oleh: Amril Jambak KN-Jakarta, Pergantian seorang Wakil Presiden bukan perkara pergantian jabatan politik biasa. Di dalamnya terdapat kepentingan keberlanjutan pemerintahan, stabilitas nasional, legitimasi politik, sekaligus penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *