Buruh Jakarta: 2027 UMP DKI Rp 6,136 Juta. Dan UMK Kabupaten Bekasi 6,427 Juta. Gubernur DKI Aneh, Apakah Hidup di Jakarta Lebih Murah Daripada Hidup di Bekasi? Gubernur Jakarta Adalah Pro Upah Murah

KN-Jakarta, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengkritik keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.000 per bulan, naik Rp407.000. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi 2027 mencapai Rp6.427.000 per bulan, naik Rp488.000. Dengan penetapan tersebut, upah minimum Jakarta lebih rendah Rp291.000 per bulan dibandingkan Kabupaten Bekasi.

“Apakah hidup di Jakarta lebih murah daripada hidup di Bekasi? Kalau biaya hidup di Jakarta tinggi, mengapa kenaikan upah buruhnya justru lebih kecil? Menurut kami, keputusan Gubernur DKI ini menunjukkan keberpihakan pada kebijakan upah murah,” ujar Iqbal.

Sebagai ilustrasi, Iqbal membandingkan acuan upah minimum seorang pekerja yang baru masuk pabrik panci di Kabupaten Bekasi dengan UMP yang menjadi acuan pekerja baru di Jakarta. Di Kabupaten Bekasi, acuannya Rp6.427.000 per bulan, sedangkan di Jakarta Rp6.136.000. Menurutnya, perbandingan ini perlu diperhatikan karena Jakarta menjadi pusat kegiatan perbankan, kantor pusat perusahaan multinasional, dan perhotelan berbintang lima.

Dari sisi daya beli, Iqbal mengatakan selisih Rp291.000 itu hampir setara dengan biaya listrik sebulan dalam simulasi pengeluaran buruh. Bagi pekerja yang harus membayar kontrakan, membeli makan, dan menanggung ongkos berangkat kerja, selisih tersebut menentukan berapa banyak kebutuhan yang masih bisa dipenuhi sampai akhir bulan.

“Oleh karena itu, kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan penetapan UMP 2027 dari Rp6.136.000 menjadi Rp6.427.000 per bulan, setara dengan UMK Kabupaten Bekasi. Gunakan indeks tertentu sebesar 1,0 dalam penghitungan ulang dan pertimbangkan kebutuhan hidup layak buruh di Jakarta,” kata Iqbal.

Untuk menggambarkan biaya hidup di Jakarta, Iqbal mencontohkan pengeluaran seorang buruh yang tinggal di kontrakan dan berangkat kerja menggunakan sepeda motor. Sewa tempat tinggal berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Cicilan motor menambah pengeluaran Rp700.000 hingga Rp1 juta. Jika kebutuhan bensin dua liter per hari, pengeluaran untuk bahan bakar bisa mencapai Rp600.000 sebulan. Sementara itu, dengan biaya Rp25.000 sekali makan, tiga kali makan sehari selama 30 hari menghabiskan Rp2.250.000.

Setelah ditambah biaya pulsa Rp150.000, kebutuhan mandi Rp100.000, listrik Rp300.000, dan iuran warga Rp100.000, total pengeluaran dalam simulasi itu berkisar Rp5,2 juta hingga Rp6 juta per bulan. Jika pengeluaran mencapai Rp6 juta, buruh dengan upah Rp6.136.000 hanya mempunyai sisa Rp136.000.

“Dengan sisa Rp136.000, cukupkah untuk membeli pakaian, sandal atau sepatu, dan memenuhi kebutuhan anak? Kalau anak sakit atau motor yang dipakai untuk berangkat kerja rusak, dari mana buruh harus mengambil uangnya?” ujar Iqbal.

Menurut Iqbal, tekanan biaya hidup itu terlihat di kawasan industri seperti Cakung, Marunda, Pulogadung, dan Daan Mogot. Ada buruh yang memilih mi ayam atau mi instan untuk menghemat biaya makan siang. Ada pula yang tinggal di kontrakan berdinding tripleks di atas saluran air atau berbagi satu kamar dengan tiga hingga empat pekerja. Ia meminta Gubernur turun langsung ke kawasan industri dan melihat bagaimana buruh mengatur pengeluaran sehari-hari.

Iqbal juga menilai manfaat subsidi Transjakarta dan JakLingko masih terbatas bagi buruh yang bergantung pada sepeda motor karena tempat kerjanya belum terjangkau angkutan umum atau jam layanannya sulit disesuaikan dengan jadwal sif. Begitu pula subsidi pangan, yang manfaatnya bergantung pada akses pekerja dan kuota yang tersedia. Ia meminta Pemprov DKI menjadikan taraf hidup buruh sebagai ukuran keberhasilan Jakarta sebagai kota internasional, termasuk ketika membandingkan Jakarta dengan kota-kota seperti Hanoi, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura.

“Tapi kalau ngomong Jakarta, Gubernur selalu mengatakan Jakarta adalah kota metropolitan, kota internasional, tapi upah buruhnya murah,” kata Iqbal. Karena itu, Iqbal kembali mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2027 menjadi Rp6.427.000 per bulan, setara dengan UMK Kabupaten Bekasi.

“Kalau Jakarta ingin disebut kota internasional, lihat juga bagaimana buruhnya hidup. Kami meminta Gubernur DKI merevisi UMP 2027 menjadi Rp6.427.000 per bulan, setara dengan UMK Kabupaten Bekasi,” tegas Iqbal.

  • Related Posts

    JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

    KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW : ​KEKURANGAN 1 –…

    Koalisi Advokasi Laporkan DPR ke MKD Terkait Dugaan Kurangnya Transparansi RUU Perampasan Aset

    KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Langkah ini…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *