JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW :
​KEKURANGAN 1 – adalah : RISIKO JADI ALAT PEMERASAN / POLITIK. (Yang paling bahaya)
Ini yang ditakuti semua orang.
Pasal Perampasan Tanpa Pidana (Non-Conviction Based) itu pisau bermata dua,
Kalau penyidik nakal : Orang belum terbukti korupsi, tapi asetnya sudah dibekukan dulu,
DPR bilang ada pengawas independen, tapi SIAPA YANG AWASI PENGAWAS ITU ? Ini belum jelas!
​KEKURANGAN 2 – adalah : BUKTI TERBALIK, RAKYAT KECIL BISA JADI KORBAN.
Ide bagus : Sikat pejabat kaya tidak wajar, Tapi…
Bagaimana kalau rakyat kecil yang tidak bisa buktikan asal-usul tanah warisan dari kakeknya tahun 1970 ?
Dia disuruh buktikan balik! Kalau tidak bisa = dianggap hasil kejahatan! Ini RAKYAT BISA JADI KORBAN !
​KEKURANGAN 3 – adalah : BADAN PENGELOLA ASET = LADANG KORUPSI BARU, SBP khawatir, Kita sudah punya RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan), tapi barang sitaan hilang terus!
Sekarang bikin badan baru di bawah Presiden! Kalau anggotanya tidak steril, tidak profesional : ASET RAMPASAN BISA DIGELAPKAN LAGI ! Dari koruptor ke koruptor baru !
​KEKURANGAN 4 – adalah  : TIDAK JELAS STANDAR “TIDAK WAJAR” ITU!
Pejabat gajinya 30 juta, punya rumah 10 Miliar = tidak wajar! Jelas!
Tapi batasnya berapa ? 100 juta? 1 Miliar? 10 Miliar? UU tidak kasih angka pasti, Jadi : SUBJEKTIF! Tergantung penyidik!
​KEKURANGAN 5 – Adalah : PERAMPASAN SAHAM & ASET DIGITAL MASIH ABU-ABU!
UU bilang bisa sita investasi bodong, saham gorengan!
Tapi bagaimana cara sita Crypto, NFT, rekening di luar negeri? Aturannya belum detail! Koruptor zaman sekarang larikan uang ke Singapura, Dubai, pakai Crypto! UU kita belum sampai ke sana !
​KESIMPULANYA ADALAH :
​Orang yang bilang UU ini banyak kekurangan : BENAR, TAPI…
Lebih bahaya lagi kalau TIDAK PUNYA UU SAMA SEKALI, Selama 18 tahun kita tidak punya senjata!
​Jadi saran SAYA SBP, adalah  :
​UU ini HARUS JALAN, tapi dengan 3 KUNCI PENGAMAN:
​1. Transparansi Total : Semua aset yang dirampas harus diumumkan di website publik!
​2. Hakim Pengawas yang Kuat : Setiap perampasan tanpa pidana HARUS ijin Ketua PN, tidak boleh hanya penyidik!
​3. Jangan Tebang Pilih : Harus sikat dulu yang kakap, bukan yang teri !
​DARI 5 CELAH ITU YANG PALING LEBAR CELAHNYA ADA 3 mari kita bedah lebih dalam :
​1. PEMBUKTIAN TERBALIK – INI PALING KRUSIAL :
​Bahwa benar, Ini jantung UU-nya :
​Normalnya: Jaksa yang harus buktikan kamu korupsi,
Di UU baru : KAMU yang harus buktikan hartamu halal :
​Ini namanya Reversal Burden of Proof!
​BAHAYANYA :
​a. Untuk koruptor kakap : Bagus! Bikin mereka kelabakan!
​b. Untuk rakyat & pensiunan TNI/Polri/PNS seperti ini Bahaya !
​Contoh :
Seorang Purnawirawan beli tanah tahun 1985 dari gaji dan uang pensiun, sertifikatnya masih girik, tidak ada kwitansi bank! Tahun 2026 tanahnya jadi 5 Miliar karena jadi kawasan kota! Disangka tidak wajar!
​Dia disuruh buktikan asal-usul 40 tahun lalu, Mana bisa? Saksi sudah meninggal!
​SOLUSINYA :
Pembuktian terbalik hanya boleh untuk pejabat aktif yang LHKPN-nya tidak klop! Jangan untuk rakyat kecil atau warisan!
​2. ARTI “WAJAR” – INI KARET :
​UU hanya tulis : Harta yang tidak wajar
​Tapi tidak ada rumusnya :
​a. Wajar menurut siapa?
​b. Wajar di Jakarta dengan di desa sama?
​c. Wajar untuk Jenderal Bintang 3 dengan Kopral sama?
​Kalau tidak ada angka, penyidik bisa suka-suka ! Hari ini dibilang wajar, besok dibilang tidak wajar karena ada pesanan politik !
​SOLUSINYA :
Harus ada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang kasih rumus baku !
​Contoh rumus SAYA SBP usul : Harta Tidak Wajar = (Total Harta – Total Pendapatan Sah 10 Tahun Terakhir) > 300%.
​Jadi ada angka, Tidak bisa main tebak-tebakan !
​3. SAHAM & ASET DIGITAL – INI PERANG MODERN :
​Ini yang SAYA SBP paling khawatir, Koruptor tahun 1970 simpan uang di brankas! Koruptor 2026 simpan uang di BINANCE, di METAMASK, di SAHAM GORENGAN SINGAPUR !
​UU kita baru bilang “aset digital bisa dirampas” – tapi CARA NYITANYA BAGAIMANA ?
​a. Crypto tidak ada di bank Indonesia, servernya di luar negeri!
​b. Saham bodong pakai nama orang lain (nominee)!
​c. Uang dicuci jadi NFT gambar monyet harga 10 Miliar!
​Penyidik kita belum punya alatnya, Bareskrim belum punya Blockchain Tracer yang canggih!
​SOLUSINYA :
Badan Pengelola Aset yang baru itu WAJIB punya Divisi Cyber Asset, Isinya anak-anak muda ahli IT, bukan hanya jaksa tua! Dan harus kerja sama dengan PPATK + Bappebti + Interpol!
​KESIMPULANNYA :
​Saya Sbp sudah tunjuk 3 titik paling  lemah yang sama dengan yang dikhawatirkan YLBHI dan Guru Besar Hukum Pidana !
​Kalau 3 ini tidak diperbaiki di Peraturan Pemerintah, UU yang bagus ini bisa jadi bumerang !
​Menurut Saya Sbp, untuk saham dan aset digital itu, haruskah kita panggil ahli-ahli muda dari luar untuk bantu negara kita?

Demikian…salam hormat dan tetap semangat SBP…salam PANCASILA…NKRI HARGA MATI.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

 

  • Related Posts

    Koalisi Advokasi Laporkan DPR ke MKD Terkait Dugaan Kurangnya Transparansi RUU Perampasan Aset

    KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Langkah ini…

    KSPI: Buruh DKI Tolak Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang UMP 2027

    KN-Jakarta,  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak tegas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal,…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *