KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik.
Langkah ini diambil menyusul pengesahan RUU tersebut oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026).
Perwakilan koalisi advokasi perampasan aset menyatakan bahwa pengaduan ke MKD ini merupakan tindak lanjut dari surat somasi yang sebelumnya telah mereka layangkan pada 16 November 2026. Pihak koalisi mendesak agar MKD segera memproses laporan tersebut dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran keterbukaan informasi dalam proses legislasi.
“Kami berharap, koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset,” ungkap perwakilan koalisi tersebut.
Di sisi lain, DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengambilan keputusan tingkat II ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir sebelum mengetok palu pengesahan.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan Maharani di hadapan peserta rapat, yang langsung dijawab serentak dengan seruan “Setuju” oleh para anggota dewan yang hadir.
Sumber berita: Kompas.com
Foto: Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026)(Febrianto Adi Saputro)







