Buruh: Gubernur DKI Tidak Paham tentang Upah Minimum sebagai Alat Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

KN-Jakarta, Dalam pemberitaan yang disiarkan oleh salah satu media daring nasional, Gubernur DKI menjelaskan bahwa:
1. Penetapan UMP DKI 2027 sudah melalui keputusan bersama Dewan Pengupahan DKI.
2. Kenaikan UMP DKI 2027 sebesar 7,1 persen merupakan yang tertinggi di antara provinsi-provinsi di Indonesia.
3. Dalam melihat UMP DKI 2027, sebaiknya digunakan perbandingan yang setara (apple to apple) dengan daerah lain.

Apakah cara berpikir Gubernur DKI ini benar jika dilihat dari aturan perundang-undangan maupun kondisi riil daya beli buruh dan masyarakat di lapangan yang hanya menerima upah minimum Rp6,136 juta per bulan?

Dengan cara berpikir seperti itu, wajar jika UMP DKI 2027 akhirnya murah dan tidak mampu meningkatkan daya beli masyarakat Jakarta. Karena itu, Gubernur DKI layak dinobatkan sebagai Bapak Upah Murah 2027 dan dinilai berpihak kepada pemodal besar.

Mari kita bedah cara berpikir Gubernur DKI tersebut.

*1. Tidak ada keputusan bersama di Dewan Pengupahan DKI*

Penetapan UMP DKI 2027 bukan hasil keputusan bersama Dewan Pengupahan DKI. Ada tiga angka usulan yang diajukan oleh masing-masing unsur. Unsur serikat pekerja mengusulkan UMP DKI 2027 sebesar Rp6,21 juta per bulan, atau naik sekitar Rp480 ribu per bulan. Apindo mengusulkan Rp6,047 juta per bulan, sedangkan Disnaker DKI mengusulkan Rp6,136 juta per bulan, atau naik sekitar Rp406 ribu per bulan.

Ketiga angka ini menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan bersama antara unsur pekerja atau buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan UMP DKI 2027 sebagaimana dijelaskan Gubernur DKI.

Seharusnya, sebelum menetapkan UMP DKI 2027, Gubernur memanggil para pihak, termasuk pekerja dan buruh, untuk mencapai kesepakatan bersama. Gubernur juga seharusnya membandingkan angka upah minimum dengan wilayah sekitar DKI, seperti UMK Bekasi, UMK Tangerang, dan UMK Karawang. Namun, hal ini tidak dilakukan Gubernur DKI.

*2. Benarkah kenaikan UMP DKI yang tertinggi di Indonesia?*

Gubernur DKI menyampaikan bahwa kenaikan 7,1 persen adalah yang tertinggi di Indonesia. Mari kita lihat kenaikan UMP Jawa Barat sebesar 39,44 persen, Jawa Tengah 14,10 persen, dan Bali 42,15 persen.

Gubernur DKI menggunakan indeks tertentu sebesar 0,77. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali menggunakan pendekatan kebutuhan hidup layak masyarakatnya. Apabila dikonversi ke dalam indeks tertentu, nilainya berkisar antara 5,0 hingga 10,0. Bagaimana mungkin Gubernur DKI menganggap kenaikan UMP DKI yang paling tinggi?

Mari kita lihat hitungan sederhana pengeluaran buruh Jakarta. Sewa tempat tinggal berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Cicilan motor menambah pengeluaran Rp700.000 hingga Rp1 juta. Jika kebutuhan bensin dua liter per hari, pengeluaran untuk bahan bakar bisa mencapai Rp600.000 sebulan. Sementara itu, dengan biaya Rp25.000 sekali makan, tiga kali makan sehari selama 30 hari menghabiskan Rp2.250.000.

Setelah ditambah biaya pulsa Rp150.000, kebutuhan mandi Rp100.000, listrik Rp300.000, dan iuran warga Rp100.000, total pengeluaran dalam simulasi itu berkisar Rp5,2 juta hingga Rp6 juta per bulan. Jika pengeluaran mencapai Rp6 juta, buruh dengan upah Rp6.136.000 hanya mempunyai sisa Rp136.000.

“Dengan sisa Rp136.000, cukupkah untuk membeli pakaian, sandal atau sepatu, dan memenuhi kebutuhan anak? Kalau anak sakit atau motor yang dipakai untuk berangkat kerja rusak, dari mana buruh harus mengambil uangnya?” ujar Iqbal.

Ironis, standar upah minimum bagi buruh pabrik panci di Kabupaten Bekasi lebih tinggi daripada standar upah minimum bagi pekerja di perusahaan mobil dan bank multinasional di Jakarta. UMP DKI naik 7,1 persen, sedangkan UMK Kabupaten Bekasi naik 8,23 persen.

*3. Bandingkan UMP DKI dengan UMK daerah sekitarnya*

Dalam penjelasannya, Gubernur DKI mengatakan bahwa kenaikan UMP DKI adalah yang tertinggi di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, perbandingan yang setara untuk menilai kenaikan UMP DKI adalah dengan UMK daerah sekitar DKI.

Dengan demikian, UMP DKI sebesar Rp6,136 juta per bulan seharusnya dibandingkan dengan UMK Kabupaten Bekasi 2027 sebesar Rp6,427 juta per bulan, serta dengan UMK Karawang dan UMK Tangerang. DKI Jakarta hanya memiliki satu UMP yang berlaku di seluruh wilayahnya. Karena itu, pembanding yang relevan adalah UMK kabupaten dan kota di sekitarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur DKI tidak memahami aturan upah minimum. Gubernur juga tidak turun ke lapangan dan hanya mendengar penjelasan sepihak dari kepala dinasnya.

Oleh karena itu, buruh DKI akan mengambil langkah-langkah berikut.
1. Meminta Gubernur merevisi besaran UMP DKI agar setara dengan UMK Kabupaten Bekasi.
2. Mengajukan gugatan terhadap Gubernur DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
3. Menggelar aksi buruh secara bergelombang di Balai Kota DKI Jakarta, dengan aksi lanjutan sekitar 24 atau 25 November 2026 dan pada tanggal-tanggal berikutnya.

  • Related Posts

    APA YANG BISA DIAMBIL DARI : STUDI KASUS : LSP & KAPOLRI SUYUDI

    KN-Jakarta, KEDUANYA YAKIN PENEGAKAN HUKUM : ​1. LSP = Jenderal POL Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri 2021-2025, terakhir Kepala Staf Kepresidenan). ​2. Suyudi = Jenderal Pol Suyudi Ario Seto (Kapolri…

    JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

    KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW : ​KEKURANGAN 1 –…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *