Ferdinand Hutahaean Tampar Pemerintahan Jokowi: Pejabat Boneka, Starlink Dipuja, Starbucks Diboikot

KN, Kader PDIP Ferdinand Hutahaean mendadak memberikan komentar menohok kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Blak-blakan, Ferdinand menyebut para pejabat di Indonesia hanya boneka jadi-jadian.

 

“Negara lucu di bawah pemimpin lucu boneka jadi-jadian,” ujar Ferdinand dalam keterangannya di aplikasi X @ferdinand_mpu (22/5/2024).

 

Ferdinand juga menyoroti fenomena boikot terhadap Starbucks yang kontras dengan pujian terhadap layanan Starlink.

Menurutnya, ada ketidakkonsistenan dalam sikap publik dan pemerintah terkait produk luar negeri.

“Starbucks diboikot Starlink dipuja,” cetusnya.

Ia menyatakan bahwa para pejabat pemerintahan Jokowi hanya menjalankan peran tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Kritik Ferdinand tidak hanya berhenti di situ. Ia mempertanyakan alasan di balik pujian yang diterima oleh layanan Starlink milik Elon Musk, sementara produk lain dari Amerika, seperti Starbucks, justru menghadapi boikot.

“Hamas pun tertawa,” tandasnya.

Seperti diketahui, Elon Musk bersama sejumlah pejabat Indonesia telah meresmikan layanan internet Starlink untuk puskesmas di Bali.

Peluncuran yang dilakukan di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar pada Minggu petang lalu, dihadiri oleh beberapa pejabat RI, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

Pada acara peresmian tersebut, Musk mengungkapkan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia.

Namun, dia tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait keinginan investasinya itu.

Musk juga menyatakan bahwa internet tidak hanya berguna untuk pendidikan tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk meraup keuntungan.

Ia menjelaskan bahwa mereka yang memiliki bisnis barang atau jasa bisa menjajakan produk dan layanan mereka melalui internet, bahkan jika mereka berada di wilayah rural.(Fajar)

Foto: Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean, sumber foto: Ricardo/JPNN.com

Related Posts

Buruh: Pengusaha Wajib Mengiur Dana Cadangan Pesangon Kepada Lembaga Penyelenggara Pemerintah. Buruh Mempunyai Kepastian Mendapatkan Pesangon

Jakarta, 16 November 2026 – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun…

Menakar Wapres Pengganti Gibran: Konstitusi Harus Menjadi Panglima

Oleh: Amril Jambak KN-Jakarta, Pergantian seorang Wakil Presiden bukan perkara pergantian jabatan politik biasa. Di dalamnya terdapat kepentingan keberlanjutan pemerintahan, stabilitas nasional, legitimasi politik, sekaligus penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *