![](https://kongkownews.com/wp-content/uploads/2024/05/IKN-JKw.jpg)
KN. Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) apabila air, listrik, dan lokasi kantor untuknya sudah siap. Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jokowi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana itu belum siap.
Jokowi menyebutkan, keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan.
Ia mengatakan, keppres pemindahan ibu kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024 ketika ia sudah lengser dari jabatan presiden.
Sebelumnya, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN. Ia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli 2024.
Namun, ia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air. “Sangat optimistis untuk berkantor dari sini. Tinggal menunggu sambungan air di Juli nanti,” ungkap Presiden Jokowi, Rabu (5/6/2024).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sempat menyebutkan bahwa Jokowi akan berkantor di IKN jika sejumlah utilitas telah terpasang, termasuk saluran air. “Insya Allah kalau air sudah masuk (Presiden berkantor di IKN),” kata Basuki di Kantor Presiden, Jakarta Pusat pada 3 Juni 2024.
Seorang warga Petamburan Jakarta Pusat dan Sasak Panjang, Depok, Jawa Barat senada menyampaikan aspirasi mereka soal IKN Nusantara yang dinilainya bahan kebohongan publik dan gimmick dilakukakan jajaran pemerintahan. “Dapat dicek rekam jejak pemberitaan di media massa dan Medsos, dalam setiap kunjungan kerja pejabat tinggi negara ke luar negeri yang notabene menggunakan uang negara selalu mempromosikan IKN Nusantara kepada investor asing, dan pulangnya mereka mengadakan jumpa pers bahwa kunjungan mereka berhasil tapi faktanya zonk karena terverifikasi dengan pernyataan Bahlil Lahadalia bahwa belum ada investasi asing masuk ke IKN Nusantara,” kata mereka ketus seraya menambahkan, penandatangan LoI investasi itu bukan prestasi karena LoI belum tentu ditindaklanjuti dengan pencairan dana investasi, dan masyarakat sudah pandai sehingga mereka menilai kisah IKN Nusantara banyak diwarnai kebohongan publik.