Oleh : Malik Asri Santoso
Politik transaksional, politik dagang sapi dan politik balas budi patut dienyahkan dari pikiran Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menyusun kabinet mendatang, dan seharusnya beban politik Jokowi lebih ringan, sehingga bisa membentuk kabinet profesional atau zaken kabinet.
Namun, boro boro bebas dari himpitan politik, Jokowi tampaknya tambah mumet atau pusing dalam menyusun kabinetnya sebab walaupun politisi dari parpol koalisi Jokowi-Amin membuat “lips political statement” bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogratif presiden, faktanya mereka tetap “merecoki” Jokowi dengan menyodorkan sejumlah nama kadernya untuk diangkat jadi menteri, termasuk parpol gurem atau parpol tidak lolos parliamentary threshold yang mendukung Jokowi juga berharap dapat “rezeki politik” tersebut, sehingga tambah mumet Jokowi.
Belum lagi ada keinginan kubu Jokowi untuk mengurangi tekanan oposisi dan memperkuat legitimasi dengan menawarkan rekonsiliasi khususnya Gerindra, sehingga “rebutan menteri, rebutan rezeki” diproyeksi akan semakin seru jika Gerindra atau PAN dan Partai Demokrat sudah “ndak betah lagi” menjadi oposisi.
Banyak kalangan memprediksi sebagai efek hampir seluruh pemangku kepentingan “digalang untuk memenangkan atau setidaknya tidak mengganggu” Jokowi-JK menjelang dan selama pemilu 2009, sehingga saat ini banyak kalangan merasa “telah berkeringat” terkait kemenangan Jokowi-Amin, padahal belum tentu kondisi atau faktanya seperti itu, maklum banyak avonturir politik pasca pemilu 2019.
Jika fenomena ini menjadi kenyataan, penulis memprediksi reshuffle kabinet akan banyak dilakukan Jokowi untuk meredam turbulensi politik internal koalisi, walaupun dampaknya menteri tidak fokus kerja dan potensi kegagalan kabinet akan membesar.
Menyikapi situasi seperti ini, ada baiknya Jokowi menugaskan BIN untuk meneliti latar belakang calon menteri, siapa saja musuh politiknya sampai resistensi publik dan pasar terkait figur tersebut. Jokowi juga perlu menugaskan KPK, BI, OJK, dan PPATK terkait kejujuran dan integritas para calon menteri dalam “currency freud background”nya, termasuk Jokowi bisa minta tolong ke sejumlah lembaga survei seperti LSI Denny JA, Charta Politica, SMRC, Indikator Politik cs untuk menyurvei respons publik terkait figur calon menteri. Mudah mudahan dengan cara ini, mumet atau pusingnya Jokowi bisa terkurangi.
Penulis adalah pemerhati masalah strategis Indonesia.
Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.