Glembert
KN. Pekerja informal masih mendominasi, pekerjaan layak menjadi tantangan, sementara kurikulum pendidikan dinilai harus segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan AI. Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai persoalan ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera mendapatkan perhatian serius pemerintah.
Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat,SE mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun angka pengangguran. Yang jauh lebih penting adalah memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menghasilkan pekerjaan yang layak, formal, produktif, berkelanjutan, serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja.
“Bagi pekerja, pertanyaannya bukan hanya berapa besar pertumbuhan ekonomi atau berapa banyak orang yang bekerja. Pertanyaan yang lebih penting adalah pekerjaan seperti apa yang tercipta? Apakah formal, apakah memberikan upah yang layak, apakah ada kepastian kerja, dan apakah pekerjanya mendapatkan perlindungan sosial?” ujar Mirah.
Berdasarkan data BPS, pada Februari 2026 pekerja informal mencapai sekitar 87,74 juta orang, sedangkan pekerja formal sekitar 59,93 juta orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan Indonesia.
Menurut Mirah, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat memang bekerja, tetapi bekerja dalam kondisi rentan, berpenghasilan rendah, tanpa kepastian kerja dan tanpa perlindungan yang memadai. Bekerja belum tentu berarti sejahtera. Karena itu, pemerintah harus menggeser fokus dari sekadar menciptakan pekerjaan menjadi menciptakan pekerjaan yang layak,” tegas Mirah.
Hilirisasi dan Investasi Harus Menghasilkan Pekerjaan Berkualitas
ASPIRASI mendorong agar hilirisasi, industrialisasi, investasi dan transformasi ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan nilai investasi maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Jangan hanya melihat berapa besar investasi yang masuk. Kita juga harus melihat berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta, berapa banyak tenaga kerja Indonesia yang terserap, dan apakah terjadi peningkatan kompetensi bagi pekerja kita,” kata Mirah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan efek nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pekerja.
Gen Z Menghadapi Dunia Kerja yang Berubah Cepat
ASPIRASI juga memberikan perhatian terhadap semakin banyaknya Generasi Z yang memasuki pasar kerja.
Mirah mengatakan tantangan Gen Z bukan semata-mata persoalan jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga perubahan karakter dunia kerja yang berlangsung sangat cepat akibat digitalisasi, otomatisasi, dan perkembangan artificial intelligence (AI).
“Kita tidak boleh mengatakan bahwa Gen Z pasti akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Tetapi kita harus jujur bahwa tantangannya semakin besar karena dunia kerja sedang berubah sangat cepat,” ujar Mirah.
Karena itu, ASPIRASI menilai persiapan generasi muda harus dimulai jauh sebelum mereka lulus dan memasuki pasar kerja.
Jangan Tunggu Lulus Baru Ajarkan Teknologi dan AI
Mirah menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh baru memberikan pelatihan teknologi kepada anak muda setelah mereka lulus sekolah atau perguruan tinggi.
Menurutnya, perubahan harus dimulai dari hulu, yaitu sistem pendidikan nasional.
“Jangan menunggu anak-anak lulus baru kita latih teknologi dan AI. Persiapannya harus dimulai sejak mereka berada di bangku pendidikan. Kita membutuhkan penyesuaian kurikulum pendidikan nasional mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan pembelajaran teknologi digital dan AI secara bertahap sesuai usia dan jenjang pendidikan,” tegas Mirah.
Tidak hanya teori, ASPIRASI juga mendorong agar pembelajaran teknologi dan AI disertai dengan praktik.
“Anak-anak harus mendapatkan pengalaman menggunakan teknologi dan AI secara langsung. Mereka tidak cukup hanya mengetahui teorinya, tetapi harus mampu menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, memecahkan masalah, berinovasi, dan nantinya menciptakan peluang ekonomi maupun lapangan kerja baru,” jelasnya.
Menurut Mirah, pendidikan Indonesia harus mulai bergeser dari orientasi sekadar memperoleh ijazah menuju pendidikan yang benar-benar membangun kompetensi dan kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja.
“Jangan sampai setelah anak-anak lulus baru kita bertanya, ‘Keterampilan apa yang mereka miliki?’ Keterampilan itu harus sudah dibangun sejak mereka berada di bangku pendidikan,” katanya.
ASPIRASI tetap memandang pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Namun, menurut Mirah, vokasi tidak boleh diposisikan hanya sebagai solusi setelah seseorang lulus dan kesulitan memasuki pasar kerja.
“Pendidikan formal harus menjadi fondasi. Pelatihan vokasi dan sertifikasi kemudian memperkuat kompetensi tersebut. Kita harus menghubungkan sekolah, perguruan tinggi, dunia industri dan dunia kerja agar apa yang dipelajari benar-benar relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujarnya.
Jangan Bebankan Seluruh Persoalan kepada Anak Muda
Di sisi lain, ASPIRASI mengingatkan agar persoalan ketenagakerjaan tidak sepenuhnya dibebankan kepada generasi muda dengan mengatakan mereka harus terus meningkatkan keterampilan.
Menurut Mirah, negara juga memiliki tanggung jawab memastikan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup dan berkualitas.
“Jangan sampai anak-anak kita sudah memiliki pendidikan, keterampilan teknologi dan kemampuan AI, tetapi ketika masuk ke pasar kerja mereka justru hanya mendapatkan pekerjaan informal dengan pendapatan rendah dan perlindungan yang minim,” katanya.
Karena itu, penciptaan lapangan kerja formal harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja.
Tujuh Pekerjaan Rumah Pemerintah Memasuki Tahun Ketiga
ASPIRASI mencatat sedikitnya tujuh pekerjaan rumah pemerintah memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo:
1. Memperbanyak lapangan kerja formal dan pekerjaan layak.
2. Meningkatkan kualitas upah dan kesejahteraan pekerja.
3. Memperluas jaminan sosial dan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja informal.
4. Memperkuat perlindungan bagi pekerja yang terdampak PHK, otomatisasi, digitalisasi dan perubahan teknologi.
5. Melakukan pembaruan kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan teknologi digital dan AI, termasuk pembelajaran praktik.
6. Memperkuat hubungan antara dunia pendidikan, dunia industri dan dunia kerja.
7. Memastikan pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi dan industrialisasi benar-benar menghasilkan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
“Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, kami berharap pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar menghasilkan kesejahteraan dan masa depan bagi pekerja dan generasi muda,” ujar Mirah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bagi pekerja, keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan harus terasa dalam kehidupan keluarga pekerja: ada pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, kepastian kerja, perlindungan sosial, pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, dan masa depan yang lebih baik.”
“Dan yang paling penting, jangan sampai bonus demografi Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran atau bonus pekerjaan informal bagi generasi muda. Kita harus mempersiapkan generasi muda sejak dari bangku pendidikan, sekaligus memastikan ketika mereka siap memasuki dunia kerja, negara juga menyediakan cukup banyak pekerjaan yang layak dan memberikan masa depan,” pungkas Mirah
admin
