![](https://kongkownews.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-08-at-05.19.231.jpeg)
M Jumhur Hidayat
STRATEGIC ASSESSMENT. Masalah yang dihadapi oleh demokrasi saat ini adalah adanya kecenderungan untuk terlalu tunduk pada kepentingan yang menyimpang. Hal ini mengarah pada praktik politik yang tidak sehat, di mana keputusan-keputusan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan publik sering kali dipengaruhi oleh kelompok kepentingan tertentu. Implikasinya adalah terjadinya politik teknokrat yang seharusnya bertanggung jawab namun tercemar oleh korupsi atau kepentingan pribadi.Kemudian, terkait dengan masalah ekonomi, permasalahan suku bunga yang tinggi mencerminkan kondisi pasar keuangan Indonesia saat ini. Suku bunga yang mencapai 7,2% lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang hanya memiliki suku bunga 0%. Ini menunjukkan bahwa ada tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia, yang mungkin disebabkan oleh kebijakan moneter yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi atau faktor-faktor eksternal lainnya.
Tingginya tingkat utang pemerintah Indonesia, yang telah meningkat secara signifikan dari 2600 triliun menjadi 8300 triliun, juga menjadi perhatian serius. Meskipun hutang tidak selalu menjadi masalah jika dikelola dengan baik, tantangan utama terletak pada pengelolaan dan pembayaran bunga yang tinggi. Contohnya, dinyatakan bahwa pembayaran bunga bisa mencapai 500 triliun, yang menguras sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.Perbandingan dengan Jepang menyoroti perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan hutang dan pembayaran bunga. Meskipun Jepang memiliki hutang yang lebih besar, pembayaran bunga mereka hanya sekitar 24 triliun, jauh lebih rendah daripada Indonesia. Ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan negara Indonesia membutuhkan peningkatan dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Efisiensi dalam penggunaan anggaran publik menjadi permasalahan terpisah yang harus diatasi dengan serius. Banyak kementerian tidak berfungsi secara optimal, dan selama pandemi COVID-19, masalah ini semakin memburuk. Kontrol terhadap penggunaan anggaran yang tidak efektif telah menyebabkan kebocoran dana dan penyalahgunaan kekuasaan di DPR, yang semakin mengkristal sebagai isu kritis yang perlu ditangani.Dalam mengatasi masalah ini, Menteri Keuangan memiliki peran sentral dalam membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk memastikan bahwa pengeluaran negara diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Upaya ini tidak hanya diperlukan untuk membangun fondasi ekonomi yang stabil tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas pembangunan nasional jangka panjang.reformasi mendalam diperlukan dalam manajemen keuangan negara dan praktik politik untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia dapat berfungsi secara efektif untuk kepentingan semua warga negara. Transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan ekonomi yang bijaksana harus menjadi fokus utama dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini.
*) Disampaikan dalam acara Diskusi Publik dengan tema “Warisan Ekonomi di Akhir Masa Jabatan Jokowi _(Gelombang PHK, Krisis Nilai Tukar dan Daya Beli Menurun)” yang diselenggarakan oileh Forum Insan Cita.