Lebih dari 76 ribu nomor polisi konsumen JPT Biosolar yang terdeteksi fraud

PT Pertamina Patra Niaga anak usaha PT Pertamina (Persero) menyatakan telah memblokir puluhan ribu plat nomor kendaraan yang tidak berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar subsidi.

Pemblokiran dilakukan lantaran ribuan kendaraan tersebut diduga melakukan kecurangan saat mengisi BBM jenis Solar subsidi.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menjelaskan, pemblokiran dilakukan karena adanya ketidaksesuaian data nomor polisi dengan data yang ada di Korps Lalu Lintas Kepolisian.

“Telah dilakukan pemblokiran kepada lebih dari 76 ribu nomor polisi konsumen JPT Biosolar yang terdeteksi fraud, terdeteksi Pak. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan data atau profiling-nya terkumpul itu ada 20,8% kita lihat, itu kendaraan yang tidak valid secara Korlantas jadi perlu verifikasi ulang,” kata Riva dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, belum lama ini.

Selain itu, pada saat pendaftaran, terdapat beberapa pengguna yang terindikasi memalsukan identitas dengan mengedit foto yang diunggah. Berikutnya yakni adanya penyalahgunaan data termasuk informasi-informasi yang terkait dengan temuan-temuan audit eksternal.

Sebagaimana diketahui, Pertamina terus melanjutkan program subsidi tepat pemakaian BBM, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar subsidi. Hingga saat ini perseroan mencatat sudah ada 514 Kabupaten/Kota yang melakukan pendaftaran dan pendataan.

Dari wilayah tersebut, yang sudah melakukan pendaftaran mencapai 3,81 juta pengguna. Artinya, 3,81 juta orang itu sudah menggunakan QR Code dalam pembelian Solar Subsidi.

Berdasarkan bahan paparan Pertamina Patra Niaga, melalui program subsidi tepat itu, pertumbuhan permintaan JBT Solar Subsidi dapat ditekan. Tercatat, realisasi konsumsi subsidi solar tahun 2023 mencapai 16,63 juta kilo liter (kl), lebih rendah dari prognosa awal 17,5 juta kl atau kuota 2023 16,65 juta kl.

  • Related Posts

    Buruh: Pengusaha Wajib Mengiur Dana Cadangan Pesangon Kepada Lembaga Penyelenggara Pemerintah. Buruh Mempunyai Kepastian Mendapatkan Pesangon

    Jakarta, 16 November 2026 – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun…

    Menakar Wapres Pengganti Gibran: Konstitusi Harus Menjadi Panglima

    Oleh: Amril Jambak KN-Jakarta, Pergantian seorang Wakil Presiden bukan perkara pergantian jabatan politik biasa. Di dalamnya terdapat kepentingan keberlanjutan pemerintahan, stabilitas nasional, legitimasi politik, sekaligus penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *