adminFoto: Presiden Asepk Indonesia Mirah Sumirat, sumner foto: Twitter.com
Stramed-Jakarta. Banyak pakar menilai Omnibus Law dapat mengatur sinkronisasi regulasi antar kementerian. Namun, Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia, red) melihat sebaliknya justru tidak ada sinkronisasi betapa tidak ada materi omnibus law yang justru merusak lingkungan demi investasi. Organisasi lingkungan menilai, RUU ini berpotensi mencelakakan lingkungan hidup. Beberapa pasal dalam UU yang sudah ada guna menjamin keselamatan lingkungan, justru dihapus dengan dalih mempermudah investasi.
Berikut petikan wawancara Redaksi dengan Mirah Sumirat yang juga Presiden ASPEK Indonesia di Jakarta.
Omnibus Law di klaim pemerintah akan mampu melindungi sektor UMKM, apakah benar?
Jawaban : Justru malah merugikan sektor UMKM krn isinya justru memberikan peluang menguntungkan pada investasi asing dan besar.
Apakah koordinasi antara buruh, NGO dan BEM masih terus berlangsung untuk memprotes atau menolak Omnibus Law?
Jawaban : Terus berlangsung
Apakah sudah ada kesepakatan antara NGO, BEM dan elemen buruh untuk melakukan aksi bersama di Medsos atau mendatangi DPR menolak Omnibus Law?
Jawaban : On proses
Apa ada rencana judicial review ke MK atau melakukan gugatan ke PTUN jika omnibus law dibahas tanpa partisipasi publik?
Jawaban : Tidak ada
Apa langkah yang harus dilakukan pemerintah dan DPR agar Omnibus Law diterima masyarakat?
Jawaban : Agar pemerintah menarik kembali omnibus law dari DPR dan membedah atau membahasa ulang dengan melibatkan pihak-pihak terkait atau terdampak. (Red/Wijaya).
