KN. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan PKS memutuskan akan mengusung Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur Jakarta 2024. Khoirudin mengungkapkan keputusan ini muncul setelah rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Dalam rapat itu, dewan sepakat mencalonkan Anies sebagai calon gubernur. Khoirudin mengatakan hasil rapat tersebut sudah dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat PKS.
Khoirudin mengatakan keputusan PKS mencalonkan Anies setelah penjajakan dengan mitra Koalisi Perubahan di Pilpres 2024, yakni NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kendati demikian, Khoirudin belum mengungkapkan siapa pendamping Anies nantinya.
PKS sebelumnya enggan mengusung Anies kembali dalam Pilgub Jakarta. Bulan lalu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan Anies saat ini sudah menjadi tokoh nasional, bukan lagi tokoh daerah.
PKS memiliki perolehan kursi DPRD terbanyak di Jakarta dalam pemilu 2024, yakni 18 kursi. Hal tersebut membuat PKS memiliki kekuatan yang nyaris cukup mengusung calonnya. Sebelumnya PKS menyiapkan tiga nama dari kader internal sebagai bakal cagub Jakarta. Mereka adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman dan anggota DPR RI Mardani Ali Sera. Nama Ahmad Syaikhu juga sempat diusulkan. Namun Syaikhu menolak dan memilih menjadi komandan tim pemenangan partai.
Di sisi lain, NasDem menginginkan Anies kembali maju. Bahkan, NasDem menyebut nama Anies menjadi prioritas di antara segelintir nama yang disiapkan NasDem dalam bursa Pilkada Jakarta.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, mengatakan Anies merupakan kandidat unggulan yang diusung Nasdem sebagai bakal calon gubernur atau Cagub DKI dalam Pilkada 2024. Dia menyampaikan bahwa tawaran itu datang langsung dari ketua umum Nasdem, Surya Paloh.
Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan permohonan uji materiil Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh dan Partai Gelora, Said Salahudin menyampaikan pihaknya menggugat norma pasal tersebut karena dinilai tidak adil.
Said mengatakan, jika diuji dengan UUD 1945, Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada itu bertentangan dengan setidaknya enam prinsip yang diatur dalam konstitusi, yakni prinsip kedaulatan rakyat pada Pasal 1 ayat (2), prinsip Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3), prinsip demokrasi pilkada pada Pasal 18 ayat (4), prinsip persamaan dimuka hukum pada Pasal 27 ayat (1), prinsip atas hak kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara pada Pasal 28C ayat (2), dan prinsip kepastian hukum yang adil pada Pasal 28D ayat (1).
Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengatakan partainya hanya akan mengincar kursi calon wakil gubernur di Jabar. Ono akui masih sulit untuk PDIP mengincar kursi calon gubernur di Jawa Barat.
Namun Ono belum dapat membeberkan sosok dari kader internal PDI Perjuangan yang akan diusung menjadi cawagub Jabar. Ono mengatakan sampai saat ini PDIP masih membuka pendaftaran bagi siapa pun yang ingin mengajukan diri untuk maju di Pilgub Jabar.
Lebih lanjut Ono menyampaikan pihaknya telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily. Selain itu, dia sudah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil, yang digadang-gadang akan maju kembali di Pilgub Jabar.
Ono mengatakan pembicaraan dengan partai politik lain pun masih cair sampai saat ini. Dia menyebut PDIP memiliki kekuatan di 8 kota/kabupaten Jawa Barat.
Partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sepakat mengusung duet Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Made Muliawan Arya alias De Gadjah (Mantra-Mulia) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024. Sikap KIM itu sudah disepakati dewan pimpinan partai (DPP) masing-masing dalam rapat konsolidasi.
Pengamat politik Anak Agung Gede Oka Wisnumurti menilai kontestasi pada 27 November 2024 akan berjalan seru jika paket Mantra-Mulia jadi. Hal ini seperti mengulang persaingan panas Pilgub Bali 2018.
Wisnumurti berpendapat elektabilitas Rai Mantra bisa mengimbangi Koster yang notabene incumbent. Modal politik mantan Wali Kota Denpasar itu dibuktikan dari terpilihnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali 2024-2029 dengan perolehan suara terbesar.
Selain itu, kekuatan dan dukungan parpol atau gabungan parpol pengusung juga memengaruhi dan strategi itu sudah terpenuhi. Paket Mantra-Mulia, lanjut Wisnu, juga memenuhi indikator popularitas sebagai pemimpin dan punya kans besar untuk dipilih karena sudah teruji punya kapabilitas dan keduanya punya kemampuan komunikasi politik.
Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengungkap sejumlah wilayah yang akan menjadi fokus pemenangan PDIP di Pilkada 2024. Ganjar menyebut Jawa, Bali, hingga Sumatera Utara menjadi perhatian PDIP.
Ganjar mengatakan dalam pengarahan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hari ini, para kader diminta untuk turun ke akar rumput. Selain itu, juga diminta untuk belajar dari pengalaman Pilpres sebelumnya.
Ganjar memastikan dirinya akan turut membantu jajaran di daerah dalam pemenangan Pilkada 2024. Ganjar menyampaikan ada banyak PR yang harus diselesaikan dalam Pilkada, agar hal-hal kurang baik di Pilpres tidak terulang kembali.
Lebih lanjut, ketika ditanya sosok yang diusulkan di Pilgub Jawa Tengah, Ganjar mengaku belum dapat memastikan sosok tersebut. Ganjar menyebut partainya baru membuka pendaftaran bagi yang ingin maju dalam Pilkada.
Wacana menduetkan Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi di Pilkada DKI dinilai bisa menjadi pasangan cagub-cawagub yang akan sulit dilawan. Bahkan, Pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting menilai, jika duet ini terwujud besar kemungkinan menang satu putaran.
Ginting menyebut, keduanya sama-sama memiliki pengalaman memimpin lembaga di pemerintahan Jakarta, Anies di eksekutif sebagai mantan Gubernur DKI. Sedangkan Prasetyo alias Pras di legislatif sebagai Ketua DPRD DKI dua periode.
Lebih jauh, menurut Ginting, duet Anies-Pras juga akan menyatukan PKS dan PDIP. Dimana kedua parpol tersebut merupakan dua kekuatan terbesar di Jakarta saat ini.
Diketahui, PKS adalah partai pemenang di Jakarta berdasarkan hasil Pemilu 2024 dengan 18 kursi. Sedangkan PDIP di urutan kedua yakni 15 kursi. Sedangkan, PKS DKI Jakarta juga sudah mengusulkan kepada Majelis Syuro DPP PKS untuk mengusung kembali Anies pada Pilkada Jakarta 2024.