KN. Prabowo Subianto menyatakan bahwa Jakarta sudah tidak lagi ideal sebagai ibu kota negara, maka IKN menjadi solusinya. Menurut Prabowo Subianto, kepadatan penduduk yang tinggi dan masalah lingkungan menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke IKN.
Ia berpendapat bahwa pemindahan ibu kota ke IKN adalah langkah yang diperlukan untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah sangat berat. Pemindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur didukung oleh berbagai keunggulan wilayah ini.
Ibu Kota Nusantara memiliki aksesibilitas yang tinggi, dengan infrastruktur utama seperti jalan tol Balikpapan-Samarinda dan bandara yang sudah ada. Wilayah ini juga dinilai lebih aman dari ancaman bencana alam dan memiliki lahan yang luas untuk pengembangan. Lantas pemindahan ibu kota diharapkan dapat membawa pemerataan ekonomi dan pertumbuhan yang lebih baik di seluruh Indonesia.
Prabowo menekankan bahwa proyek ini bukan hanya langkah politis, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di luar Jawa dan Sumatera.
Survei menunjukkan bahwa banyak masyarakat mendukung pemindahan ini karena diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian nasional.
Proses pemindahan ibu kota ini direncanakan akan berlangsung dalam beberapa tahap hingga tahun 2045.
Tahap pertama yakni yang berlangsung dari 2022 hingga 2024, akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti Bendungan Sepaku Semoi, jalan logistik, dan Istana Kepresidenan.
Seperti diketahui pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara.
Pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jakarta.
Prabowo Subianto mendukung penuh proyek ini dengan alasan bahwa Jakarta sudah tidak lagi ideal sebagai pusat pemerintahan.
Proyek ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berbicara mengenai rencana pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Dia mengatakan akan pindah ke IKN mulai bulan Juni mendatang.
Budi Karya mengatakan hal itu sejalan dengan rencana pengoperasian bandara di IKN yang ditargetkan pada 1 Agustus 2024. Menhub Budi menyebut harus sudah di IKN selama masa persiapan tersebut.
Menhub Budi juga mendapatkan kabar akan tinggal bertetangga dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mulai tinggal di IKN bulan depan.
Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan memang punya misi khusus mempersiapkan pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Kedua kementerian ini bakal berkolaborasi membangun bandara di sana.
Kementerian Perhubungan bertanggung jawab pada pembangunan terminal dan fasilitas penunjang lainnya, sementara Kementerian PUPR bertanggung jawab membangun landas pacunya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menghadiri pertemuan bilateral dengan Menteri Kerja Sama Pembangunan dan Perdagangan Luar Negeri Finlandia Ville Tavio. Pertemuan keduanya berlangsung di sela World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, belum lama ini.
Pertemuan ini merupakan diskusi lanjutan yang membahas potensi kerja sama dengan Finlandia terkait pembangunan smart city di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu teknologi yang akan diimplementasikan adalah smart intelligent sign untuk jalan tol Balikpapan-IKN.
Berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian PUPR, Intelligent Toll Road System di Indonesia menjadi sebuah inovasi baru yang muncul dalam melaksanakan manajemen lalu lintas jalan tol yang semakin kompleks dan kebutuhan untuk mengelola miliaran transaksi serta tantangan untuk menekan/mengurangi fatalitas dari korban meninggal dalam kejadian kecelakaan kendaraan dengan bantuan teknologi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja operasi jalan tol menjadi kebutuhan.
Pemanfaatan teknologi itu demi mewujudkan visi IKN sebagai smart forest city. Kementerian PUPR sendiri telah merencanakan pengimplementasian smart system di IKN dan mempertimbangkan advis smart building system dari Finlandia.
Menteri Kerja Sama Pembangunan dan Perdagangan Luar Negeri Finlandia Ville Tavio mengatakan senang bisa menjadi bagian dari pembangunan IKN.
Seperti diketahui UU DKJ sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 25 April 2024 silam. Pasca pengesahan UU DKJ oleh DPR, nasib Jakarta mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak, terutama terkait masa depannya setelah tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia.
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, menjelaskan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadapi perubahan ini.
Heru Budi menyatakan bahwa kesiapan tata ruang Jakarta menjadi prioritas utama, ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia.
Pemprov DKI bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mengelola aset-aset pemerintah pusat yang ada.
Upaya ini bertujuan untuk merekonstruksi tata ruang Jakarta agar tetap menarik, meskipun pusat pemerintahan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menurut Heru Budi, salah satu langkah yang diambil adalah menyesuaikan fungsi gedung-gedung pemerintah yang akan ditinggalkan. Misalnya, gedung Kementerian BUMN yang dekat dengan Balai Kota Jakarta.
Setelah kementerian tersebut pindah 100% ke IKN, gedung tersebut bisa dialihfungsikan untuk keperluan komersial, seperti pembangunan hotel atau pusat bisnis.
Proses ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan), mulai dari perpindahan ASN nya secara bertahap ke IKN yakni tahap 25%, 50%, hingga 75%.
Heru Budi juga menegaskan pentingnya rekonstruksi dan sinkronisasi tata ruang dengan pemerintah pusat. Kerjasama ini mencakup beberapa daerah di sekitar Balai Kota, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, hingga Istana Negara. Tujuannya tak lain untuk menciptakan kawasan yang memiliki daya tarik investasi dan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi masyarakat.