PP MUHAMMADIYAH MINTA PEMERINTAH FOKUS HADAPI GERAKAN SEPARATIS PAPUA

Stramed, Ketua Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau pemerintah fokus menghadapi gerakan separatis Papua dengan pendekatan soft berupa dialog hingga militer.

“Karena kalau pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi masalah ini, maka tidak mustahil Papua dan Papua Barat akan bisa bernasib seperti Timor Timur,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Senin, 30 November 2020.

Anwar mengatakan situasi di Papua saat ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Sebab, apa yang terjadi di sana sekarang telah mengancam persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. “Mereka telah menyatakan dirinya ingin keluar dari NKRI dan membentuk negara sendiri, yaitu negara Papua,” ujarnya.

Selain itu, negara-negara dunia internasional juga terang-terangan maupun diam-diam telah memberikan dukungan untuk berdirinya negara Papua. Untuk itu, kata Anwar, persatuan dan kesatuan bangsa haruslah kuat untuk dapat menghadapi hal tersebut.

Ia menyarankan agar hal yang tidak begitu penting harus dikesampingkan dulu agar energi dan tenaga sebagai bangsa tidak terkuras. “Kalau hal itu terjadi maka kelompok separatis akan menang dan tertawa, karena mereka sudah bisa lepas dan terbebas dari negara Republik Indonesia serta membentuk negara sendiri dan kita jelas tidak mau itu terjadi,” kata Ketua PP Muhammadiyah Anwar.(Tempo)

Related Posts

MPWAA Salurkan Ribuan Wakaf Al-Qur’an dari Tiga Negara untuk Korban Banjir Peureulak

​KN-ACEH TIMUR,  Majlis Penyerahan Wakaf Al-Qur’an Aceh (MPWAA) menyalurkan bantuan hasil donasi masyarakat dari tiga negara tetangga—Malaysia, Brunei, dan Singapura—untuk masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu…

Legitimasi Kuat: Kepuasan Publik 79,9% Buktikan Kebijakan Presiden Prabowo Menjawab Kebutuhan Riil Rakyat

​KN-JAKARTA, Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh angka 79,9 persen dinilai bukan sekadar simbolis. Hasil ini menjadi penanda kuat bahwa kebijakan pemerintah saat ini memiliki legitimasi sosial…