Foto: Otjih Sewandarijatun (Penulis), sumber foto: Istimewa
Oleh : Otjih Sewandarijatun *)
Stramed, Dalam negara demokrasi, pendapat umum merupakan indikator yang menentukan keberhasilan pengelolaan negara atau pemerintah. Pendapat umum dapat berfungsi mendukung atau menolak suatu kebijakan atau tindakan politik atau pemerintahan. Pendapat umum dikelola oleh berbagai infrastruktur politik seperti pressure group, interest groups, civil society, Parpol dan pers.
Dalam kenyataan, pers merupakan pengelola pendapat umum yang paling berpengaruh dan paling efektif. Dalam mengelola pendapat umum, pers menjalankan fungsi membentuk, mengarahkan dan mendorong suatu pendapat umum. Pers yang dapat menjadi instrumen penekan yang sangat efektif membentuk, mengarahkan atau mendorong suatu pendapat umum.
Menurut Emory S. Bogardus mengemukakan bahwa opini publik mempunyai tiga fungsi sebagai kekuatan dalam kehidupan sosial dan politik. Ketiga fungsi itu ialah: (1) Opini Publik dapat memperkuat undang-undang dan peraturan-peraturan, sebab tanpa dukungan pendapat umum, undang-undang dan peraturan-peraturan itu tidak akanberjalan; (2) Opini Publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat, dan (3) Opini Publik dapat menjadi pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga politik.
Oleh karena itu, pembentukan opini publik yang dapat menggambarkan atau menyebarkan pesan yang positif dan luas kepada masyarakat menjelang Pilpres 2019 akan sangat menentukan bagi keterpilihan kembali Joko Widodo sebagai Presiden RI kedelapan. Pembentukan opini publik terkait prestasi-prestasi pemerintahan Jokowi adalah salah satunya.
Keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ternyata sudah cukup banyak, cukup positif dan signifikan, seperti misalnya dalam membangun wilayah perbatasan, adalah wujud nyata terkait amanat dalam Nawacita, yakni Membangun dari Pinggiran. Seperti membangun Pos lIntas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Pada 2015-2017 target terbangun 7 PLBN. Rencana pada 2018-2019 terbangun 9 PLBN.
Hal ini berangkat pada adanya fenomena strategis yang sudah terjadi bertahun-tahun lainnya di era pemerintahan sebelum Jokowi yang ditelantarkan yaitu kewajiban menggunakan uang rupiah diseluruh wilayah NKRI diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan BI Nomor 17/3/PBI/2015, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan di wilayah perbatasan. Buktinya, di perbatasan NTT-Timor Leste, uang dollar AS digunakan untuk jual beli. Di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia, digunakan ringgit. Di Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura yang berbatasan dengan PNG, digunakan mata uang Kina. Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motain sebanyak 32.491 orang (2016) untuk berbelanja dan diperkirakan nilai transaksi di Pasar Motain mencapai 1,62 juta dollar AS atau sekitar Rp 21,8 miliar. Di Pasar Skouw diperkirakan punya nilai perdagangan Rp 32 miliar (2015) dengan 95% pembeli dari PNG.
Keberhasilan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Keberhasilan di bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan juga menorehkan hasil cukup bagus dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seperti misalnya terkait penanggulangan terorisme dan radikalisme, pemerintah menggunakan pendekatan soft approach dalam program pencegahan dan deradikalisasi. Namun, program penindakan dilakukan dengan pendekatan hard approach dengan tetap tunduk pada peraturan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian. Beberapa lembaga penanganan anti terorisme dan radikalisme dari berbagai negara belajar kepada Indonesia, terkait metodologi dan strategi dalam pembinaan terhadap Napiter. Pemerintah sudah membentuk Badan Siber Nasional yang embrionya dari lembaga sandi negara. Upaya ini dilakukan untuk menangkal virus terorisme dan radikalisme yang banyak merebak di dunia siber.
Terkait reformasi hukum, berbagai upaya menjalankan reformasi hukum secara komprehensif sudah mulai menunjukan dampak positif. Indeks Pembanguna Hukum (IPH) dari 2015 hingga 2017 terus mengalami peningkatan. Birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukan tren perbaikan selama tiga tahun terakhir terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi dari Tahun 2015 hinga 2017 terus mengalami peningkatan.
Sementara, penanganan kasus HAM di Papua, pemerintah membuka diri untuk menerima laporan dari publik, terkait isu dugaan pelangaran HAM yang terjadi antara 1996 dan 2014 dengan membentuk Tim Terpadu Penyelesaiaan Dugaan Pelanggaran HAM Papua.
Dalam masalah politik luar negeri, Presiden Jokowi bertekad menjadikan Indonesia negara maju, kompetitif, dan memiliki mentalitas baru. Visi ini disebut sebagai Nawa Cita, yang secara umum adalah revitalisasi tiga dokumen, yakni: Trisakti, UUD 1945, dan Deklarasi Djuanda. Trisakti mengamatkan berdaulat di bidang politik, mandiri bidang ekonomi, dan berkebudayaan Indonesia. UUD 1945, bagian preamble, mengamatkan, “Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Deklarasi Djuanda menegaskan Indonesia sebagai negara maritim dalam sebuah kesatuan wilayah daratan dan laut sebagai wawasan Nusantara. Visi ini, dalam politik luar negeri, diterjemahkan dalam arah kebijakan menjadikan RI kekuatan maritim yang diperhitungkan.
Seperti dirumuskan dalam Rentra Kemenlu 2015-2019, ‘Dalam lima tahun ke depan, politik luar negeri RI akan dititikberatkan pada mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional, menguatkan diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik. Dan meningkatkan pelibatan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri, serta menata infrastruktur diplomasi.’
Seperti dituliskan di dalam Renstra Kemenlu (2015-2019), ‘Diplomasi Indonesia di berbagai forum ekonomi selama ini memperlihatkan bahwa penekanan yang berbeda pada aspek politik atau aspek ekonomi menghasilkan keputusan yang berbeda, sehingga perlu upaya untuk menyeimbangkan antara kedua aspek tersebut agar keduanya dapat berjalan seiring dan saling mendukung’.
Arah kebijakan politik luar negeri ini pertama kali muncul dalam dokumen quick wins yang dibahas presiden dan kabinetnya pada sidang Kabinet Kerja yang pertama Oktober 2014, dengan poin-poin arah kebijakan politik luar negeri, yakni Launching Doktrin Poros Maritim Dunia (2014), Deklarasi Kerja Sama Negara-Negara Maritim (2014), Perumusan Peran Indonesia dalam G-20, dan Evaluasi Perwakilan Indonesia di Luar Negeri. Politik luar negeri ditempatkan dalam integrasi dengan kementerian yang lainnya melalui tiga kata kunci: perdagangan, maritim, dan investasi. Pendekatan yang menekankan kepentingan domestik terus dipertahankan hingga sekarang, dan justru menjadikan politik luar negeri berjalan nyaris tanpa kritik. Diplomasi ekonomi memiliki tiga tujuan, yakni menarik investasi asing, membuka pasar luar negeri, dan mendatangkan turis asing.
Diplomasi ekonomi menjadi basis politik luar negeri dengan orientasi baru seperti dideskripsikan di atas. Ini sebuah terminologi baru dalam perjalanan panjang diplomasi RI yang untuk waktu lama didominasi isu-isu keamanan dan politik. Menilik konsep, sasaran, dan cara pelaksanaan, diplomasi ekonomi merupakan pengembangan lebih lanjut dari diplomasi kebudayaan yang dilaksanakan Kemenlu tahun 1980-an dan 1990-an dan diplomasi publik Kemenlu awal 2000-an. Diplomasi ekonomi ialah memberi bobot ekonomi dan bisnis dari aktivitas diplomasi.
Upaya melindungi WNI di luar negeri, pemerintah telah mengerahkan kemampuan sumber daya beserta aparaturnya untuk memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri, di antaranya membebaskan 4 ABK Kapal Henry Christy, 29 WNI yang disandera dibebaskan, 204 WNI yang terancam hukuman mati diselamatkan, 142.733 TKI telah direpatriasi ke tanah air, dan lainnya.
Sedangkan terkait salah satu masalah luar negeri yang dapat mempengaruhi kestabilan politik regional yaitu sengketa di Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara, kinerja pemerintahan Joko Widodo melalui diplomasi politik, diplomasi ekonomi, diplomasi pertahanan serta diplomasi anti kekerasan, maka seringkali opini dan saran Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini dapat diterima berbagai pihak, termasuk China yang “paling ambisius” ingin unggul diatas sengketa ini.
Indonesia dapat memahami benar adanya nilai strategis di kawasan yang diperebutkan tersebut. Nilai strategis Laut China Selatan yang merupakan bagian dari Samudera Pasifik, membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas lebih kurang 3,5 juta Km persegi yaitu : pertama, lalu lintas perdagangan internasional dengan perkiraan nilai mencapai 5 triliun dollar AS setiap tahun. Kedua, salah satu jalur perdagangan negara ASEAN dan Asia Timur. Ketiga, tersimpan cadangan minyak bumi diperkirakan sebesar 11 miliar barrel dan gas alam hingga 190 triliun kaki kubik.
Keempat, rute utama perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di negara sekitar. Kelima, jalur lalu lintas pengangkut minyak bumi dari Timur Tengah ke Asia.
Semenjak menjabat, Jokowi begitu tegas menerapkan hukuman mati bagi siapapun yang terlibat kasus Narkoba, terutama pengedar. Dengan penerapan eksekusi ini, Indonesia menjadi negara yang masih aktif melakukan hukuman mati, setelah Vietnam dan Singapura.
Eksekusi terpidana mati jilid I dilakukan pada 18 Januari 2015, dengan mengeksekusi 6 terpidana, yakni Rani Andriani (Indonesia), Ang Kim Soei (Belanda), Daniel Enemuo (Nigeria), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam) Namaona Denis (Malawi) dan Marcho Archer Cardoso Moreira (Brasil).
Kemudian, eksekusi jilid II dilakukan kepada 8 orang terpidana mati pada 29 April 2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015, Presiden Jokowi tak kenal ampun untuk sekaligus mengeksekusi dua gelombang terpidana mati. Tak berhenti sampai disitu, Presiden Jokowi kembali menyetujui eksekusi mati jilid III kepada 10 terpidana warga negara asing dan 4 warga negara Indonesia pada 29 Juli 2016.
Harus dicatat bahwa pelaksanaan hukuman mati terhadap siapapun yang terlibat kasus narkoba dilakukan oleh Joko Widodo untuk melindungi warga masyarakat terutama generasi muda dari ancaman mematikan ini, sebab setiap hari tidak sedikit 50 orang Indonesia meregang nyawa/tewas akibat narkoba, disisi yang lain produsen dan bandar narkoba bersama “komprador” mereka hidup bergelimang harta.
Dalam “perang melawan pungli/war against illegal levies”. Pemerintahan Jokowi menyadari betul bahwa keakutan pungli yang terjadi menahun di Indonesia disebabkan karena sarana dan prasarana tugas yang belum ideal; mekanisme kerja layanan publik yang belum sistematis; birokrasi yang belum sempurna; insentif yang belum optimal; pengawasan yang lemah serta meminimalkan pertemuan langsung petugas dengan masyarakat yang sedang meminta layanan publik.
Beberapa sebab munculnya pungli antara lain karena tak paham prosedur, lamanya proses pelayanan, berkas persyaratan kurang lengkap, tidak sabarnya warga masyarakat menunggu serta mental oknum pelayanan dan pengawasan internal yang buruk.
Menyadari hal tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mengatur upaya pemberantasan pungutan liar secara terpadu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur juga mengeluarkan Surat Edaran no.5 tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungli dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Surat Edaran itu yang tidak hanya bersifat internal Kementerian PANRB, tetapi ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung,
Kepala LPNK, pimpinan kesekretariatan lembaga Negara, pimpinan Kesekretariatan LNS, Gubernur, Bupati dan Walikota.
Terkait Saber Pungli, sejauh yang penulis ketahui bahwa laporan aduan sebanyak 32.808 dengan OTT sebanyak 1.079 dan tersangka sebanyak 2.152 orang. Dana yang berhasil diamankan sebesar Rp 315.623.2015.500.
Namun, yang perlu diantisipasi pertama, adalah tindak lanjut dari setiap pengaduan masyarakat karena jangan sampai oknum yang diadukan justru tidak mendapat hukuman yang setimpal. Apalagi untuk memecat seorang PNS tidaklah mudah, sehingga mungkin hukumannya hanya pencopotan jabatan, penurunan pangkat atau mutasi. Agar terapi kejut benar-benar membuat jera perlu aturan untuk oknum yang sudah dua kali terbukti melakukan pungli maka perlu ada tindakan tegas berupa pemecatan seperti perintah Presiden.
Yang kedua adalah transparansi atas setiap pengaduan, artinya masyarakat perlu mengetahui aduan mereka sudah sampai tahap apa dan bagaimana sanksi terhadap pelakunya. Umumkan secara terbuka melalui portal resmi setiap instansi, para pelaku dan sanksi yang sudah mereka dapatkan agar aparat pelayanan yang lain berfikir dua kali untuk melakukan pungli. Jangan sampai masyarakat menilai sapu bersih pungli ini sebagai sebuah pencitraan saja.
Di sejumlah daerah, para pejabat mulai lebih sering berkampanye memberantas pungli sekalian mengingatkan akan sanksi tegas bagi para pelakunya. Spanduk antipungli juga mulai dipasang di sejumlah tempat pelayanan publik seperti terlihat di kantor kelurahan di Kota Mataram, NTB. Pejabat daerah juga mulai melakukan sidak ke sejumlah tempat pelayanan. Salah satunya dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bidang Perhubungan Laut Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut). Dalam sidak itu di Pelabuhan Sofifi, ditemukan pungli uang keamanan Rp 50 ribu yang dibebankan kepada setiap kapal cepat yang sandar oleh oknum Koperasi Samudra. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub Kota Tidore Kepulauan, Said Faruk juga menghitung nilai pungli dari 196 kapal cepat yang rata-rata dua berlayar dua kali pulang pergi itu mencapai Rp 5 miliar per tahun. Ancaman pemecatan bagi pelaku pungli juga membuat gentar SMA Negeri I Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, yang akhirnya mengembalik Sekitar 80 orang dari 306 orang alumni SMAN 1 Pasangkayu, yang terlanjur menyetor uang pengambilan ijazah senilai Rp 100.000 per orang telah menerima pengembalian dari pihak SMA Negeri 1 Pasangkayu dengan dipotong Rp 22.000 dengan alasan untuk biaya penulisan ijazah dan biaya fotocopi. Polisi juga terus melakukan bersih-bersih sesuai Perintah Kapolri Jendera Polisi Tito Karnavian.
Pada tahun 2017, empat oknum anggota Polisi dari Polsek Atinggola, Polres Gorontalo, terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) di jalan trans Sulawesi. Masyarakat juga mulai berani melaporkan tindakan pungli seperti yang dilakukan puluhan warga Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang mengatasnamakan Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia Rohil. Mereka menemui Ketua DPRD setempat, guna membahas pungutan liar pertambangan pasir yang dilakukan oleh oknum polisi.
Atas berbagai keberhasilan tersebut, maka tidak mengherankan jika Indeks demokrasi Indonesia mengalami grafik peningkatan sejak tahun 2015. Pada tahun 2017 terjadi Pilkada yang sangat mempengatuhi indeks demokrasi di tanah air. Tingkat pastisipasi pemilih juga terus meningkat. Tahun 2016 sebesar 69,2% dan 2017 menjadi sebesar 74,5%.
Menyampaikan pidato politik awal 2018, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memuji dan mengakui prestasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Presiden Jokowi beserta pemerintahan yang dipimpinnya dengan serius telah sedang dan akan terus melakukan tugas serta kewajibannya.” SBY menyampaikan pernyataan politiknya di kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi, 5 Januari 2018. SBY secara khusus memuji prestasi Jokowi dan jajaran pemerintahannya mengenai persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang akan digelar dalam dua tahun ini. Keberhasilan Pilkada serentak 2018 juga dapat “dipromosikan” sebagai keberhasilan pemerintahan Joko Widodo.
Keberhasilan di bidang ekonomi
Pada 10 Agustus 2015, Presiden Jokowi memberikan pernyataannya terkait mafia daging sapi. Ia mengatakan bahwa ada pihak yang sengaja memainkan harga daging sapi di Indonesia dan agar pemerintah bisa melakukan impor ke negara luar.
Kenaikan harga tersebut lantaran sangat drastis, daging sapi di negara lain berpatok pada kisaran Rp 45 ribu hingga Rp 50 ribu per-kilogram. Namun di Indonesia per Agustus 2015 mencapai Rp 140 ribu hingga Rp 150 ribu per-kilogram.
Pernyataan Presiden Jokowi kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang pada 23 April 2016 memvonis 23 feedloter atau perusahaan penggemukan sapi menjadi aktor dari praktik kartel daging sapi. Hal ini menyebabkan harga daging sapi di Jabodetabek terbilang mahal. 23 perusahaan tersebut melanggar pasal 11 dan 9 huruf C, UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa dikenakan denda yang berkisar dari Rp 194 juta hingga Rp 21,39 miliar.
Keberhasilan lainnya yaitu berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik mencatat, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 9,82%. Jumlah tersebut menurun dari capaian Maret 2017 yang sebesar 10,64% dan lebih kecil dari September 2017 yang sebesar 10,12%.
Sejak memasuki era reformasi, baru pertama kali ini tingkat kemiskinan Indonesia berhasil membukukan angka di bawah 2 digit. Sebelumnya, tingkat kemiskinan selalu ada di atas 10%, dengan tingkat tertinggi berada di angka 23,4% di tahun 1999, selepas krisis 1997-1998.
Hal-hal mencengangkan lainnya yang dicapai Joko Widodo selama pemerintahannya di bidang ekonomi antara lain :
Pertama, nilai investasi di 13 kawasan industri mencapai Rp 250,7 Trilun. 13 kawasan industri yaitu Kawasan Industri Dumai, Riau; Kawasan Industri Lhokseumawe Aceh; Kawasan Industri Tanjung Bunten-Riau; Kawasan Industri Wilmar Serang, Banten; Kawasan Industri Sei Mangke, Sumut; Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah; Kawasan Industri Ketapang Kalimantan Barat; Kawasan Industri JIIPE Gresik, Jawa Timur; Kawasan Industri Morowali, Sulteng; Kawasan Industri Palu Sulteng; Kawasan Industri Bitung, Sulut; Kawasan Industri Konawe, Sultra; Kawasan Industri Bantaeng, Sulsel.
Kedua, besarnya dana yang masuk ke desa dari berbagai sumber yaitu DAK dan dekonsruksi (Pusat), DAK dan tugas pembantuan (Provinsi), Dana desa, bantuan pemerintah, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerag (PDRD) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kabupaten/Kota). Sumber dana : dana desa total alokasi selama 2017 (Rp 66 Triliun), DAK tahun 2017 (Rp 104,1 Triliun), alokasi anggaran K/L ke desa tahun 2016 (Rp362,6 Triliun), alokasi dana desa tahun 2017 (Rp 34,7 Triliun). Kebijakan dana desa : tahun 2015 sebesar Rp 20,67 Triliun penyerapannya sebesar 82,72% di 74.093 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 280,3 juta); tahun 2016 sebesar Rp 46,98 Triliun penyerapannya sebesar 97,65% di 74.754 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 643,6 juta); tahun 2017 sebesar Rp 60 Triliun penyerapannya sebesar 89,20% di 74.910 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 800,4 juta).
Rekapitulasi pemanfaatan dana desa yaitu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa (jalan desa 121.709 Km, jembatan 1.960 Km, pasar desa 5.220 unit, BUMDesa 21.811 unit, tambatan perahu 5.116 unit, embung 2.047 unit, irigasi 41.739 unit dan sarana olah raga desa 2.366 unit) dan kegiatan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (penahan tanah 291.393 unit, air bersih 32.711 unit, MCK 82.356 unit, Polindes 6.041 unit, drainase 590.371 unit, PAUD 21.357 unit, Posyandu 13.973 unit dan sumur 45.865 unit).
Ketiga, Pemerintah sedang mengembangkan dan membangun 11 proyek tol laut. Anggaran yang dialokasikan pada 2017 mencapai Rp 132,38 triliun. Lokasi tol laut yaitu Pelabuhan Patimban di Subang (Jabar), Inland Waterways atau Kanal Cikarang-Bekasi-Laut Jawa di Cikarang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing dan Pelabuhan Kupang.
Keempat, kemajuan pembangunan infrastruktur di era Jokowi yaitu pembangunan jalan Trans Papua; revitalisasi Bandara Silangit di Sumut; revitalisasi Bandara Komodo di Labuan Bajo-NTT; Tol Trans Jawa sampai Batang dan Tol Trans Jawa sampai Solo; Pembangunan bandara dan pelabuhan Tapaleo, Bicoli dan Wayabula di Maluku Utara; pembangunan jalan sepanjang 1.900 Km dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara; pembangunan pembangkit listrik 35GW; penyediaan kapal terjadwal lewat program tol laut; pembangunan 69 bendungan diseluruh Indonesia hingga tahun 2019.
Pemerintah sedang membangun Palapa Ring yakni infrastruktur serat optik sepanjang 36.000 Km untuk menjangkau 440 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Palapa Ring akan selesai pada tahun 2018. Disamping itu, pemerintah akan membangun infrastruktur jaringan internet dengan satelit yang ditargetkan selesai tahun 2021.
Target infrastruktur nasional tahun 2018 yaitu sektor sumber daya air membangun 47 bendungan (11 baru, 36 masih berlangsung); 106 Km pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai (11 Km); pembangunan jaringan irigrasi baru (54.000 hektar); rehabilitasi jaringan irigasi (160.000 hektar); pembangunan pengendali lahar/sedimen (16); pembangunan embung (54 buah); pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air baku (4,5m3 per detik). Sektor jalan yaitu pembangunan jalan sepanjang 864 Km, preservasi jalan sepanjang 46.000 Km, pembangunan jembatan (8.037m), pembangunan jalan layang/terowongan (588 Km), pembangunan tol (25 Km) dan preservasi jembatan (497.515 m).
Sektor perumahan yaitu pembangunan rumah khusus (5000 unit); rumah susun (6.238 unit), PSU perumahan (15.400 unit) dan rumah swadaya (180.000 unit). Sektor cipta karya yaitu pembangunan SPAM (13.059 liter/detik), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan (1990 ha), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan (867 ha), pengolahan air limbah (648.018 KK) dan pelayanan sistem persampahan (2.072.904KK). Hasil evaluasi Bappenas tahun 2017, pencapaian penyelesaian infrastruktur program prioritas 2018 yaitu 63% tercapai, 24% tercapai dengan kerja keras dan 13% tidak akan tercapai.
Kelima, keberhasilan tax amnesty. Pujian keberhasilan tax amnesty ini didapat Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam itu, Luhut mendapati program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dijalankan di Indonesia dinilai sukses,
Pemerintah Amerika Serikat pun memujinya (4 Oktober 2016). Hingga 6 Oktober 2016, nilai komposisi harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan lewat tax amnesty mencapai Rp 3.718 triliun. Komposisi itu terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 2.612 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 967 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 139 triliun. Selain itu, jumlah SPH mencapai 389.984 wajib pajak.
Adapun komposisi uang tebusan berdasarkan SPH sebesar Rp 91,2 triliun. Pemerintah menargetkan perolehan dana tebusan bisa mencapai Rp 165 triliun pada Maret 2017.
Keenam, keberanian memangkas subsidi bahan bakar. Pujian lain yang didapat oleh pemerintahan Joko Widodo adalah keberaniannya dalam memangkas subsidi bahan bakar. Pujian tersebut diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama saat Presiden Jokowi bertamu ke Gedung Putih di tahun 2015. Obama memberikan apresiasi dan pujian kepada Pemerintah Indonesia.
Menurutnya, memangkas subsidi BBM adalah langkah berani sebab masalah subsidi BBM terus membebani anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah. Dengan memangkas subsidi, pemerintah bisa mengalihkan dana tersebut untuk membangun infrastruktur.
Ketujuh, perbaikan kemudahan usaha untuk UKM. Director of Global Indicators Group Bank Dunia Augusto Lopez Claros memuji upaya serius pemerintah Indonesia memperbaiki kemudahan berusaha, terutama yang ditujukan untuk usaha kecil menengah.
Dalam siaran pers Bank Dunia, ia mengungkapkan selama ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah cukup tepat untuk dapat meningkatkan indeks kemudahan berbisnis.
Kedelapan, paket kebijakan ekonomi. Apresiasi lain yang didapat oleh pemerintah Jokowi adalah mengenai paket kebijakan ekonomi. Bank Dunia menilai bahwa kebijakan ini merupakan kunci bagi Indonesia untuk dapat keluar dari krisis ekonomi global sehingga tetap dapat mengalami pertumbuhan. Akibat paket kebijakan ekonomi ini, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya.
Kesembilan, reformasi kebijakan ekonomi. Baru-baru ini Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde juga memberikan pujian atas kebijakan ekonomi yang diambil Jokowi.
Reformasi kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya pengurangan subsidi BBM, dinilai telah memberikan ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Lagarde menilai Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang tangguh. Hal ini karena ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di tengah perekonomian global yang tengah lesu.
Kesepuluh, catatan-catatan lainnya dari keberhasilan pemerintahan Joko Widodo antara lain membubarkan Petral yang bisa hemat anggaran sebesar Rp.250.miliar/hari;
Meresmikan dimulainya pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah dengan Kapasitas 2.000.MW yang mangkrak selama empat tahun; Dimulainya pengairan Waduk Jatigede, Sumedang yang berfungsi untuk mengendalikan banjir di Indramayu, pengairan sawah sawah di Jawa Barat serta pembangunan PLTA dengan kapasitas 110.MW; Pada Tanggal 09 September 2015, dimulainya pembangunan jalur LRT jurusan Cibubur-Cawang dan Bekasi Timur-Cawang; Pada Tanggal 21 September 2015, peresmian dioperasikannya bor raksasa untuk membuat terowongan dalam tanah guna jalur MRT trayek Lebak Bulus-KebayoranBaru-Senayan-Bundaran Hotel Indonesia; Dengan beroperasinya pada bulan Nopember 2015 ini, unit RFCC (Residual Fluid Catalytic Cracking) di Cilacap Jateng dan Kilang TPPI di Tuban Jatim, maka import BBM Premium bisa berkurang 30% atau negara bisa hemat Rp.150 Miliar /hari, atau setara dgn 100.ribu Barrel per hari; Menyelesaikan kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur; Komite Explorasi Nasional (KEN) yang dibentuk pemerintah Jokowi pada tanggal 12 Juni 2015 telah menemukan cadangan Minyak dan Gas di Indonesia Timur sebesar 5.2.miliar barrell untuk Minyak sebanyak 2.7.miliar barrel dan untuk Gas14.TCF Gas; Pengurusan izin investasi untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia diselesaikan dengan waktu cukup 3 jam; Melalui Perpres No.115 tahun 2015 untuk Kementrian Kelautan dan Perikanan mendukung langkah Satgas Illegal Fishing menangkap atau menenggelamkan kapal asing pencuri ikan; Mulai beroperasinya 6 rute Tol Laut Jokowi dari Tanjung Priok — Papua. Tanjung Priok — Natuna. Tanjung Perak — ke seluruh pelabuhan di NTT dan seluruh pelabuhan di Maluku serta seluruh pelabuhan di Papua dan Papua Barat;
Berlangsungnya proses pekerjaan pembangunan 15 Bandara baru di wilayah terluar Indonesia, diantaranya Bandara di Miangas, Manokwari, Berau, Tual, Palu, Maumere, Tarakan, Aceh Tengah, Wakatobi , dan lain lain; Presiden Jokowi meresmikan pabrik Pupuk terbesar di Asia Tenggara.
Pupuk Kaltim 5 Bontang dengan kapasitas produksi Ammonia 825.000 ton per tahun dan produksi Urea 1.155.000 ton per tahun, serta dimulainya pembuatan jalur Kereta Api Trans Borneo; PLN mulai bulan Februari 2016 menurunkan lagi tarif listrik dengan daya dari 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, 2.200 VA dan 4.400 VA; Sejak 50 tahun lalu, warga Sulawesi Utara dan Gorontalo kekurangan listrik, sekarang sudah bisa merasakan aliran listrik selama 24 jam mulai Januari 2016, karena PLTG Apung yg dikirim Jokowi bulan Desember 2015 sudah berfungsi full berdaya 120.MW. Juga, sebanyak 2.519 Desa di Indonesia Timur akan mendapatkan aliran listrik di tahun 2016 serta warga Sungai Mandau, Kab.Siak selama 71 tahun baru saat ini menikmati aliran listrik; Sejak 29 Februari 2016 sebanyak 3.898 rumah tangga di Sorong, Papua Barat telah bisa menikmati gas alam untuk memasak; Jokowi menambah Terminal 3 Bandara Soetta Ultimate International yang bisa angkut penumpang 25 juta orang mengungguli Bandara Changi Singapore; Setelah Indonesia merdeka 72 tahun baru di era Jokowi warga perbatasan di Krayan Nunukan bisa beli solar Pertamina dengan subsidi khusus seharga Rp 5.150,- per liter dan warga Kab.Puncak Jaya Papua di era Jokowi ini dibangun SPBU pertama dengan harga Premium yang semula Rp. 50 ribu, bisa turun ke Rp. 6.500 per liter.
Figur Joko Widodo sebagai “pembina pemerintahan” yang baik.
Dalam khazanah ilmu kepemimpinan, sosok atau figur yang dianggap berhasil adalah figur yang mampu mempersiapkan penggantinya tanpa diembel-embeli dengan unsur like and dislike, melainkan harus berdasar “merit system atau sistem berdasarkan kapabilitas dan integritas”, karena jika tidak menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang modern, maka tinggal tunggu waktu kinerja sebuah organisasi akan dikenang sebagai “kinerja yang terlupakan”. Disamping itu, pemimpin yang berhasil dalam setiap level kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah pemimpin yang mampu mempromosikan anak buahnya dan bangga jika memiliki anak buah yang memiliki karir lebih tinggi darinya.
Presiden Joko Widodo tampaknya menyadari benar hal ini sehingga diawal-awal pemerintahannya sudah menekankan perlu adanya reformasi mental dan reformasi birokrasi dalam segala level pemerintahan baik pemerintahan sipil (ASN dan Polri) maupun TNI.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa menteri selama pemerintahan Joko Widodo memiliki kinerja dan prestasi yang diakui dunia internasional. Masyarakat secara langsung dan tidak langsung akan menilai bahwa keberhasilan mereka adalah juga keberhasilan Presiden Joko Widodo.
Figur Sri Mulyani Indrawati dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik Tahun 2018 versi majalah keuangan, Finance Asia, tepatnya pada April 2018. Dikutip dari situs Kemenkeu.go.id, menurut FinanceAsia, Sri Mulyani berhasil membawa perkonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Mantan Direktur Bank Dunia itu dianggap berhasil memanfaatkan kesempatan kemajuan ekonomi global untuk mereformasi struktur keuangan pada 2017 sehingga dapat bertahan saat terjadi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Sri Mulyani menerima penghargaan ini menurutnya menjadi bukti bahwa prestasi Indonesia diakui secara internasional. Disamping itu, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi. Sri Mulyani juga menerima Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates, pada Februari 2018.
Sosok lainnya yang mentereng kinerjanya selama pemerintahan Joko Widodo adalah Susi Pudjiastuti menerima penghargaan Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit di Seattle, Amerika Serikat, pada Juni 2017. Susi dianugerahi penghargaan tersebut karena dinilai sangat berani memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal unreported and unregulated fishing) oleh kapal asing dan lokal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Dari kebijakannya itu, sejumlah torehan positif berhasil diraih mulai dari peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia, 363 kapal yang ditenggelamkan dalam 3 tahun membuat jumlah ikan yang boleh ditangkap di perairan Indonesia meningkat, hingga PDB perikanan Indonesia yang dalam sejarah pertama kalinya berhasil jadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, Susi juga dianggap telah berperan penting dalam menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, melalui pelarangan penggunaan trawls dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya.
Sebelumnya Susi Pudjiastuti menerima penghargaan maritim tertinggi dunia yakni Peter Benchley Ocean Awards di Smithsonian, Washington DC, pada Mei 2017. Susi Pudjiastuti juga pernah mendapat penghargaan Leaders for a Living Planet dari World Wildlife Fund (WWF) di Washington DC, pada September 2016. Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden WWF Internasional Yolanda Kakabadse. Dalam sambutannya, Kakabadse menyatakan WWF selama ini telah memantau kiprah Susi dalam 1,5 tahun terakhir. WWF menekankan peran Susi Pudjiastuti dalam pemberantasan illegal fishing, dan perlawanan terhadap Unregulated and Unreported Fishing (IUUF). “Menteri Susi memiliki semangat yang nyata dalam melestarikan lingkungan, terutama dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Tidak banyak orang yang bisa melakukan langkah seperti ini,” kata Yolanda Kakabadse.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerima penghargaan International Lifetime Contribution Award 2017 dari Perhimpunan Insinyur Jepang atau Japan Society of Civil Engineers (JSCE), pada Juli 2017. Basuki merupakan tokoh Indonesia pertama yang menerima penghargaan ini karena dinilai berhasil dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Basuki juga pernah menerima penghargaan dari Asean Federation Engineering Organization(AFEO) atau organisasi insinyur di Asean untuk kategori AFEO Distinguished Honorary Fellow pada acara 34th Conference of The Asean Federation of Engineering Organization (CAFEO) pada November 2016 di Puerto Princessa, Palawan, Filipina. Dia mendapat penghargaan karena kontribusinya dalam bidang keinsinyuran di Asean. Disamping itu juga diberikan penghargaan Asean untuk proyek infrastruktur yakni pengembangan Jalan Lingkar Nagreg, Jembatan Merah Putih di Ambon dan Telkomsel Merah Putih. Proyek-proyek tersebut dianggap merupakan solusi signifikan di lingkungannya.
Populi Center merilis hasil survei mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla beserta jajarannya selama tiga tahun masa kepemimpinannya. Hasilnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi juara sebagai pembantu presiden yang berprestasi.
Sementara itu, posisi selanjutnya diduduki Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ketiga menteri berprestasi ini berasal dari kalangan perempuan. Survei Populi Center dilakukan pada 19 hingga 26 Oktober 2017 di 34 provinsi Indonesia. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 2.8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Selamat Presiden Joko Widodo. #Teruskan # Lanjutkan.
*) Penulis adalah anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Intelijen Negara. Alumnus Universitas Udayana, Bali. Tinggal di Cilangkap, Jakarta Timur.