admin
KN, Pada tanggal 13 September 2024, konferensi dengan tema “2024 Indonesia Update: Bagaimana Jokowi Membuat Perubahan di Indonesia” diselenggarakan oleh Australian National University melalui zoom meeting dengan pembicara yang terdiri dari peneliti dan akademisi ANU, serta narasumber dari KADIN Australia. Topik pembicaraan dalam konferensi ini mencakup kondisi politik dan ekonomi Indonesia pasca Pilpres 2024. Seminar ini menghasillkan beberapa kesimpulan penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia.
Peneliti Australian National University, Eve Warburton, mengatakan bahwa perkembangan demokrasi dan politik di Indonesia saat ini mengarah ke pinggiran otoriterisme yang kompetitif. Situasi ini disebabkan oleh ambisi masing-masing dari kandidat yang bertarung pada Pilpres 2024, Jokowi dan Prabowo. Sebagai contoh, Jokowi telah mencampuri urusan pemilihan ketua umum Golkar dan menutup semua peluang Anies Baswedan mengikuti Pilpres. Jokowi juga memanfaatkan popularitasnya dengan memberikan banyak bantuan sosial secara langsung ke tengah masyarakat, dan juga memenuhi keinginan politik aliansinya di parlemen. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan meningkatnya tindakan otoriterianisme di Indonesia.
Peneliti ANU lainnya, Sana Jaffrey, menyatakan bahwa otoriterianisme Jokowi menunjukkan keberhasilannya dalam memainkan politik kekerasan dan penindasan. Hal tersebut ditandai dengan terus mengerjain lawan politiknya yang tidak sejalan dengan dirinya. Di samping itu, intervensi dalam proses pilpres 2024 oleh Jokowi dan Prabowo telah menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi tidak akuntabel dan tergolong rendah. Hasil Pileg menunjukkan indikasi adanya jual beli suara dalam jumlah yang sangat massif. Seluruh ketidakpastian dalam tujuan pemenangan mengakibatkan tindakan kekerasan menjadi strategi yang dianggap normal dan efektif.
Namun, kondisi politik yang kurang kondusif ini bisa dihadapi dan dipertahankan dengan menjaga integritas dan keharmonisan, persatuan, dan solidaritas antarkelompok sosial. Semua pihak yang menginginkan kualitas demokrasi yang baik di Indonesia harus bersatu dan mengembangkan perbedaan di antara mereka.
Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia saat ini juga menjadi titik kritis untuk stabilitas dan perkembangannya. Menurut Cosimo Thawley dari KADIN Australia, Indonesia berharap menjadi negara kuat ekonomi nomor 5 di dunia pada tahun 2045. Namun, pertumbuhan ekonominya menurun dari 5,3% pada tahun 2004 menjadi 5% pada tahun 2024. Indonesia mencapai kemajuan ekonomi sebagai negara berpenghasilan US$1 miliar tahun 2017, dan meningkatkan status negara tujuan investasi di sejak 2017 dengan nilai BBB. Namun, untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dibutuhkan perubahan signifikan pada kualitas human capital dan produktivitas masyarakat.
Peneliti ekonomi ANU, Masyita Crystallin, mengatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% perlu dilakukan tindakan yang inklusif dan bernilai tinggi. Kebijakan pemerintah yang tepat dan pertumbuhan yang berkualitas perlu dijadikan prioritas. Randy Laksono, seorang mahasiswa S3 di ANU, mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Prabowo akan sulit dicapai selama 5 tahun ke depan tanpa mereformasi kebijakan investasi perdagangan dan membuat kebijakan fiskal yang lebih agresif.
Pada intinya, kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini memiliki beberapa tantangan. Demokrasi Indonesia masih tergolong rendah dan harus diperbaiki. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan dengan peningkatan kualitas human capital dan produktivitas masyarakat. Semua pihak dari berbagai kelompok sosial harus berusaha menjaga integritas dan keharmonisan, mendukung persatuan dan solidaritas demi kebaikan bersama.
Glembert
