Angkatan Siber

KN. Indonesia dikabarkan akan memiliki Angkatan Siber sebagai matra keempat di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terlebih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima perintah dari Presiden RI Joko Widodo untuk membentuk matra baru tersebut.

Dia juga mengatakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet ketika membacakan pidato di sidang tahunan MPR juga meminta TNI membuat angkatan siber.

“Saya sudah diperintahkan Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato untuk membuat angkatan siber,” kata Agus usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan pemerintah mesti memastikan keberadaan Angkatan Siber tidak mengancam hak-hak privasi masyarakat umum. Menurut dia, keberadaan Angkatan Siber bertugas untuk mengantisipasi serangan siber dari negara ataupun pihak luar.

Khairul Fahmi menilai pembahasan undang-undang yang mengatur kerja Angkatan Siber harus melibatkan masyarakat. “Keterlibatan masyarakat dalam konsultasi dan sosialisasi mengenai perubahan ini (UU TNI) juga sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi nasional,” kata Fahmi, Kamis, 5 September 2024, dikutip dari Antara.

Menurut Fahmi, Angkatan Siber harus bekerja berlandaskan UU TNI lantaran akan menjadi matra keempat setelah Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Dengan regulasi tersebut, Fahmi yakin Angkatan Siber TNI akan bekerja lebih maksimal dalam melindungi negara dari serangan siber.

Khairul Fahmi menilai pemerintah harus memberikan dukungan penuh jika benar-benar ingin membangun Angkatan Siber. “Jika dukungan penuh diberikan, maka proses menuju matra siber yang sepenuhnya operasional bisa memakan waktu antara 15 hingga 20 tahun,” kata Khairul di Jakarta, dikutip dari Antara.

Fahmi menilai pembuatan Angkatan Siber menjadi hal yang layak dilakukan, mengingat siber menjadi salah satu pilihan sebuah negara untuk menyerang negara lain. Namun demikian, Fahmi menilai butuh modal besar untuk melahirkan hingga membesarkan Angkatan Siber menjadi ujung tombak pertahanan siber negara.

Pakar keamanan siber Dr Pratama Persadha menyebut tugas pokok dan fungsi Angkatan Siber tidak akan bertindihan dengan unit siber lainnya. “Bahkan, keberadaan-nya kelak akan saling menguatkan karena semua instansi tersebut dapat berbagi informasi terkait dengan setiap kondisi keamanan siber yang sedang terjadi,” kata Pratama di Semarang, dikutip dari Antara.

Selanjutnya, kata Pratama, masing-masing instansi dapat menggali informasi yang lebih dalam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap instansi. Dengan demikian, tambah Pratama, mereka bisa saling bersinergi dan menguatkan karena aspek pandangan yang lebih holistic.

Pratama memandang sumber daya manusia (SDM) pasukan siber mesti memiliki program keahlian khusus. Selain itu, perekrutan peretas merupakan langkah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan SDM di matra tersebut. Selain skill, menurutnya, peretas juga tergabung dalam berbagai forum underground, tempat peretas saling membagikan teknik dan tools peretasan terbaru.

Pratama Persadha menilai pimpinan Angkatan Siber mesti berkompeten dalam ilmu keamanan siber. “Kepemimpinan yang memiliki kompetensi tinggi sangatlah krusial karena tantangan dalam ruang siber makin kompleks dan beragam,” kata Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC di Semarang, Jawa Tengah, dikutip dari Antara.

Karena itu, kata dia, angkatan siber membutuhkan pemimpin yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber, termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik ide pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurunya kehadiran Angkatan Siber sangat baik.

Jokowi mengaku sudah melihat sejumlah negara yang mulai membangun Angkatan Siber. Menurutnya, ke depan bakal ada lebih banyak negara yang menghadirkan matra keempat.

Kendati memandang baik ide membangun Angkatan Siber, Jokowi yang bakal segera mengakhiri masa jabatannya sebagai kepala negara menyerahkan keputusan lebih lanjut kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi menyambut adanya ide soal pembentukan angkatan siber atau defence army di Indonesia.

Menkominfo menilai kalau adanya lembaga tersebut sudah sesuai dengan perkembangan yang terjadi di seluruh dunia, di mana masyarakat ingin negara terlibat dalam pertahanan dan ketahanan khususnya di ranah siber.

Budi Arie mengatakan kalau angkatan siber ini akan berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Ia juga menegaskan kalau lembaga tersebut tidak tumpang tindih dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun Kominfo itu sendiri.

Budi Arie menilai kalau fungsi Kominfo sendiri lebih berkaitan dengan civilian karena membahas soal digitalisasi masyarakat ataupun ekonomi digital.

Wacana pembentukan Angkatan Siber ini diusulkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Ia menilai sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat TNI dengan menghadirkan Angkatan Siber.

Bamsoet menganggap hal tersebut penting mengingat posisi geopolitik Indonesia sangat rawan karena berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, membuka opsi untuk menjadikan ahli siber dari kalangan masyarakat sipil menjadi bagian dari angkatan siber. Maruli menyampaikan bahwa kalangan sipil tersebut akan menjadi tentara dengan pangkat tituler.

Nantinya masyarakat sipil dengan keahlian siber tersebut akan disatukan dengan kesatuan militer lainnya untuk memperkuat angkatan siber.

“Berarti nanti akan di-mix antara sipil dan juga militer. Kemungkinan besar seperti itu,” kata dia.

Maruli menambahkan, jika angkatan siber hanya mengandalkan pasukan militer yang ada, menurutnya tidak akan efektif. Karena mereka baru belajar saat akan ditugaskan untuk bergabung dengan angkatan siber.

“Kalau nanti dimasuki oleh militer-militer baru mulai belajar, saya pikir sudah terlambat,” kata dia.