Revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional

KN. Menyebarluaskan tuntutan dalam menjaga ingatan rakyat terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada publik, dan kami menolak agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.

Demikian dikemukakan salah satu pengurus BEM Trilogi di Kantor Imparsial, Jakarta Selatan yang dihadiri beberapa orang aktifis dari BEM Trilogi, Yarsi, Presma STIAMI. Gerakan Rakyat Menggugat, Kontras, Imparsial, Amnesty International Indonesia, LBH Jakarta seraya menambahkan dalam siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yaitu dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.


“Agenda revisi UU ini lebih penting ketimbang RUU TNI, karena agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua warga negara, tanpa kecuali Reformasi peradilan milter merupakan mandat TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI,” urai mereka seraya menegaskan berkomitmen memperbesar persatuan dan memperpanjang nafas perjuangan reformasi demi memastikan suara rakyat terus bergema.

  • Related Posts

    JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

    KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW : ​KEKURANGAN 1 –…

    Koalisi Advokasi Laporkan DPR ke MKD Terkait Dugaan Kurangnya Transparansi RUU Perampasan Aset

    KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Langkah ini…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *