Glembert
Realisasi APBD (evaluasi Kemendagri 20 Oktober 2025)
Total APBD pada 2025 mencapai Rp 1.300 triliun, terdiri dari transfer keuangan daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 919 triliun dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 402 triliun.
Beberapa provinsi tercatat memiliki kinerja pendapatan tinggi di atas 70 persen, seperti Maluku Utara (83 persen), Kalimantan Selatan (79,34 persen), dan DI Yogyakarta (79,33 persen). Di tingkat kabupaten, terdapat 20 kabupaten dengan presentase pendapatan di atas 80 persen bahkan ada yang lebih dari 100 persen, yakni Sumbawa Barat dengan pendapatan 109,56 persen. Sementara di tingkat kota, 20 daerah mendapatkan APBD di atas 75 persen, dengan tiga tertinggi adalah Kota Banjar Baru (87,99 persen), Denpasar (82,19 persen), dan Banjarmasin (81,95 persen).
Provinsi dengan pendapatan rendah, seperti Kalimantan Tengah (57,79 persen), Maluku (54,50 persen), dan Papua Barat (48,76 persen). Sekitar 20 kabupaten dengan pendapatan di bawah 50 persen, termasuk Tambrauw (45,21 persen) dan Teluk Bintuni (44,41 persen). Sebanyak 20 kota lainnya mendapatkan APBD rendah di bawah 65 persen, dengan posisi paling rendah ditempati kota Sorong (60,02 persen), Kupang (59,76 persen), dan Prabumulih (59,67 persen).
Penurunan belanja terjadi di level provinsi dengan realisasi 55,59 persen atau Rp 206,67 triliun, lebih rendah sekitar 5 persen dari tahun lalu, yakni 60,68 persen atau Rp 240,79 triliun. Kabupaten dan kota menunjukkan kinerja yang sedikit lebih baik. Realisasi belanja pemerintah level kabupaten lebih tinggi, yakni 56,16 persen atau Rp 457,24 triliun dan level kota dan 56,66 persen atau Rp 106,22 triliun.
Simpanan pemerintah daerah di bank mencapai Rp 233,97 triliun. Dana tersebut tersimpan dalam bentuk giro (Rp 178,14 triliun), deposito (Rp 48,40 triliun), dan tabungan (Rp 7,43 triliun). Simpanan tertinggi terdapat di DKI Jakarta dengan angka lebih dari Rp 14 triliun, Jawa Timur Rp 6 triliun, dan Kalimantan Timur Rp 4 triliun.
admin
