admin
KN-JAKARTA, Kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, menjadi titik kumpul massa yang tergabung dalam Universitas Indonesia Student For Justice in Palestine (SJP UI) dan Gerakan BDS Indonesia pada Sabtu (7/3). Sekitar 200 orang turun ke jalan untuk menyuarakan protes keras terhadap keterlibatan pemerintah Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza.
Aksi yang dipimpin oleh M. Fawwaz dan Angga ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari organisasi mahasiswa seperti BEM SI, KAMMI, GMNI, dan FMN, hingga lembaga swadaya masyarakat seperti KontraS, Amnesty International Indonesia, dan Greenpeace Indonesia.
Tiga Tuntutan Utama
Dalam orasinya, para demonstran menekankan tiga poin krusial sebagai bentuk pengawalan isu kemanusiaan Palestina:
- Menuntut Pemerintah Indonesia segera keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP).
- Menolak rencana pengiriman Pasukan TNI ke Gaza di bawah mandat yang dianggap pro-pendudukan.
- Mengecam keras eskalasi serangan militer Amerika Serikat dan Israel, termasuk serangan terhadap kedaulatan Iran.
Kritik Tajam terhadap Kebijakan Luar Negeri
Sejumlah orator bergantian menyampaikan aspirasinya di atas mobil komando. Wildan dari FSLDK menyoroti adanya standar ganda dalam nilai perdamaian yang diusung BoP. Sementara itu, Sarah Mutia dari gerakan Baik Berisik mengingatkan bahwa konstitusi UUD 1945 secara tegas mewajibkan penghapusan penjajahan di atas dunia.
”Apabila pemerintah tidak keluar dari BoP, maka pemerintah telah mengkhianati undang-undang. Kita melihat eskalasi yang dilakukan Israel dan Amerika ke Iran menjadi peluang bagi mereka untuk meningkatkan pembantaian ke Tepi Barat,” ujar Sarah dalam orasinya.
Kritik pedas juga datang dari Lili Mamun dan Deodatus (GMNI) yang menilai kebijakan pemerintahan saat ini terlalu tunduk pada kepentingan imperialisme Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Mereka menganggap Indonesia telah terjebak dalam “permainan” politik dan ekonomi yang merugikan kedaulatan nasional.
Pernyataan Sikap: BoP Dianggap “Board of War”
Dalam rilis pers resminya, koalisi mahasiswa dan masyarakat sipil ini menyatakan bahwa Board of Peace telah berubah fungsi menjadi “Board of War”. Mereka menyoroti serangan militer di perairan internasional yang menewaskan warga sipil sebagai bukti kegagalan lembaga tersebut dalam menciptakan perdamaian.
Selain isu Palestina, massa juga menolak perjanjian dagang RI-AS yang dinilai timpang. Poin-poin seperti bea masuk 0% untuk barang AS, pemberian data pribadi rakyat, hingga pembebasan sertifikasi halal bagi produk Amerika dianggap sebagai bentuk penjajahan gaya baru.
Desakan kepada Pemerintah dan DPR
Aksi yang berlangsung hingga menjelang Magrib ini ditutup dengan pembacaan tujuh poin tuntutan, di antaranya:
- Mendesak DPR mengevaluasi keanggotaan Indonesia di BoP.
- Menolak pengiriman TNI ke Gaza jika hanya menjadi alat demiliterisasi yang merugikan pejuang Palestina.
- Menuntut pembangunan industri nasional demi kedaulatan ekonomi rakyat, alih-alih bergantung pada skema imperialisme.
Hingga massa membubarkan diri dengan tertib, arus lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan terpantau padat namun terkendali di bawah pengamanan aparat kepolisian.
Glembert
