Peringati Hardiknas, DPRD Lampung Terima Aspirasi Mahasiswa Terkait Kesejahteraan Guru dan Mutu Pendidikan

KN-BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menerima puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi pers mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL). Massa menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Selasa (5/5/2026).

Aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ini membawa sejumlah tuntutan krusial, di antaranya mengenai optimalisasi anggaran pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru di Provinsi Lampung.

Penerimaan Aspirasi oleh Lintas Sektor
​Delegasi mahasiswa diterima langsung oleh Anggota Komisi I DPRD Lampung, H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., bersama Anggota Komisi V, Muhammad Junaidi, S.H. Turut mendampingi Sekretaris DPRD Lampung, Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M.

Hadir pula unsur eksekutif dan Forkopimda, antara lain:
​Achmad Saefulloh, S.H., M.H. (Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik).
​Thomas Amirico, S.STP., M.H. (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung).
​Drs. Hi. Deddy Amarullah Yacub (Wakil Wali Kota Bandar Lampung).

Komitmen Pengawasan DPRD
​Dalam arahannya di hadapan mahasiswa, Garinca Reza Pahlevi memberikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan.

“Aspirasi yang disampaikan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. DPRD melalui fungsi pengawasan akan terus mengawal kebijakan dan program pendidikan agar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Garinca.

Beliau menekankan bahwa legislatif akan memperkuat sinergi dengan Dinas Pendidikan dan Forkopimda guna memastikan program pendidikan terlaksana secara efektif, merata, dan tepat sasaran.

Langkah Konkret dan Sinergitas
​Sebagai bagian dari tugas pokok dalam fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen melakukan langkah konkret untuk menindaklanjuti masukan terkait:
​Mutu Pembelajaran: Meninjau kembali standar kualitas pendidikan di sekolah-sekolah.
​Pemerataan Pendidikan: Memberikan perhatian khusus pada kondisi pendidikan di wilayah pelosok.
​Kesejahteraan Tenaga Pendidik: Mengawal alokasi anggaran yang berpihak pada guru.

Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung secara berkelanjutan.
​

Sumber foto: Kupastuntas.co

  • Related Posts

    JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

    KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW : ​KEKURANGAN 1 –…

    Koalisi Advokasi Laporkan DPR ke MKD Terkait Dugaan Kurangnya Transparansi RUU Perampasan Aset

    KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Langkah ini…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *