admin
KN-YOGYAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, melayangkan kritik tajam terhadap sejumlah program strategis pemerintah saat ini.
Ia menilai program-program tersebut memiliki motif tersembunyi yang mengarah pada konsolidasi kekuatan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Tiyo dalam sebuah wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Prophetical Voice pada Sabtu (16/05/2026).
Dalam pemaparannya, Tiyo membagi strategi konsolidasi politik ini ke dalam tiga level: level bawah (grassroot), level elit, dan level menengah yang menyentuh masyarakat luas.
1. Kooperasi Desa Merah Putih: Konsolidasi Politik di Level Grassroot
Tiyo menyoroti program Kooperasi Desa Merah Putih yang menyasar lebih dari 80 ribu desa di Indonesia. Menurutnya, mekanisme pendanaan kooperasi yang menggunakan sistem utang melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) rentan menjadi alat sandera politik bagi para kepala desa.
“Sewaktu-waktu ini bisa jadi kartu as semacam sandera politik bagi kepala desanya ketika tidak berhasil mengelola keuangannya dengan baik,” ujar Tiyo.
Ia mengkhawatirkan pada 2029 mendatang, pihak yang berkuasa dapat menggunakan celah hukum atau kegagalan pengelolaan dana tersebut untuk memaksa kepala desa memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto demi mengamankan posisi mereka.
2. Danantara: Konsolidasi di Level Elit Ekonomi
Jika kooperasi desa bergerak di akar rumput, Tiyo menyebut institusi Danantara sebagai alat konsolidasi politik di tingkat atas. Ia menilai Danantara dibentuk untuk merangkul dan mengonsolidasikan kekuatan para elit ekonomi, termasuk 10 orang terkaya di Indonesia yang memiliki modal di dalamnya.
Berbeda dengan level desa yang menggunakan pendekatan ancaman, Tiyo menilai pendekatan di level elit ini menggunakan logika negosiasi dan kenyamanan.
“Di atas ini adalah ukurannya negosiasi, ukurannya adalah kerja sama, yang memang sejak awal dibangun untuk kesiapan di 2029. Sehingga hampir tidak dimungkinkan ada elit ekonomi yang akan memilih pilihan lain karena akan dinyamankan melalui Danantara,” jelasnya.
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Diplesetkan Menjadi “Makan Beracun Gratis”
Kritik paling keras diarahkan Tiyo pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia secara terang-terangan memplesetkan singkatan MBG menjadi “Makan Beracun Gratis”. Hal ini didasari atas klaimnya mengenai data kasus keracunan yang menimpa anak-anak.
“Saya dengan sangat tegas bisa mengatakan bahwa itu beracun, karena buktinya per hari ini lebih dari 10 ribu anak keracunan,” kata Tiyo.
Meskipun program ini seolah-olah berfungsi untuk peningkatan gizi melalui pembagian susu, buah, dan protein, Tiyo melihat mekanisme pelaksanaannya tidak menggunakan logika kesejahteraan, melainkan logika bisnis dan ketenagakerjaan yang mirip dengan aparatur sipil.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, saat ini sudah berdiri lebih dari 11 ribu Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dengan 30 juta penerima manfaat dan lebih dari 400 ribu pekerja. Jika target program mencapai 80 juta penerima, maka jumlah pekerja diprediksi akan melonjak hingga lebih dari 1,5 juta orang.
Tiyo menilai basis pekerja yang masif ini akan menjadi mesin suara yang solid pada Pilpres 2029 mendatang.
“Mereka akan milih presiden itu bukan tentang siapa presiden yang paling ideal, tapi siapa presiden yang akan melanjutkan MBG. Karena kalau MBG tidak dilanjutkan, maka pekerjaan mereka hilang,” pungkas Ketua BEM UGM tersebut.
Foto: Tangkapan layar dari kanal Youtibe Prophetical Voice
