admin
KN-JAKARTA SELATAN — Gelombang intimidasi terhadap ruang akademik dan ruang sipil terkait pemutaran film dokumenter terbaru karya Watchdog, Pesta Babi, memicu respons kritis dari para aktivis lingkungan dan politik. Guna merespons hal tersebut, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta menggelar acara nonton bareng (nobar) dan diskusi publik di Sekretariat GMNI Jakarta, Jl. Pancoran Buntu 2, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2026).
Diskusi yang dipandu oleh Miftah sebagai moderator ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Sandi Saputra Pulungan alias Shaolin dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Rika Febriyani selaku Sekretaris Umum Partai Hijau Indonesia (PHI).
Dalam diskusi tersebut, kedua pembicara membedah bagaimana proyek strategis di Papua berdampak buruk pada hilangnya ruang hidup masyarakat adat, serta bagaimana aparatur negara menunjukkan pola-pola represif ala Orde Baru dalam membungkam kritik.
Film ‘Pesta Babi’ Dianggap Ancaman Stabilitas karena Membuka Fakta Lapangan
Perwakilan Walhi, Sandi Saputra Pulungan (Shaolin), menyoroti fenomena pelarangan dan pembubaran pemutaran film Pesta Babi di sejumlah daerah dan lingkungan kampus, seperti di Universitas Udayana (Bali) dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah). Menurutnya, langkah intimidasi yang melibatkan aparat TNI, Polri, hingga intervensi birokrasi rektorat merupakan sinyal bahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia.
“Film Pesta Babi ini akhir-akhir ini dianggap sebagai ancaman stabilitas keamanan negara oleh lembaga-lembaga negara. Mengapa? Karena film ini menyajikan fakta riil di lapangan yang memutarbalikkan narasi sepihak pemerintah. Fakta inilah yang sebenarnya menjadi ancaman bagi para perampas ruang hidup masyarakat,” ujar Shaolin.
Dari data ekologis yang dipaparkan, Shaolin menjelaskan adanya mega proyek Program Strategis Nasional (PSN) di Papua seluas ratusan ribu hingga jutaan hektar yang dialokasikan untuk tebu demi swasembada pangan dan energi. Proyek skala besar ini dinilai secara nyata menguntungkan pihak korporasi, namun membawa kerugian fatal bagi Orang Asli Papua (OAP) dan komunitas adat.
“Rumah dan sumber kehidupan mereka dirampas, memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Secara ekologis, alih fungsi hutan Papua dalam skala masif ini otomatis melenyapkan keanekaragaman hayati yang ada di sana,” tegasnya.
50 Tahun Penolakan Papua dan Kegagalan Proyek Cetak Sawah
Sekretaris Umum Partai Hijau Indonesia (PHI), Rika Febriyani, melihat visualisasi salib-salib merah penanda patok lahan di dalam film Pesta Babi sebagai repetisi sejarah kelam Papua. Pola penggusuran ini mengingatkannya pada penolakan historis Suku Amungme di Pegunungan Nemangkawi pada tahun 1974 saat berhadapan dengan ekspansi Freeport.
“Artinya, dari tahun 1974 sampai 2024, bahkan hingga sekarang, bentuk penolakan masyarakat Papua masih sama karena perlakuan yang mereka terima tidak berubah selama 50 tahun ini. Ada ketimpangan kekuatan yang sangat besar antara negara dengan rakyat,” kata Rika.
Rika juga mengkritisi proyek pemaksaan penanaman padi (cetak sawah) di Papua yang dinilainya mengabaikan kultur lokal. Ia berkaca pada kegagalan proyek kelapa sawit di Arso pada masa lalu, di mana OAP dilibatkan tanpa adanya dukungan fasilitas dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah.
Namun, di sisi lain, Rika melihat ada secercah harapan dari masifnya konsolidasi pemutaran film ini di berbagai daerah.
“Ketika Shaolin bilang ada intimidasi karena dianggap mengancam stabilitas, bagi saya suara-suara dari Papua ini berarti agak berhasil. Suara mereka tidak lagi bisa diabaikan oleh pusat (Jakarta), posisinya mulai sedikit berimbang,” lanjutnya.
Indikasi Neo-Orde Baru: Membeli Loyalitas Lewat Simbol Hijau Menutup pemaparannya, Rika Febriyani memberikan analisis politik terkait arah pemerintahan saat ini dari kacamata Partai Hijau Indonesia (PHI). Ia mengidentifikasi ada tiga pola dari karakteristik rezim penguasa saat ini yang menyerupai taktik era Orde Baru dalam mempertahankan dan membangun kekuatannya:
Menekan Oposisi: Menggunakan instrumen negara untuk membatasi dan menekan ruang gerak organisasi atau kelompok kritis.
Legitimasi Simbolis: Menggunakan narasi-narasi global seperti “Ketahanan Pangan” (Food Estate) dan “Transisi Energi” sebagai tameng moral untuk menjustifikasi eksploitasi lingkungan.
Performance Legitimacy (Membeli Loyalitas): Meniru pola tahun 1980-an (saat Orde Baru mendapatkan keuntungan besar dari bonanza minyak untuk mengamankan birokrasi dan pedesaan). Rezim saat ini dinilai menggunakan surplus anggaran atau kebijakan populis di pedesaan demi mengamankan stabilitas politik dan membeli loyalitas jangka panjang.
Diskusi ini diakhiri dengan seruan bersama dari para peserta nobar untuk terus membuka ruang-ruang kajian publik dan menolak segala bentuk pembungkaman ekspresi seni dan akademik yang menyuarakan hak-hak masyarakat adat Papua.
