admin
KN-JAKARTA PUSAT — Dinamika politik tanah air menjelang Pemilu 2029 mulai memanas. Menyoroti hal tersebut, Obor Rakyat Reborn menggelar diskusi publik bertajuk “JK Effect dan Nasib Trah Jokowi 2029” di Tjikko Koffe, Jl. Ciasem, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2026) siang.
Diskusi yang dimoderatori oleh Setiyardi Budiono ini menghadirkan empat narasumber dari berbagai latar belakang, yakni praktisi hukum Ahmad Khozinudin, pengamat politik Prof. Lely Ariani, penasihat spiritual Sri Eko Sriyanto Galgendu, dan Ketua DPP PA GMNI Budiyanto Tarigan.
Para pembicara sepakat bahwa konfrontasi politik yang menyeret mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) belakangan ini berpotensi memberikan dampak elektoral yang signifikan, khususnya bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan masa depan trah politik Joko Widodo.
Agenda Politik di Balik Potongan Video Ceramah JK
Ketua DPP PA GMNI, Budiyanto Tarigan, membuka diskusi dengan menyoroti awal mula polemik, yaitu potongan video ceramah Jusuf Kalla di Masjid UGM sekitar 5 Maret 2026. Menurutnya, ceramah tersebut sejatinya membahas strategi penanganan konflik berbasis empiris di Aceh, Poso, dan Ambon. Namun, video tersebut sengaja dipotong dan disebarkan di media sosial untuk kepentingan agenda setting politik.
“Sulit saya bantah bahwa ini bukan tidak sengaja. Ini adalah agenda politik yang sarat kepentingan. Secara manusiawi, Pak Jokowi pasti mengharapkan dinastinya langgeng, dan dalam politik itu sah-sah saja. Namun hari ini harus diakui, Pak Jokowi babak belur, dan PSI ikut terseret,” kata Budiyanto.
Budiyanto menambahkan, situasi ini sangat berat bagi PSI hingga membuat kader seperti Ade Armando dan Grace Natalie harus keluar atau dinonaktifkan guna mengurangi beban partai. Ia menilai ada upaya dari kelompok tertentu untuk mengambil segmen pemilih Islam dengan narasi adu domba, namun strategi itu blunder karena salah sasaran. “Pak JK bukan orang sembarangan yang gampang diolah kiri-kanan,” tegasnya.
Sisi Hukum, Kasus Bukan Delik Aduan, Langkah Damai PSI Dinilai Sia-Sia
Praktisi Hukum, Ahmad Khozinudin, menilai langkah PSI yang mencoba membuat tanggul isolasi isu agar dampak hukumnya hanya melokalisasi Ade Armando dan Grace Natalie tidak akan berhasil menyelamatkan elektabilitas partai maupun persepsi publik terhadap Jokowi.
Khozinudin membeberkan bahwa brutalnya serangan digital terhadap JK bermula dari permintaan JK agar Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya ke publik, menyusul tudingan bahwa JK mendanai gerakan isu ijazah palsu sebesar Rp5 miliar.
“Saya pastikan tidak ada aliran dana itu, kami berjuang sendiri. Namun setelah itu, muncul serangan yang sangat brutal kepada Wapres periode 10 dan 12 tersebut. Maka saya melegitimasi kemarahan Pak JK,” ujar Khozinudin.
Ia juga menegaskan bahwa serangan terhadap JK kini telah bergeser dari masalah personal menjadi masalah kolektif antar-umat beragama. Laporan yang dilayangkan oleh LBH PP Muhammadiyah dan Sarekat Islam menggunakan Pasal 28 ayat (2) serta Pasal 32 UU ITE (terkait pengeditan video) yang merupakan bukan delik aduan.
“Jadi, kalau hari ini PSI menempuh jalur Dewan Masjid Indonesia (DMI) atau HMI melalui Ahmad Ali untuk meminta perdamaian dengan Pak JK, itu tidak bernilai secara hukum. Kasus ini bukan delik aduan dan menyangkut rasa keadilan publik,” tambahnya.
Komunikasi Politik Elit dan Fenomena Viralitas Medsos
Pengamat Politik, Prof. Lely Ariani, menyoroti ketiadaan model komunikasi yang sehat di tingkat elit politik saat ini. Ia memberikan analogi historis pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana sebuah partai baru bisa merebut kekuasaan namun langsung merosot di periode berikutnya ketika dianggap tidak amanah oleh rakyat.
Terkait isu ijazah dan hubungannya dengan JK, Prof. Lely menceritakan pengalamannya saat bertemu langsung dengan JK. Ia menilai JK adalah sosok politisi yang sangat dewasa dan tetap menjaga relasinya dengan Jokowi.
“Saat kami pancing apakah ijazah itu palsu, Pak JK selalu menjawab ‘Wah, saya tidak tahu’. Beliau sangat menjaga relasi. Namun, solusi yang beliau tawarkan sama dengan saya: perlihatkan saja ijazahnya ke meja, silakan ditelisik. Beliau kan pernah menjadi presiden, tunjukkan saja agar bising komunikasi politik ini selesai,” ungkap Prof. Lely.
Ia juga menambahkan bahwa pola komunikasi saat ini sudah terbalik akibat derasnya arus informasi digital. “Kalau dulu apa yang dibicarakan koran menjadi obrolan publik. Sekarang terbalik, apa yang viral di media online dan medsos, itulah yang ditarik oleh media mainstream.”
Perspektif Spiritual Peringatan untuk Pemimpin
Sebagai penutup, Sri Eko Sriyanto Galgendu memberikan pandangan dari sisi spiritual kepemimpinan. Ia mengkritik keras sikap politik yang dinilai tidak setia terhadap para mitra, relawan, dan pendukung setianya, termasuk kepada Jusuf Kalla.
“Maka kemudian, nasib trah Jokowi kemungkinan tidak akan bisa tumbuh atau meningkat, alias nyungsep. Jika engkau bisa menipu manusia, engkau tidak akan bisa menipu Tuhanmu. Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda dari apa yang sebenarnya terjadi,” tutur Sri Eko.
Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin yang memiliki terlalu banyak musuh di akhir masa jabatannya akan menghadapi jalan yang buntu dan membingungkan.
“Kebijakan seorang pemimpin yang terbaik adalah menghormati dan melayani apa yang menjadi keinginan dari hati jiwa bangsamu. Rengkuhlah mereka, karena disitulah esensi kepemimpinan berada,” pungkasnya.
