admin
KN-TANGERANG SELATAN — Gelombang diskusi kritis dan pemutaran film dokumenter terbaru karya Watchdog, Pesta Babi, terus menjamur di kalangan mahasiswa. Kali ini, Forum Mahasiswa Ciputat (FORMACI) menggelar acara nonton bareng (nobar) dan diskusi publik di Aula FORMACI, Jalan Limun No. 43, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (16/5/2026).
Kegiatan kolektif ini dihadiri oleh berbagai elemen kepemudaan, antara lain FORMACI yang dipimpin oleh Musaqqif, Forum Mahasiswa Madura (FORMAD) Jabodetabek yang dikoordinatori oleh Abdus Syakur, Forum Lingkar Pena (FLP) Cabang Ciputat, serta Eliezra dari Kelompok Kaum Muda Papua Progresi.
Dalam forum diskusi yang dipantik oleh Musaqqif dan Eliezra, para peserta membedah realitas sosial, pelanggaran hak adat, hingga ancaman ekosida di tanah Papua yang digambarkan dalam film dokumenter tersebut.
Kritik Alih Fungsi Lahan: Ketimpangan Kultur dan Doktrin Food Estate
Dalam pemaparannya, pemantik diskusi menyoroti masifnya pembabatan hutan di Papua dengan dalih Program Strategis Nasional (PSN) untuk ketahanan pangan (food estate). Kebijakan ini dinilai memaksakan standarisasi kultur luar tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal masyarakat adat setempat.
Benturan Kultur Pertanian: Kultur masyarakat adat di Papua dinilai sangat berbeda dengan kultur budaya di Jawa. Negara dikritik karena menyamakan pendekatan wilayah dengan cara membabat hutan demi proyek agraris skala besar.
Tameng Ketahanan Pangan: Alibi pengrusakan lahan untuk memperkuat daya tahan pangan nasional dicurigai hanya sebagai propaganda kaum elit demi memperkaya diri sendiri dan korporasi.
Penolakan atas Upaya Paksa Pembicara menegaskan bahwa masyarakat Papua pada dasarnya tidak menolak pembangunan, melainkan menolak praktik kolonialistik yang mengambil tanah adat secara paksa tanpa adanya proses perundingan dan persetujuan yang adil (Free, Prior, and Informed Consent).
“Apa yang dilakukan negara saat ini selaras dengan apa yang pernah dibahas oleh Karl Marx, di mana propaganda dan instrumen negara kerap kali digunakan sebagai tipu daya oleh kaum elit demi kepentingan kapitalistik,” ujar Musaqqif dalam pemaparannya.
Tuduhan Represi, Ketidakadilan Berlapis, dan Pembungkaman Informasi
Pihak Kelompok Kaum Muda Papua Progresi, Eliezra, menggarisbawahi situasi keamanan dan krisis hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Ia menyebut terjadi ketidakadilan berlapis yang dialami oleh masyarakat Papua akibat akumulasi kekerasan yang terus berulang.
“Pelanggaran yang terjadi di tanah Papua kerap dibarengi dengan pembungkaman ruang publik. Ada banyak informasi mengenai kondisi riil di sana yang sengaja ditutupi dan tidak terpublikasi secara luas ke luar Papua,” ungkap Eliezra.
Ia juga menambahkan bahwa minimnya akses pendidikan formal yang layak bagi masyarakat pedalaman Papua membuat mereka rentan dimanipulasi, yang pada akhirnya berujung pada tindakan kekerasan hingga penghilangan nyawa. Mahasiswa Papua yang berada di luar daerah, termasuk di Jakarta dan sekitarnya, kini terus berserikat untuk membangun kekuatan sipil melawan dominasi kapitalisme tersebut.
UU Cipta Kerja dan Kembalinya Gejala Orde Baru
Diskusi ini juga menyoroti regulasi sapu jagat (Omnibus Law) Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun di dalam teks undang-undang tersebut mencantumkan klausul penghormatan terhadap hak masyarakat adat, namun pada implementasinya di lapangan tetap menemui jalan buntu karena absennya dialog yang setara antara pemerintah dan pemilik ulayat.
Para peserta diskusi menilai ada indikasi kuat kembalinya gaya pemerintahan Orde Baru pada rezim saat ini. Pola pengambilan Sumber Daya Alam (SDA) secara paksa, yang sebelumnya marak terjadi di Pulau Jawa dan Kalimantan, kini dinilai sedang direplikasi secara masif di tanah Papua dengan melibatkan instrumen militer.
Solusi Internal dan Mitigasi Lewat Media Sosial
Sebagai penutup, forum diskusi ini merumuskan beberapa poin rekomendasi sebagai solusi atas krisis kemanusiaan dan ekologi di Papua:
Penyelesaian Konflik Internal: Menghentikan segala bentuk pendekatan keamanan (militerisme) guna memutus mata rantai kekerasan terhadap warga sipil.
Konsolidasi Gerakan Sipil: Mendorong kelompok-kelompok mahasiswa dan masyarakat urban untuk terus mengupayakan mitigasi isu Papua.
Optimalisasi Media Sosial: Memanfaatkan platform digital dan media sosial secara masif untuk menyuarakan ketidakadilan di Papua guna menembus barikade pembungkaman informasi oleh otoritas terkait.
