admin
KN-Kendal— Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, melakukan kunjungan kerja ke PT Asia Pacific Fibers Tbk (APF) di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut membawa dua agenda strategis, yakni mendeteksi secara dini ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta merumuskan strategi penciptaan hingga dua juta lapangan kerja baru melalui revitalisasi industri tekstil nasional.
Dalam kunjungan tersebut, Said Iqbal menerima secara langsung surat aspirasi dari 850 pekerja yang tergabung dalam Serikat APF Mandiri. Para pekerja menyampaikan kekhawatiran mengenai keberlangsungan operasional perusahaan dan kepastian masa depan pekerjaan mereka.
Kekhawatiran tersebut muncul di tengah adanya sejumlah kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait lainnya yang, menurut aspirasi para pekerja dan pihak perusahaan, berpotensi menekan kemampuan operasional pabrik. Karena itu, Said Iqbal menilai pemerintah perlu segera mempelajari dan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut secara menyeluruh.
Menurut Said Iqbal, kunjungan lapangan diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi industri tekstil. Deteksi dini harus dilakukan sebelum persoalan yang dihadapi perusahaan berkembang menjadi PHK massal dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.
“Kita tidak boleh menunggu sampai pintu pabrik tertutup dan ribuan orang kehilangan pekerjaan baru bertindak. Deteksi dini adalah langkah paling bijak dan paling manusiawi. Itulah yang kami lakukan hari ini,” tegas Said Iqbal.
Said Iqbal menegaskan bahwa aspirasi 850 pekerja APF akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan ekonomi, fiskal, dan industri tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memiliki tujuan yang sama: menjaga kelangsungan industri, melindungi pekerjaan, dan memperkuat kesejahteraan pekerja.
Selain menerima aspirasi pekerja, Said Iqbal juga berdiskusi dengan jajaran manajemen APF mengenai rencana pengembangan industri tekstil terintegrasi di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Gagasan tersebut menempatkan APF sebagai salah satu sentra penting dalam ekosistem tekstil nasional yang akan direvitalisasi bersama Salah satu perusahaan textile terbesar yang baru baru ini menutup perusahaannya dan pelaku industri lainnya.
Rencana tersebut menargetkan penciptaan lapangan kerja ratusan ribu orang secara bertahap. Pada tahap pertama, hingga tahun 2030, ditargetkan tercipta 500.000 orang terserap kedalam lapangan kerja baru di industri polyester, textile, garnen, dan ekosistem pendukungnya.
Strategi ini tidak hanya melibatkan perusahaan tekstil berskala besar, tetapi juga industri penunjang, usaha mikro dan kecil, koperasi, serta industri rumah tangga. Seluruhnya akan dihubungkan dalam rantai pasok tekstil yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada peningkatan daya saing.
Said Iqbal menjelaskan, penyelamatan pekerjaan yang sudah ada merupakan fondasi bagi penciptaan pekerjaan baru. Rencana besar reindustrialisasi tidak akan berjalan apabila perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi selama puluhan tahun justru dibiarkan melemah atau berhenti berproduksi.
“Kami tidak hanya datang untuk mendengarkan keluhan. Kami datang bersama pemerintah untuk menyusun solusi yang melindungi pekerja hari ini sekaligus membuka peluang rarusan ribu orang mendapatkan pekerjaan baru pada masa depan,” ujar Said Iqbal.
“Industri tekstil merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Industri ini menyerap banyak tenaga kerja dan menghidupkan berbagai sektor usaha. Karena itu, tulang punggung ini tidak boleh dibiarkan bungkuk,” lanjutnya.
Said Iqbal menegaskan bahwa kunjungan ke APF Kendal merupakan langkah awal yang harus segera diikuti dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Tindak lanjut akan melibatkan lembaga keuangan milik pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyusun kerangka kebijakan reindustrialisasi tekstil nasional yang komprehensif. Kebijakan itu harus mencakup perlindungan terhadap industri dalam negeri, dukungan pembiayaan dan investasi, penguatan rantai pasok, peningkatan produktivitas, perluasan pasar, serta perlindungan terhadap pekerja.
“Arahan Presiden Prabowo jelas: negara harus melindungi rakyat dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu, kebijakan fiskal, industri, perdagangan, dan ketenagakerjaan harus bergerak dalam satu arah. Jangan sampai satu kebijakan hendak menyelamatkan industri, tetapi kebijakan lainnya justru melemahkan kemampuan perusahaan untuk bertahan,” kata Said Iqbal.
Menurut Said Iqbal, Indonesia memiliki pasar, tenaga kerja, pengalaman industri, serta rantai produksi yang dapat menjadi modal besar untuk membangkitkan kembali industri tekstil. Dengan keberpihakan dan kebijakan yang tepat, industri tekstil Indonesia diyakini mampu meningkatkan daya saingnya, termasuk bersaing lebih kuat dengan Vietnam.
“Jangan biarkan PHK terjadi, selamatkan industri yang masih berjalan, kemudian lakukan ekspansi untuk menciptakan pekerjaan baru. Menyelamatkan pekerjaan hari ini dan menciptakan ratusan ribu orang mendapatkan pekerjaan pada masa depan adalah satu kesatuan perjuangan,” pungkas Said Iqbal.
