admin
Penulis : Udin Suchaini (ASN di Badan Pusat Statistik)
Editor : Sandro Gatra
KN-Jakarta, Barangkali keluar dari status aparatur sipil negara (ASN) memang keputusan ekonomi yang paling logis (Kompas.com, 28/08/2026), saat imbalan ekonomi tidak lagi sebanding dengan beban pekerjaan. Namun, ketika keputusan itu diambil oleh mereka yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kinerja terbaik, persoalannya tidak lagi sekadar pilihan karier individu.
Tidak semua ASN memiliki kemampuan yang sama untuk pergi. Mereka yang paling mudah bersaing di luar justru bisa jadi adalah mereka yang paling dibutuhkan negara. Saat ini terjadi, birokrasi sedang kehilangan apa yang paling sulit digantikan. Ia kehilangan talenta sekaligus memori organisasi: pengetahuan, pengalaman, dan jejaring yang tidak selalu tercatat dalam dokumen.
Namun, sebelum menyimpulkan demikian, ada pertanyaan yang lebih penting: Mengapa negara membuat orang yang telah memilih bekerja untuknya harus menghitung ulang keputusan tersebut? Bekerja sebagai ASN Mereka yang mendaftar menjadi ASN pada dasarnya datang untuk bekerja. Mereka mengikuti seleksi, memenuhi persyaratan kompetensi, menerima penempatan, lalu menyerahkan waktu dan keahliannya kepada negara.
Karena itu, menyebut ASN sebagai abdi negara tidak boleh menghapus fakta sederhana: ASN adalah pekerja yang berhak memperoleh kompensasi yang layak dari pemberi kerja.
Pemerintah bukan tidak memperhatikan kesejahteraan ASN. Dalam dua dekade terakhir, berbagai kebijakan telah ditempuh untuk menyesuaikan gaji dan memperluas komponen kesejahteraan, mulai dari tunjangan kinerja, sertifikasi guru, hingga gagasan gaji tunggal ASN
PP No. 5/2024 juga kembali menyesuaikan gaji pokok PNS sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan. ASN bukan relawan. Mereka bekerja untuk negara, tetapi juga bekerja untuk menghidupi keluarga, membiayai pendidikan anak, membayar kebutuhan rumah tangga, dan menyiapkan masa depan. Menjadi ASN bukan berarti menyerahkan hak ekonominya kepada negara. Persoalannya, status ASN kerap menjadi sinyal administratif bahwa seseorang dianggap telah berkecukupan. Padahal, Golongan I tidak sama dengan Golongan IV, pegawai baru tidak sama dengan pejabat senior. ASN di daerah dengan biaya hidup tinggi juga tidak menghadapi kondisi ekonomi yang sama dengan ASN di daerah lain. Tanggungan keluarga pun berbeda. Status ASN bukan ukuran tunggal kesejahteraan. Golongan, masa kerja, lokasi penempatan, biaya hidup, dan tanggungan keluarga membuat kondisi ekonomi setiap ASN berbeda.
[Full] Pemerintah Sepakat PPPK Guru Bisa Seleksi ASN 2027, Gaji Tidak Akan Bebankan Pemda Lagi? Massa Misterius Seusai Demo di DPR dan Ancaman Konflik Horizontal Artikel Kompas.id Namun, sebelum menyimpulkan demikian, ada pertanyaan yang lebih penting: Mengapa negara membuat orang yang telah memilih bekerja untuknya harus menghitung ulang keputusan tersebut? Bekerja sebagai ASN Mereka yang mendaftar menjadi ASN pada dasarnya datang untuk bekerja. Mereka mengikuti seleksi, memenuhi persyaratan kompetensi, menerima penempatan, lalu menyerahkan waktu dan keahliannya kepada negara. Karena itu, menyebut ASN sebagai abdi negara tidak boleh menghapus fakta sederhana: ASN adalah pekerja yang berhak memperoleh kompensasi yang layak dari pemberi kerja. Baca juga: Tunjangan Kinerja ASN dan Ilusi Keadilan: Saatnya Jujur Menilai Pemerintah bukan tidak memperhatikan kesejahteraan ASN. Dalam dua dekade terakhir, berbagai kebijakan telah ditempuh untuk menyesuaikan gaji dan memperluas komponen kesejahteraan, mulai dari tunjangan kinerja, sertifikasi guru, hingga gagasan gaji tunggal ASN. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+ PP No. 5/2024 juga kembali menyesuaikan gaji pokok PNS sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan. ASN bukan relawan. Mereka bekerja untuk negara, tetapi juga bekerja untuk menghidupi keluarga, membiayai pendidikan anak, membayar kebutuhan rumah tangga, dan menyiapkan masa depan. Menjadi ASN bukan berarti menyerahkan hak ekonominya kepada negara. Persoalannya, status ASN kerap menjadi sinyal administratif bahwa seseorang dianggap telah berkecukupan. Padahal, Golongan I tidak sama dengan Golongan IV, pegawai baru tidak sama dengan pejabat senior. ASN di daerah dengan biaya hidup tinggi juga tidak menghadapi kondisi ekonomi yang sama dengan ASN di daerah lain. Tanggungan keluarga pun berbeda. Status ASN bukan ukuran tunggal kesejahteraan. Golongan, masa kerja, lokasi penempatan, biaya hidup, dan tanggungan keluarga membuat kondisi ekonomi setiap ASN berbeda. Ketika pendapatan tidak cukup memenuhi kebutuhan, pilihan pertama tidak selalu pengunduran diri. Kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya bisa ditutup dengan utang. Gaji yang pasti tidak selalu berarti kehidupan ekonomi yang aman. Paradoks lain muncul ketika seluruh imbalan ASN, gaji, tunjangan kinerja, dan jaminan pensiun, dianggap otomatis cukup untuk menjawab seluruh tuntutan pekerjaan. Ketika beban bertambah dan pegawai mempertanyakan kompensasi, jawaban yang muncul terkadang sederhana: jika tidak puas, silakan keluar.
Padahal, menjadi ASN berarti menerima tanggung jawab yang dapat melampaui rutinitas kantor. Negara membutuhkan aparatur yang siap ketika terjadi bencana, sensus, konflik sosial, atau agenda nasional. Rapat dapat berlangsung malam dan perjalanan dinas dapat mengambil waktu akhir pekan. Di titik inilah kita perlu membedakan pengabdian dari pengorbanan. ASN memang memiliki kewajiban khusus kepada negara. Namun, kewajiban itu tidak menghapus hubungan kerja, apalagi hak atas kesejahteraan yang layak. Pengabdian tidak boleh menjadi nama lain dari pekerjaan tanpa batas.
Karena itu, membandingkan ASN dan pekerja swasta tidak cukup dari gaji atau pensiun. Yang perlu dihitung adalah nilai total pekerjaan. Pendapatan hanyalah salah satu komponennya. Ada keamanan kerja, peluang karier, fleksibilitas, waktu bersama keluarga, beban, risiko, hingga kualitas hidup.
Selama ini, pertanyaan “Berapa gaji ASN?” terus dijawab pemerintah melalui berbagai kebijakan dan penyesuaian nominal. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah: “Bagaimana membuat orang terbaik mau tetap bekerja untuk negara?” Ketika ASN memutuskan pergi, sebagian bukan sekadar “kabur” dari birokrasi. Mereka telah menghitung nilai pekerjaan, kompensasi, karier, waktu, dan peluang di luar, lalu menemukan bahwa kompetensinya lebih dihargai di pasar kerja.
Bagi mereka yang kompetensinya terbatas dan kurang dibutuhkan pasar, keluar berarti kehilangan kepastian pendapatan dan karier. Sebaliknya, ASN dengan kompetensi tinggi, pengalaman kuat, dan keterampilan yang dibutuhkan pasar memiliki pilihan di luar birokrasi yang lebih baik. Di sinilah paradoksnya: semakin kompeten seorang ASN, semakin besar kemampuannya untuk meninggalkan birokrasi ketika sistem tidak lagi memberi alasan untuk bertahan. Jika fenomena keluar dari ASN semakin meluas seperti masalah pada tulisan “Ramai-ramai Keluar dari ASN” (Kompas.com, 12/08/2026) terjadi, keluar bukan lagi sekadar pilihan personal. Ia menjadi sinyal bahwa birokrasi gagal memberi nilai yang cukup kepada talenta yang dimilikinya
Karena itu, angka pengunduran diri tidak cukup dibaca dari jumlah. Negara perlu mengetahui siapa yang pergi, kompetensi apa yang dibawa, dan mengapa mereka pergi. Kehilangan pegawai berkinerja rendah tentu berbeda dengan kehilangan talenta yang memiliki kompetensi langka, pengalaman, dan kemampuan yang dibutuhkan negara. Karena itu pula, karier birokrasi tidak harus selalu linear dalam satu organisasi. ASN berprestasi seharusnya dapat berpindah fungsi, lembaga, wilayah, bahkan memasuki penugasan khusus tanpa harus memulai karier dari nol. Jika pegawai rajin terus dibebani, sementara yang berkinerja rendah relatif aman, sistem sedang menghukum orang yang bekerja keras. Itu bukan sekadar persoalan motivasi. Itu alarm bagi organisasi. Masalahnya kemudian bukan sekadar bagaimana membuat ASN menerima pekerjaan, melainkan bagaimana membuat mereka ingin tetap mengerjakannya. Buat ASN Bertahan Di sinilah sistem merit menjadi penting. ASN bertahan bukan karena takut kehilangan pensiun, melainkan karena merasa pekerjaannya bermakna, kariernya tumbuh, dan kontribusinya dihargai. Pertama, kompensasi harus mengikuti kontribusi. Besarnya imbalan tidak cukup hanya mempertimbangkan jabatan, tetapi juga beban, kompleksitas, tanggung jawab, kelangkaan kompetensi, dan kontribusi pegawai. Kedua, waktu kerja harus dikelola sebagai bagian dari kesejahteraan. Kerja di luar jam kantor perlu memiliki batas, pengaturan, dan penghargaan yang wajar.
Bagi ASN dengan pendapatan terbatas, waktu di luar jam kerja bukan waktu kosong. Ia adalah bagian dari kesejahteraan: waktu untuk keluarga, belajar, mencari peluang pengembangan diri, atau sekadar memulihkan tenaga. Ketiga, tegakkan merit dan buka mobilitas karier. ASN berkompetensi tinggi jangan dipaksa tumbuh dalam lorong birokrasi yang sempit. Sistem merit harus bekerja dua arah: melindungi yang berprestasi dan menertibkan yang tidak berkinerja. Birokrasi tidak boleh menjadikan kompetensi sebagai hukuman. Jangan sampai pegawai yang mampu justru terus diberi pekerjaan tambahan karena dianggap bisa, sementara pegawai yang berkinerja rendah relatif aman karena organisasi enggan berkonflik. Dampaknya, semakin kompeten seseorang, semakin mahal biaya yang harus ia bayar untuk tetap berada dalam birokrasi.
ASN memang memiliki sumpah dan kewajiban. Namun, negara juga memiliki kewajiban sebagai pemberi kerja. Negara modern seharusnya membangun pelayanan publik dengan profesionalisme, bukan pengorbanan tanpa batas. Pada akhirnya, seseorang berhak memilih pergi ketika nilai pekerjaannya tidak lagi sebanding dengan peluang di luar. Namun, membuat ASN terbaik ingin tetap bertahan karena sistemnya sehat adalah keputusan negara yang jauh lebih strategis. Kita tidak perlu memusuhi orang yang keluar. Kita juga tidak perlu memaksa orang bertahan. Yang harus dibangun adalah sistem yang membuat orang terbaik memiliki alasan untuk tetap tinggal. Sebab negara tidak akan kalah hanya karena seorang ASN mengundurkan diri. Negara akan kalah ketika orang-orang terbaik pergi, sementara sistem tidak pernah bertanya apa yang hilang bersama kepergian mereka.
Maka pertanyaannya bukan lagi, “Mengapa ASN memilih pergi?” Melainkan: ketika ASN terbaik memilih pergi, siapa yang kehilangan? Di situlah reformasi birokrasi seharusnya dimulai.
Sumber: Kompas.com
