Vonis 1,5 Tahun Pidana Terbukti Inkrah, Eksekusi Silfester Matutina Tak Kunjung Berjalan

KN-JAKARTA — Putusan pemidanaan terhadap Silfester Matutina atas kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak beberapa tahun lalu. Kendati demikian, hingga kini eksekusi hukuman badan terhadap pria kelahiran Ende, Nusa Tenggara Timur, 19 Juni 1971 tersebut tidak kunjung dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

​Perkara hukum Silfester bermula saat Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis 1 tahun penjara pada 30 Juli 2018. Putusan tersebut dikuatkan di tingkat banding pada 29 Oktober 2018. Pada tahap kasasi, Mahkamah Agung (MA) memperberat hukumannya menjadi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan melalui putusan tanggal 16 September 2019.

​Meski status hukumnya sudah inkrah, Silfester tetap aktif di panggung politik nasional dan lingkaran pemerintahan. Dalam kontestasi Pemilihan Presiden, ia didaulat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

​Tidak hanya di ranah politik, karier Silfester melenggang ke jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada 18 Maret 2025, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Silfester sebagai Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor SK-58/MBU/03/2025. Selain di ID Food, Silfester juga tercatat dua kali diangkat sebagai Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim sejak 18 September 2026.

Foto: Detik.com

  • Related Posts

    Buruh: Pengusaha Wajib Mengiur Dana Cadangan Pesangon Kepada Lembaga Penyelenggara Pemerintah. Buruh Mempunyai Kepastian Mendapatkan Pesangon

    Jakarta, 16 November 2026 – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun…

    Menakar Wapres Pengganti Gibran: Konstitusi Harus Menjadi Panglima

    Oleh: Amril Jambak KN-Jakarta, Pergantian seorang Wakil Presiden bukan perkara pergantian jabatan politik biasa. Di dalamnya terdapat kepentingan keberlanjutan pemerintahan, stabilitas nasional, legitimasi politik, sekaligus penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *