Banyak Kendaraan Lewat, Pemprov Riau Tangani Kerusakan Jalan Mahato-Manggala

KN. Penutupan Jembatan Sei Rokan, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berdampak pada peningkatan mobilitas kendaraan berat di jalan alternatif menuju Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Pasalnya, seluruh aktivitas kendaraan roda dua, ronda empat hingga truk di Jembatan Sungai Rokan Kiri yang berada di ruas jalan provinsi Tandun-Pasir Pangaraian sudah ditutup total terhitung 2 Mei 2025 lalu. Sehingga kendaraan berat jika ingin ke arah Rohil menggunakan jalur alternatif Dalu-dalu (Rohul) menuju Mahato-Manggala (Rohil).

“Dampak penutupan Jembatan Sei Rokan, Ujung Batu, Rohul berdampak adanya peningkatan lalu lintas kendaraan berat di jalan Mahato-Manggala,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah II, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Riau, Ardi Irfandi.

Ardi mengatakan, peningkatan kendaraan berat seperti truk yang melintasi Jalan Mahato-Manggala mencapai 1.000 kendaraan lebih setiap harinya. Kondisi itu tentu sangat rawan pada kerusakan jalan provinsi tersebut.

“Sekarang rata-rata 1.000 kendaraan berat lewat jalan Mahato-Manggala, dan kebanyakan itu truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Sehingga ini rawan terhadap kerusakan jalan dan kemacetan,” sebutnya.

Atas kondisi itu, lanjut Ardi, sebagai langka antisipasi pihaknya dari UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II telah mensiagakan alat berat dan juga material dalam menjaga fungsional jalan.

“Karena memang kendaraan yang lewat di Jalan Mahato-Manggala muatannya itu tidak standar. Jadi dari panjang jalan sepanjang 80 Km, terdapat 25 Km mengalami kerusakan ringan hingga berat,”

“Sehingga ketika ada jalan yang rusak langsung kita tangani dan perbaiki, agar jalan tetap fungsional sebagai mestinya untuk mendukung arus mobilitas orang dan barang,” tutupnya.

  • Related Posts

    JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

    KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW : ​KEKURANGAN 1 –…

    Koalisi Advokasi Laporkan DPR ke MKD Terkait Dugaan Kurangnya Transparansi RUU Perampasan Aset

    KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Langkah ini…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *