adminFoto: Ilustrasi, sumber foto: Riau Sky
Oleh : Anjani Natula
Stramed, Pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi malah membuat gaduh khususnya terkait pelarangan pemakai celana cingkrang dan cadar dilarang masuk instansi pemerintah, bahkan dilarang keras ASN memakai cadar dan celana cingkrang. Tidak hanya itu, ada ASN di salah satu lembaga negara karena memakai celana cingkrang dan memakai jenggotnya akhirnya harus dipecat. Naifnya pelarangan cingkrang dan cadar karena kedua busana yang identik dengan Islam tersebut diasosiasikan sebagai pakaian kelompok radikal atau teror. Tidak mengherankan juga jika akibat larangan ini, banyak pihak mengkhawatirkan Islam semakin terpojok di era kedua Jokowi. Tidak salah jika muncul tudingan jika kelompok Islamophobia menguat sekarang ini selain komunis dan LGBT.
Cingkrang dan cadar sebenarnya bukan ancaman strategis. Pemerintah jangan terjebak mengatur masalah remeh temeh seperti cingkrang dan cadar karena tidak baik urusan privasi dan HAM diatur oleh negara.
Masih banyak masalah serius yang perlu diseriusi oleh Jokowi dan para pembantunya di seluruh K/L seperti OPM di Papua yang sudah berani menantang perang, pemuda dan pemudi yang terjerumus pornografi, kemiskinan akut akibat pengangguran, defisit neraca perdagangan, ekspor yang tidak laku, kekerasan dalam rumah tangga/KDRT, BPJS yang mencekik penderitaan rakyat, judi dan prostitusi online, membludaknya warga asing yang masuk ilegal ke negeri tercinta ini, utang luar negeri yang semakin sulit bagaimana membayarnya, korupsi berjamaah dan masih banyak lagi.
Para menteri memang akan “dipaksa” mempunyai outcome yang jelas dalam 100 hari pertama jalannya kabinet, namun tentunya jangan membuat kebijakan atau pernyataan yang absurd, konyol dan menggambarkan pembuatnya hanya bisa “plonga plongo”. Jika saja misalnya ada kebijakan pemerintah bahwa biaya haji dan umroh bagi pensiunan diturunkan sebesar 50 persen tentu jauh lebih keren dan diapresiasi masyarakat daripada melarang celana cingkrang, cadar dan melarang doa memakai bahasa Arab.
Pemerintahan yang kurang cerdas jelas akan menambah keruwetan rakyat, memicu instabilitas dan membuat investor lari ke negara tetangga yang wacana politiknya tenang, situasinya aman, hukumnya jelas dan pemerintahannya bijaksana serta cerdas.
*) Penulis adalah pemerhati politik.
Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.
