Trending News: Panja Alih Fungsi Lahan DPR, Janji Sesat Pahlawan Kesiangan di Tengah BencanaMurottal Al Qur’anCARA ALLAH UNTUK KITAMasyarakat Aceh kecewa dengan Bahlil LahadaliaPerlunya petisi Penguatan Tim Tanggap Darurat Bencana di Aceh TamiangKabupaten Bener Meriah masih memprihatinkanHarga BBM di Aceh Tengah “mematikan” korban banjir dan longsorKORUPSI MUSUH UTAMA BURUH/PEKERJA INDONESIA, SAHKAN UU PERAMPASAN ASET SEKARANG!!Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merekomendasikan pemerintah pusat menutup operasional PT Toba Pulp Lestari menyusul konflik agraria yang terus berlarut antara perusahaan dan masyarakat adat di Buntu Panaturan, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.Pelepasan 1,6 Juta Hektare Hutan Era Zulhas Bukan untuk Sawit, tapi Tata Ruang4 Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim Ditahan, Kapan 17 Tersangka Lainnya Akan Menyusul?Ajaran agama IslamPergulatan konstitusiPLN Ciptakan Kebohongan PublikAjaran agama IslamCATATAN KRITIS Bea Cukai di Ambang Pembekuan: Purbaya Menabuh Genderang Reformasi (16.000 Karyawan) oleh M. Jaya, S.H., M.H., M.M.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERLU MEMANGGIL DAN MEMERIKSA BUPATI KERINCIBuruh: Menolak RPP Pengupahan yang dijadikan Acuan Penetapan Upah Minimum dengan Menggunakan Alpha 0,3–0,8. Hanya Naik 4,3 Persen, Buruh Makin Susah. Rencana Aksi Besar Sedang DipersiapkanIsu strategisDisharmonis Tidak Bisa Jadi Alasan PHK: Negara Wajib Menjamin Hak BekerjaMENYAMPAIKAN DUKA MENDALAM DAN MENDESAK EVALUASI MENYELURUH ATAS BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI ACEH, SUMATERA UTARA DAN SUMATERA BARATIsu-isu strategisKPK telah mengidentifikasikan berbagai skema korupsi di sektor kesehatanPB HMI-MPO Desak Investigasi Keterkaitan Banjir Bandang Tapanuli Dengan Aktivitas Perambahan Hutan Oleh: Rizki Medisandi Harahap, PB HMI MPOJARINGAN ADVOKASI TAMBANG : Dari Hulu yang Robek ke Kampung yang Tenggelam: Banjir Sumatera dan Ledakan Izin EkstraktifKetika Sungai Membongkar Rahasia: Banjir Batang Toru dan Jejak Korporasi di Baliknya Catatan Agus M MaksumDahsyatnya Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut dan SumbarAjaran IslamTragedi Palembayan, Sudah 74 Tewas Akibat Bencana Tanda TanganRusia akan bantu CSTODugaan penyimpangan atau kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana penyelenggaraan Religion 20 (R20) di Bali pada 2022 yang diterima PBNU dari Rabithah Alam Islami atau Muslim World League (MLW).LSM dan Inspektur Pembantu V Inspektorat Sumenep memeras kepala desaMenkeu akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan CukaiCIA intelijen nomor 1 di duniaRISAUNYA PARA PROFESORRevisi UU ASN : Apakah usia pensiun ASN akan ditambah?Bobby Nasution sepakat dengan masyarakat tetua adat Tapanuli Raya untuk merekomendasikan surat penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL)Kejaksaan Agung memeriksa mantan Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Suryo UtomoKomisi II DPR RI mengusulkan agar para wakil menteri ikut menemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2026Pemasukan 250 ton beras asal Thailand ke Sabang yang sebelumnya disebut ilegal oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, ternyata telah mengantongi izinYahya Cholil Staquf tidak lagi menjadi Ketua Umum terhitung dari 26 November 2025Gerakan Mahasiswa Hukum Jambi-Jakarta (GMHJJ) : KPK segera periksa politisi PKB dan Bupati BatanghariKonsep upah minimum dengan indeks tertentu 0,2 – 0,7 versi Menaker adalah pro pengusaha dan justru memperlebar disparitas upah. Buruh siap turun ke jalan!ICW menemukan 89 dari 102 yayasan pengelola SPPG terafiliasi dengan partai politik ataupun kerabat pejabat negaraKUHAP versi 2025 memberikan kewenangan yang besar kepada polisi dalam penyidikan150 batalyon baru setiap tahunPerebutan kewenangan polisi dan jaksa dalam revisi KUHAPAjaran IslamIsu-isu strategisAjaran IslamPemerintah Menunda Pengumuman Kenaikan Upah Minimum pada 21 November 2025, Buruh Juga Menunda Aksi 24 November 2025Semakin banyak oknum kepala desa menjadi koruptor dana desaUji materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Mahkamah Konstitusi (MK)Kapolri sangat menghormati dan patuh atas putusan MK tentang polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipilAliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Tenggara “serbu” KPKIsu strategisAksi Ratusan Ribu Buruh di Seluruh Indonesia : 24 November 2025UU KUHAP siap-siap dijudicial review ke MKPemerintah c.q Polri patuhi keputusan MK : Menanti ketegasan Presiden Prabowo SubiantoGonjang ganjing UU KUHAPDPR RI belum berani bahas RUU Perampasan AsetNikmatnya zikir dan doaKonferensi Kota Toleran: Mendorong Peta Baru Pemajuan ToleransiGerakan Rakyat Menggugat JambiMK mendahului langkah tim reformasi Polri?Ajaran IslamUtang luar negeri pada triwulan III 2025 melambatPernyataan Sikap Garansi dan AmpuhTolak UU KUHAP yang baru disahkan!Makan Bergizi Gratis untuk lansia dan disabilitasBuruh Menolak Kenaikan Upah Minimum 2026 Sebesar Kurang Dari 100 Ribu Rupiah per Bulan  yang akan Diumumkan oleh Menaker  pada 21 November 205 dengan Indeks Tertentu 0,2 sampai 0,7Ratusan Ribu Buruh akan Aksi di Seluruh Indonesia pada 22 November 2025 Menolak Kenaikan Upah Minimum 2026 Versi Pemerintah. Sebaiknya Menaker dan Wamenaker Mengundurkan Diri Karena Mengambalikan Rezim Upah MurahPernyataan Sikap Gerakan Mahasiswa Riau (GEMARI) JakartaIKATAN PEMUDA DAN PELAJAR MUNA, SULAWESI TENGGARAIsu strategisBekas PM Bangladesh divonis hukuman matiManipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi dan Kebohongan DPR RI: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP!Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi yang memandatkan pembentukan pasukan internasional di GazaAjaran IslamDigugat Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)Besok, Ribuan Buruh Akan Geruduk Mahkamah Agung, Tuntut Pengurus Serikat Yamaha Dipekerjakan Kembali, Momentum Mendesak: Aturan PHK dalam UU Ketenagakerjaan Harus DiperketatMenaker Harus Diganti Bila Tetap Memaksakan Kenaikan Upah RendahSAAT KEMATIAN ITU KIAN DEKAT. KALAULAH SEMPAT…?Rencana RedenominasiRealisasi belanja pemerintah pusatRibuan Buruh Akan Geruduk Mahkamah Agung, Tuntut Pengurus Serikat Yamaha Dipekerjakan KembaliBGN bilang 11.640 orang mengalami keracunan makanan usai menyantap MBG, sedangkan data Kemenkes sebanyak 13.371 orangMantan kepala intelijen Korea Selatan (Korsel) ditangkapHubungan intelijen antara Amerika Serikat (AS) retakIntelijen Australia mengetahui musik kesukaan Presiden PrabowoMenteri Kehakiman dan Menteri Energi Ukraina mengundurkan diriRUSSIA CONTINUES TO STRENGTHEN TIES WITH IRAN AND NORTH KOREAHAMAS AND HEZBOLLAH PREPARING FOR SUSTAINED INSURGENCIES AGAINST ISRAELTHE NATIONAL SECURITY RISKS OF CLIMATE CHANGE AND EXTREME WEATHER EVENTSTHE POTENTIAL FOR A DANGEROUS ARMS RACE IN THE MIDDLE EASTThe pointers of strategic issuesIsu hangat di media massaPENETAPAN MARSINAH SEBAGAI PAHLAWAN NASIONAL ADALAH KEMENANGAN GERAKAN BURUH DAN KEADILAN SOSIALAjaran Islam yang muliaCara mengisi usia senja
Sat. Dec 13th, 2025
Trending News: Panja Alih Fungsi Lahan DPR, Janji Sesat Pahlawan Kesiangan di Tengah BencanaMurottal Al Qur’anCARA ALLAH UNTUK KITAMasyarakat Aceh kecewa dengan Bahlil LahadaliaPerlunya petisi Penguatan Tim Tanggap Darurat Bencana di Aceh TamiangKabupaten Bener Meriah masih memprihatinkanHarga BBM di Aceh Tengah “mematikan” korban banjir dan longsorKORUPSI MUSUH UTAMA BURUH/PEKERJA INDONESIA, SAHKAN UU PERAMPASAN ASET SEKARANG!!Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merekomendasikan pemerintah pusat menutup operasional PT Toba Pulp Lestari menyusul konflik agraria yang terus berlarut antara perusahaan dan masyarakat adat di Buntu Panaturan, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.Pelepasan 1,6 Juta Hektare Hutan Era Zulhas Bukan untuk Sawit, tapi Tata Ruang4 Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim Ditahan, Kapan 17 Tersangka Lainnya Akan Menyusul?Ajaran agama IslamPergulatan konstitusiPLN Ciptakan Kebohongan PublikAjaran agama IslamCATATAN KRITIS Bea Cukai di Ambang Pembekuan: Purbaya Menabuh Genderang Reformasi (16.000 Karyawan) oleh M. Jaya, S.H., M.H., M.M.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERLU MEMANGGIL DAN MEMERIKSA BUPATI KERINCIBuruh: Menolak RPP Pengupahan yang dijadikan Acuan Penetapan Upah Minimum dengan Menggunakan Alpha 0,3–0,8. Hanya Naik 4,3 Persen, Buruh Makin Susah. Rencana Aksi Besar Sedang DipersiapkanIsu strategisDisharmonis Tidak Bisa Jadi Alasan PHK: Negara Wajib Menjamin Hak BekerjaMENYAMPAIKAN DUKA MENDALAM DAN MENDESAK EVALUASI MENYELURUH ATAS BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI ACEH, SUMATERA UTARA DAN SUMATERA BARATIsu-isu strategisKPK telah mengidentifikasikan berbagai skema korupsi di sektor kesehatanPB HMI-MPO Desak Investigasi Keterkaitan Banjir Bandang Tapanuli Dengan Aktivitas Perambahan Hutan Oleh: Rizki Medisandi Harahap, PB HMI MPOJARINGAN ADVOKASI TAMBANG : Dari Hulu yang Robek ke Kampung yang Tenggelam: Banjir Sumatera dan Ledakan Izin EkstraktifKetika Sungai Membongkar Rahasia: Banjir Batang Toru dan Jejak Korporasi di Baliknya Catatan Agus M MaksumDahsyatnya Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut dan SumbarAjaran IslamTragedi Palembayan, Sudah 74 Tewas Akibat Bencana Tanda TanganRusia akan bantu CSTODugaan penyimpangan atau kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana penyelenggaraan Religion 20 (R20) di Bali pada 2022 yang diterima PBNU dari Rabithah Alam Islami atau Muslim World League (MLW).LSM dan Inspektur Pembantu V Inspektorat Sumenep memeras kepala desaMenkeu akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan CukaiCIA intelijen nomor 1 di duniaRISAUNYA PARA PROFESORRevisi UU ASN : Apakah usia pensiun ASN akan ditambah?Bobby Nasution sepakat dengan masyarakat tetua adat Tapanuli Raya untuk merekomendasikan surat penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL)Kejaksaan Agung memeriksa mantan Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Suryo UtomoKomisi II DPR RI mengusulkan agar para wakil menteri ikut menemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2026Pemasukan 250 ton beras asal Thailand ke Sabang yang sebelumnya disebut ilegal oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, ternyata telah mengantongi izinYahya Cholil Staquf tidak lagi menjadi Ketua Umum terhitung dari 26 November 2025Gerakan Mahasiswa Hukum Jambi-Jakarta (GMHJJ) : KPK segera periksa politisi PKB dan Bupati BatanghariKonsep upah minimum dengan indeks tertentu 0,2 – 0,7 versi Menaker adalah pro pengusaha dan justru memperlebar disparitas upah. Buruh siap turun ke jalan!ICW menemukan 89 dari 102 yayasan pengelola SPPG terafiliasi dengan partai politik ataupun kerabat pejabat negaraKUHAP versi 2025 memberikan kewenangan yang besar kepada polisi dalam penyidikan150 batalyon baru setiap tahunPerebutan kewenangan polisi dan jaksa dalam revisi KUHAPAjaran IslamIsu-isu strategisAjaran IslamPemerintah Menunda Pengumuman Kenaikan Upah Minimum pada 21 November 2025, Buruh Juga Menunda Aksi 24 November 2025Semakin banyak oknum kepala desa menjadi koruptor dana desaUji materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Mahkamah Konstitusi (MK)Kapolri sangat menghormati dan patuh atas putusan MK tentang polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipilAliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Tenggara “serbu” KPKIsu strategisAksi Ratusan Ribu Buruh di Seluruh Indonesia : 24 November 2025UU KUHAP siap-siap dijudicial review ke MKPemerintah c.q Polri patuhi keputusan MK : Menanti ketegasan Presiden Prabowo SubiantoGonjang ganjing UU KUHAPDPR RI belum berani bahas RUU Perampasan AsetNikmatnya zikir dan doaKonferensi Kota Toleran: Mendorong Peta Baru Pemajuan ToleransiGerakan Rakyat Menggugat JambiMK mendahului langkah tim reformasi Polri?Ajaran IslamUtang luar negeri pada triwulan III 2025 melambatPernyataan Sikap Garansi dan AmpuhTolak UU KUHAP yang baru disahkan!Makan Bergizi Gratis untuk lansia dan disabilitasBuruh Menolak Kenaikan Upah Minimum 2026 Sebesar Kurang Dari 100 Ribu Rupiah per Bulan  yang akan Diumumkan oleh Menaker  pada 21 November 205 dengan Indeks Tertentu 0,2 sampai 0,7Ratusan Ribu Buruh akan Aksi di Seluruh Indonesia pada 22 November 2025 Menolak Kenaikan Upah Minimum 2026 Versi Pemerintah. Sebaiknya Menaker dan Wamenaker Mengundurkan Diri Karena Mengambalikan Rezim Upah MurahPernyataan Sikap Gerakan Mahasiswa Riau (GEMARI) JakartaIKATAN PEMUDA DAN PELAJAR MUNA, SULAWESI TENGGARAIsu strategisBekas PM Bangladesh divonis hukuman matiManipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi dan Kebohongan DPR RI: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP!Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi yang memandatkan pembentukan pasukan internasional di GazaAjaran IslamDigugat Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)Besok, Ribuan Buruh Akan Geruduk Mahkamah Agung, Tuntut Pengurus Serikat Yamaha Dipekerjakan Kembali, Momentum Mendesak: Aturan PHK dalam UU Ketenagakerjaan Harus DiperketatMenaker Harus Diganti Bila Tetap Memaksakan Kenaikan Upah RendahSAAT KEMATIAN ITU KIAN DEKAT. KALAULAH SEMPAT…?Rencana RedenominasiRealisasi belanja pemerintah pusatRibuan Buruh Akan Geruduk Mahkamah Agung, Tuntut Pengurus Serikat Yamaha Dipekerjakan KembaliBGN bilang 11.640 orang mengalami keracunan makanan usai menyantap MBG, sedangkan data Kemenkes sebanyak 13.371 orangMantan kepala intelijen Korea Selatan (Korsel) ditangkapHubungan intelijen antara Amerika Serikat (AS) retakIntelijen Australia mengetahui musik kesukaan Presiden PrabowoMenteri Kehakiman dan Menteri Energi Ukraina mengundurkan diriRUSSIA CONTINUES TO STRENGTHEN TIES WITH IRAN AND NORTH KOREAHAMAS AND HEZBOLLAH PREPARING FOR SUSTAINED INSURGENCIES AGAINST ISRAELTHE NATIONAL SECURITY RISKS OF CLIMATE CHANGE AND EXTREME WEATHER EVENTSTHE POTENTIAL FOR A DANGEROUS ARMS RACE IN THE MIDDLE EASTThe pointers of strategic issuesIsu hangat di media massaPENETAPAN MARSINAH SEBAGAI PAHLAWAN NASIONAL ADALAH KEMENANGAN GERAKAN BURUH DAN KEADILAN SOSIALAjaran Islam yang muliaCara mengisi usia senja
Sat. Dec 13th, 2025

FSPMI MENDUKUNG PEMBAHASAN OMNIBUS LAW

Foto: Odie Hudiyanto, sumber foto: Twitter

Stramed, Garis besar omnibus law adalah cara untuk mempercepat investasi. Federasi Serikat Pekerja Mandiri Independen/FSPMI setuju pembahasan Omnibus Law dilanjutkan, kecuali cluster ketenagakerjaan agar dicabut dari grup Omnibus Law, sehingga harus dibahas terpisah.

Demikian dikemukakan Odie Hudiyanto belum lama ini kepada Redaksi di Jakarta seraya menambahkan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri Independen tidak mempermasalahkan Baleg DPR tetap berjalan membahas Omnibus Law, tanpa membahas perubahan UU Ketenagakerjaan.

Foto: Ilustrasi/Infografis red

Menurut Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri Independen ini, pertemuan Presiden dengan tiga tokoh buruh, adalah upaya positif dan langkah langkah kongkret Presiden mendengar langsung keinginan buruh, sehingga ke depan pembahasan Omnibus Law akan semakin lancar.

“Pelaksanaan diskusi virtual sangat bermanfaat sebagai sarana konsolidasi dalam memperjuangkan Omnibus Law. Saran FSPMI kepada pemerintah agar semua kelompok dapat menerima Omnibus Law adalah segera membentuk Tripartit khusus untuk membahas dan merumuskan cluster ketenagakerjaan,” ujar Odie selanjutnya.(Red/Wijaya)

Post Views: 135

admin

Related Posts

JARINGAN ADVOKASI TAMBANG : Dari Hulu yang Robek ke Kampung yang Tenggelam: Banjir Sumatera dan Ledakan Izin Ekstraktif
JARINGAN ADVOKASI TAMBANG : Dari Hulu yang Robek ke Kampung yang Tenggelam: Banjir Sumatera dan Ledakan Izin Ekstraktif

KN. Banjir dan longsor beruntun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam sepekan terakhir bukan sekadar bencana hidrometeorologis biasa, tetapi gejala dari krisis tata kelola ruang di Pulau Sumatera.…

Continue reading
Rusia akan bantu CSTO
Rusia akan bantu CSTO

KN. Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di kediaman Yntymak Ordo di Bishkek, Kirgistan, untuk menghadiri pertemuan puncak Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO). Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia telah mengusulkan…

Continue reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kabar Buruh

1
Buruh: Menolak RPP Pengupahan yang dijadikan Acuan Penetapan Upah Minimum dengan Menggunakan Alpha 0,3–0,8. Hanya Naik 4,3 Persen, Buruh Makin Susah. Rencana Aksi Besar Sedang Dipersiapkan
Buruh: Menolak RPP Pengupahan yang dijadikan Acuan Penetapan Upah Minimum dengan Menggunakan Alpha 0,3–0,8. Hanya Naik 4,3 Persen, Buruh Makin Susah. Rencana Aksi Besar Sedang Dipersiapkan
2
Disharmonis Tidak Bisa Jadi Alasan PHK: Negara Wajib Menjamin Hak Bekerja
Disharmonis Tidak Bisa Jadi Alasan PHK: Negara Wajib Menjamin Hak Bekerja
3
Pemerintah Menunda Pengumuman Kenaikan Upah Minimum pada 21 November 2025, Buruh Juga Menunda Aksi 24 November 2025
Pemerintah Menunda Pengumuman Kenaikan Upah Minimum pada 21 November 2025, Buruh Juga Menunda Aksi 24 November 2025
4
Aksi Ratusan Ribu Buruh di Seluruh Indonesia : 24 November 2025
Aksi Ratusan Ribu Buruh di Seluruh Indonesia : 24 November 2025
5
Buruh Menolak Kenaikan Upah Minimum 2026 Sebesar Kurang Dari 100 Ribu Rupiah per Bulan  yang akan Diumumkan oleh Menaker  pada 21 November 205 dengan Indeks Tertentu 0,2 sampai 0,7
Buruh Menolak Kenaikan Upah Minimum 2026 Sebesar Kurang Dari 100 Ribu Rupiah per Bulan  yang akan Diumumkan oleh Menaker  pada 21 November 205 dengan Indeks Tertentu 0,2 sampai 0,7
6
Ratusan Ribu Buruh akan Aksi di Seluruh Indonesia pada 22 November 2025 Menolak Kenaikan Upah Minimum 2026 Versi Pemerintah. Sebaiknya Menaker dan Wamenaker Mengundurkan Diri Karena Mengambalikan Rezim Upah Murah
Ratusan Ribu Buruh akan Aksi di Seluruh Indonesia pada 22 November 2025 Menolak Kenaikan Upah Minimum 2026 Versi Pemerintah. Sebaiknya Menaker dan Wamenaker Mengundurkan Diri Karena Mengambalikan Rezim Upah Murah