![](https://kongkownews.com/wp-content/uploads/2024/05/Tahapan-Pilkada-1024x1450.jpg)
KN, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tetap dilakukan pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih pada 20 Oktober. “Tadinya dengan adanya keserentakan, pelantikannya tidak jauh, pelantikan kepala daerah terpilih dari masa jabatan presiden supaya paralel,” ujar Tito di Kantor KPU RI, Jakarta.
Menurutnya, selama ini penyelenggaraan pilpres dan pilkada tak pernah dilakukan paralel. Ia mencontohkan pada Pemilihan Presiden 2014, tiga tahun setelahnya, yaitu 2017, ada pilkada di 101 daerah.
Gubernur, bupati, dan wali kota baru akhirnya membawa visi-misi sendiri. Lalu, pada 2018, juga ada pilkada serentak di 171 daerah, saat kepala daerah terpilih juga membawa visi dan misi sendiri.
Tito menilai dari pengalaman itu, terjadi kebingungan antara pemerintah pusat dan otonomi daerah di pemerintah daerah.
“Itulah akhirnya timbul pemikiran dari pembuat undang-undang, 2016 (UU Nomor 10 Tahun 2016) adanya pilkada serentak, sehingga perlu ada keserentakan juga tidak jauh presiden dan kepala daerah,” jelasnya.
Oleh karena itu, janji politik yang berbeda dengan program nasional atau pusat berkonsekuensi kebingungan tersendiri. Hal inilah yang kemudian menginspirasi pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2024 sehingga pelaksanaan pemilihan presiden dan kepala daerah juga serentak.
Mantan Kapolri itu pun berharap proses di Mahkamah Konstitusi bisa cepat selesai untuk semua daerah ini. Dengan demikian, semua daerah bisa mengetahui jumlah kursi, jumlah suara, itulah yang jadi dasar 20 persen kursi, 25 persen suara pemilih yang bisa jadi dasar mengusung pasangan calon dalam Pilkada 2024.
Sementara, Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan agar seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) diundur hingga setelah pilkada. Ini dilakukan untuk menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada.
Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih saat Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Kepegawaian. Hal ini dilakukan sebagai refleksi atas sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang lalu. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, kata Najih, isu keterlibatan aparatur pusat dan daerah menjadi salah satu sorotan.
Najih menyampaikan usulan ini disampaikan untuk menghindari para ASN yang menjadi komoditas politik. Selain itu, ini dilakukan untuk menghindari para ASN terlena dalam janji-janji palsu para politikus dalam kampanye.
Sedangkan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memberikan sinyal positif terhadap usulan Ombudsman agar seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk CPNS dan PPPK diundur usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024.
Menurutnya, usulan itu bisa saja diimplementasikan, namun satu catatan pentingnya adalah alasan atas usulan itu harus benar-benar dirincikan oleh Ombudsman secara detail.
Junimart mengatakan, ke depannya pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bisa melakukan koordinasi dengan Ombudsman menyangkut pokok-pokok pikiran dasar dari usulan Ombudsman itu.
Ia menilai, usulan itu patut dipertimbangkan mengingat Ombudsman mengusulkan penundaan pelaksanaan seleksi CASN berdasarkan temuan-temuan di lapangan atas pelaksanaan Pilkada yang lalu-lalu.
“Kementerian PAN-RB juga bisa meminta pokok-pokok pikiran dasar dari Ombudsman mengatakan begitu. Ini kan Ombudsman juga bicara berdasarkan pengalaman itu bagaimana tanpa mengecilkan arti tentang permainan politik,” ujar dia.
“Tugas ombudsman adalah agar membuat clear and clean segala permasalahan di pemerintahan ini, khususnya untuk bisa juga membentuk karakter PNS para kepala daerah. Ini menjadi tugas Ombudsman,” sambungnya.
Sebagai informasi, Pemerintah berencana membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk instansi pusat akhir Mei 2024. Sementara, untuk tes seleksinya akan dilakukan pada Juni 2024.
Sedangkan untuk gelaran Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tertanggal 26 Januari 2024 telah menetapkan, pelaksanaan Pilkada yang ditandai dengan pemungutan suara berlangsung serentak pada Rabu, 27 November 2024 di seluruh Indonesia.
Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan pada 27 November-16 Desember 2024. Sedangkan untuk kampanye mulai dilangsungkan pada 25 September-23 November 2024.
Para penjabat (Pj) kepala daerah dari tingkat gubernur, wali kota hingga bupati tidak bisa maju di Pilkada 2024. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berbunyi sebagai berikut.
“Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota.”
Posisi Pj Kepala Daerah selama ini diisi oleh para pejabat yang berstatus PNS yang diangkat pemerintah pusat. Jumlah daerah yang diisi oleh penjabat sejak 2022 sampai 2024 sebanyak 272.
UU Tentang Pilkada juga mengatur jika PNS ingin maju Pilkada 2024 maka harus mengundurkan diri terlebih dulu.
Tak hanya PNS, aparat TNI, Polri hingga Kepala Desa pun harus mundur jika ingin menjadi peserta Pilkada 2024.
“Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan,” bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada.
Pilkada 2024 akan dihelat serentak di 37 provinsi dan dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia. Pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilakukan pada Rabu, 27 November 2024.
PDIP menyiapkan sejumlah nama untuk diusung di pemilihan gubernur-wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Sejumlah pejabat tinggi negara termasuk di antaranya.
Sekretaris DPD PDIP Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan saat ini masih dalam tahap penjaringan. Semua nama yang dipertimbangkan memiliki kans yang sama.
Pantas menerangkan ada tiga kriteria yang dipakai PDIP untuk menentukan calon gubernur Jakarta. Pertama, berkomitmen dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila. Kedua, bisa memenuhi harapan Jakarta ke depan. Ketiga, mengutamakan persatuan dan toleransi yang tinggi dan membuat Jakarta tetap sebagai cermin Indonesia. “Ada nilai-nilai dasar yang harus mutlak harus dimiliki,” kata Pantas.
Berikut sejumlah nama yang tengah digodok PDIP untuk diusung sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024 yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma), Menpan-RB Azwar Anas, Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Di sisi lain, Pantas mengatakan, PDIP juga membuka kesempatan bagi warga di luar partainya untuk mendaftar sebagai Cagub DKI Jakarta. Mereka akan tetap melakuakn penjaringan dan tahapan selanjutnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta itu menekankan faktor elektabilitas menjadi yang terpenting dalam menentukan cagub yang akan diusung. Di sisi lain, PDIP tetap memprioritaskan kader partainya sebagai cagub DKI.
PKB menggelar pertemuan dengan para bakal calon kepala daerah (Bacakada). Acara pertemuan ini dipimpin langsung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dalam pertemuan bertajuk ‘Ta’aruf Gus Muhaimin dengan Bacakada’ ini, Cak Imin mengungkapkan sudah bertemu dengan Bakacada yang mendaftarkan diri ke PKB untuk maju Pilkada 2024. Salah satu nama tenar yang mendaftarkan diri yakni mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany.
Tidak hanya Airin, nama lainnya yang hadir yakni Ketua DPD Golkar Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar. Zaki disebut Cak Imin bersiap untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur Jakarta.
Sementara Cak Imin menyebut untuk pencalonan Gubernur Jawa Barat, sudah ada dua nama dari internal partai yakni Ketua DPP PKB, Cucun Syamsurijal dan Wasekjen PKB, Saiful Huda.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, bakal ada keputusan soal dukungan partai yang dipimpinnya untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu saat ditanya soal dukungan PKB untuk mantan kandidat calon presiden (capres) Anies Baswedan dalam Pilkada.
Dalam pernyataan sebelumnya, Cak Imin menyebut Anies belum mendaftarkan diri untuk diusung dalam Pilkada Jakarta 2024.
Namun, ia mengungkapkan bahwa PKB masih membuka diri sampai pendaftaran calon kepala daerah ditutup.
Wakil Ketua DPR RI itu pun tak menjawab secara pasti apakah Anies bakal diproritaskan untuk diusung PKB dalam kontestasi elektoral di Jakarta.
PKB menggelar pertemuan dengan sejumlah figur yang mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam forum Taaruf Cak Imin Bersama Calon Kepala Daerah. Ada dua nama figur yang sudah mendaftar dan tengah dipertimbangkan oleh PKB untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta, yaitu kader PKB sekaligus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan mantan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.
Di sisi lain, Anies menyampaikan, ia belum menentukan langkah politiknya ke depan. Ia mengaku masih butuh rehat setelah ikut berkontestasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Saat ini, Anies sudah mendapatkan tawaran untuk diusung oleh Partai Nasdem. Namun, ia juga belum memberikan jawaban.
Partai Nasdem dikabarkan tengah ancang-ancang untuk mengusung duet Anies Baswedan dengan kader Partai Nasdem, Ahmad Sahroni untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Menanggapi hal itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan terbuka peluang untuk berkoalisi.
Juru Bicara (Jubir) PKS Ahmad Mabruri mengatakan, partai politik manapun di Jakarta memang harus melakukan kerja sama atau koalisi untuk mengusung calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Sebab tak ada yang memenuhi syarat jumlah kursi di legislatif.
Sebelumnya diketahui, Partai Nasdem memungkinkan untuk memajukan duet Anies Baswedan-Ahmad Sahroni dalam Pilgub Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jakarta Wibi Andrino.
Dia menjelaskan, Anies tetap menjadi top priority untuk diusung Partai Nasdem dalam Pilgub Jakarta, sebagaimana yang telah diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sebelumnya. Menurut Wibi, Anies memiliki kapabilitas untuk kembali memimpin Jakarta.
Sebanyak 3 bakal calon kepala daerah (bacakada) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam acara pembekalan bakacada dari PKB. Ketiganya yakni; anggota DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi; adik Waketum Golkar Nurdin Halid, Andi Syamsiar Halid; dan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Samahuddin.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengaku, telah mendaftar sebagai bakal calon Bupati Bone di DPC PKB Bone. Dia lalu mendapatkan undangan dari DPP PKB menghadiri pembekalan.
Andi Rio menerangkan, dirinya sudah mendaftar di 6 partai di Bone PKB, PKS, PAN, NasDem, Demokrat, dan Golkar. Bahkan akan mendaftar di semua parpol yang membuka penjaringan.
Dia menambahkan, tekadnya maju untuk bertarung di Pilkada Bone untuk membangun Bone. Dia mengaku sudah mendapat dukungan dari mantan Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi.
Sebelumnya diberitakan, bacakada yang hadir dalam pembekalan tersebut adalah figur yang telah mendaftar di DPC dan DWP PKB di enam provinsi yakni Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, Sulbar dan Gorontalo. Cak Imin mengatakan, ada 230 bacakada PKB se-Sulawesi yang akan diseleksi sebelum mendapat rekomendasi dari PKB.
Bakal calon Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura bertemu Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hasyim Sujono Djojohadikusumo. Keduanya saling menyapa di pertemuan elite Partai Gerindra di Jakarta..
Juru Bicara Rusdy Mastura Andono Wibisono mengatakan, suami Vera Rompas tersebut merupakan anggota dewan pembina Partai Gerindra.
Dia menyebutkan, pertemuan sesama dewan pembina Partai Gerindra merupakan agenda rutin.
Dalam pertemuan itu, Dewan Pembina Partai Gerindra juga membahas konstalasi Pilkada 2024 di Sulawesi Tengah.
Soal Pilkada di Sulteng juga dibahas. Tapi, semua berpulang pada keputusan Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Diketahui, Rusdy Mastura kembali maju kembali di Pilgub Sulteng 2024.
Di Pilgub Sulteng 2024, Rusdy Mastura menunjuk Atha Mahmud, Andono Wibisono dan Muhammad Hamdin sebagai juru bicara.
Di tempat terpisah, elite Nasdem Sulteng dikomandoi Aristan mengembalikan formulir pendafaran balon gubernur Ahmad M Ali.
Waketum Nasdem itu melamar PPP sebagai usungan di Pilgub Sulteng 2024. Rombongan Ahmad M Ali diterima Sekretaris PPP Sulteng Imam Sudirman.
Sebelumnya, pasangan Anwar Hafid-Reny A Lamadjido mengamankan rekomendasi Partai Demokrat.
Ketua Demokrat Sulteng itu memboyong pendampingnya Reny A Lamadjido yang juga kader PKB Sulteng.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan berlangsung pada 27 November 2024. Untuk di Kota Depok, baru 2 sosok yang muncul bakal menjadi calon Wali Kota Depok yakni Imam Budi Hartono (IBH) yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri (SS).
Hasil survei, IBH yang saat ini sebagai Wakil Wali Kota Depok unggul jauh dari SS yang cukup dominan mendapat dukungan masyarakat, walaupun hingga saat ini belum mendapat kepastian kendaraan partai politik (Parpol). IBH diusung PKS tanpa harus berkoalisi karena sebagai partai pemenang Pemilu 2024 dengan raihan 13 kursi DPRD Kota Depok.
Ditengah gonjang-ganjing minimnya tokoh yang bakal jadi Calon Wali Kota Depok, muncul calon alternatif, seorang sosok wanita muda dari Partai Golkar. Namanya Ririn Farabi Arafiq.
Sosok Ririn yang juga merupakan kader partai Golkar merupakan seorang dokter, istri dari Ketua Partai Golkar Kota Depok, Farabi Arafiq.
Partai Golkar meriah 7 kursi DPRD
Kota Depok akan mengusung Ririn maju sebagai calon Wali Kota/Wakil Wali Kota (Cawalkot/Cawawakot) Depok.
Ririn Farabi Arafiq, saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Himpunan Wanita Karya kota Depok sejak lebih dari 5 tahun dan juga menjabat Ketua DPD IIPG (ikatan Istri Partai Golkar) kota Depok.
Pendidikan terakhir S2 dari Fakultas Kedokteran Universitas indonesia (UI), Ririn juga sebagai dosen Fakultas Kedokteran Gunadarma dan CEO Klinik dr Farabi.
Ririn bersama DPD Partai Golkar Depok ditugaskan untuk membangun koalisi yang harmonis dengan partai lain jadikan Kota Depok menjadi lebih baik lagi sejalan dengan hasil Musda serta Rakerda Partai Golkar Kota Depok tahun 2020.
Ririn merupakan salah salah satu ketua DPD dari sayap partai Golkar Kota Depok yang berprestasi, maka DPD partai Golkar Kota depok memberi arahan kepada seluruh ormas Hasta karya dan sayap Partai Golkar seperti MKGR, Kosgoro 1957, SOKSI, AMPG, KPPG, AMPI, Majlis Dakwah Islamiyah, Alhidayah untuk all out mendukung dan menang pada Pilkada Kota Depok 2024 (Red/dari berbagai sumber).
Foto: ilustrasi, sumber foto: MediaKaltim