ISU PEMEKARAN DIMANFAATKAN OLEH ELIT PAPUA UNTUK MENDAPATKAN DANA LEBIH

Stramed, Dosen Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Dr. I Ngurah Suryawan, M.Si yang pernah mendalami bagaimana kepentingan dan strategi elit Papua dalam menguasai kekuasaan di wilayah Papua selama pembuatan disertasinya berjudul “Siasat Elit Mencuri Kuasa Negara di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat” tahun 2015 menyampaikan bahwa pemekaran wilayah Papua dikarenakan adanya permasalahan yang sangat menonjol di Papua dari sisi politik, ekonomi, pendidikan, adat, kesenjangan social dengan masyarakat imigran dan kepentingan elit Papua itu sendiri.

Menurutnya pada tahun 2007 pemerintah Indonesia berhasil melakukan pemekaran terhadap wilayah Papua Barat hingga menimbulkan dorongan untuk melakukan pemekaran wilayah Papua diwilayah lain, dan elit Papua menggunakan isu pemekaran wilayah di papua untuk mendapatkan keuntungan yang lebih bagi suku dan adatnya. Kepentingan elit Papua mengambil keuntungan isu pemekaran wilayah antara lain:

• Pemekaran wilayah harus memperhatikan unsur suku di wilayah tersebut sehingga mampu menempatkan perwakilan suku adatnya dalam pemerintahan wilayah baru.
• Politik elit Papua tidak ingin mengurangi kekuasaan negara di Papua akan tetapi untuk mendapatkan akses langsung terhadap sumber daya alam di daerahnya.
• Adanya kesempatan bagi generasi Papua untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak sehingga nantinya disiapkan untuk menjadi pegawai pemerintahan di wilayah pemekaran Papua.

Isu pemekaran Papua selalu dibarengi dengan masalah rasisme seperti yang terjadi pada tahun 2017 di Surabaya dan 11 September 2020 setelah Menko Polhukan Mahfud MD mengklaim bahwa telah mendapatkan persetujuan DPR untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua, ujar Dr. I Ngurah Suryawan, M.Si.

Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan, LIPI Prof. Cahyo Pamungkas, Ph.D mengatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan elit Jakarta melainkan strategi elit Papua dalam memanfaatkan projek-projek yang berjalan di Papua, isu pemekaran Papua dimanfaatkan elit Papua untuk mendapatkan dana lebih dari pemerintah pusat seperti dana desa dan dana Otsus.

Pemekaran diwilayah Papua sebenarnya tidak mengalami penolakan akan tetapi lebih meninjau apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua seperti pembangunan jalan di Papua jangan sampai mengganggu adat Papua, ujar peneliti LIPI ini.

Indeks Pembangunan Manusia di Papua dipengaruhi oleh kaum imigran dimana wilayah yang dipenuhi kaum imigran menunjukkan IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang hanya dihuni oleh orang asli Papua, jelas Cahyo.(Red)